Ketua DPRD Kutim Dorong Pemkab Maksimalkan Alokasi Anggaran Pendidikan

Pemkab Kutim menetapkan alokasi dana pendidikan sebesar 20 persen dari APBD tahun 2024. Ketua DPRD Kutim Joni meminta agar dana tersebut dapat dimaksimalkan dengan baik. Untuk meningkatkan pendiikan di Kutim.

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) telah menetapkan alokasi dana sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 untuk sektor pendidikan.

Namun, meskipun anggaran tersebut telah dialokasikan, realisasinya masih belum mencapai target 20 persen yang diharapkan oleh masyarakat.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPRD Kutim, Joni, saat diwawancarai oleh awak media di Kantor DPRD Kutim, Jumat 9 Agustus 2024.

Joni menegaskan bahwa saat ini alokasi anggaran pendidikan memang mendekati 20 persen, tetapi belum sepenuhnya mencapai target tersebut.

“Sepertinya sekarang sudah hampir mendekati 20 persen. Intinya, target 20 persen itu belum sepenuhnya tercapai. Kami terus mendorong pemerintah agar anggaran untuk pendidikan ini bisa dimaksimalkan,” ungkap Joni.

Ia juga menyoroti pentingnya distribusi anggaran yang merata di seluruh wilayah Kutim, terutama di sektor pendidikan.

Ia menekankan bahwa pemerintah perlu mempertimbangkan alokasi anggaran yang adil untuk semua daerah, guna memastikan bahwa setiap wilayah mendapatkan perhatian yang sama dalam pembangunan pendidikan.

“Sebenarnya aturan itu sudah ada sejak lama dalam undang-undang. Kita ingin semuanya bisa terealisasi dengan baik, tetapi pemerintah tentu harus mempertimbangkan alokasi anggaran untuk semua daerah,” jelasnya.

Selain itu, Joni mengusulkan agar Pemerintah Daerah Kutim melakukan briefing khusus untuk memastikan bahwa alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen ini dapat tercapai sesuai dengan ketentuan dari pemerintah pusat.

Ia percaya bahwa dengan besarnya APBD Kutim saat ini, pemerintah seharusnya bisa mengakomodasi kebutuhan tersebut.

“Kami berharap anggaran 20 persen untuk pendidikan ini bisa benar-benar dimaksimalkan dan tercapai, mengingat APBD kita saat ini cukup besar. Jadi, pemerintah harus bisa mengatur ini supaya sesuai dengan aturan dari pusat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Joni mengingatkan bahwa pendidikan adalah salah satu sektor yang paling penting untuk masa depan daerah.

Ia menekankan bahwa investasi di bidang pendidikan bukan hanya kewajiban, tetapi juga merupakan upaya jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kutim.

“Pendidikan itu adalah investasi untuk masa depan. Kalau kita ingin generasi mendatang lebih baik, maka kita harus serius dalam hal ini. Anggaran yang sudah dialokasikan harus benar-benar dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kutim,” katanya. (adv/han/am)

ADV DPRD KUTAI TIMUR