KPK Ingatkan Potensi Korupsi Mobil Dinas Rp 8,5 M, Pemprov Kaltim Pastikan Gubernur Tak Ikut Campur Spesifikasi

Ramai soal mobil dinas Rp8,5 M Gubernur Kaltim, KPK ingatkan potensi mark up. Tim Ahli sebut gubernur tak ikut campur urusan spesifikasi kendaraan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut merespons riuhnya sorotan publik terkait pengadaan mobil dinas baru untuk Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, yang menelan anggaran hingga Rp 8,5 miliar.

Lembaga antirasuah tersebut mengingatkan pemerintah daerah agar setiap belanja fasilitas negara benar-benar dihitung berdasarkan kebutuhan riil dan perencanaan yang matang.

Juru Bicara KPK, Budi, menyatakan bahwa pihaknya memantau langsung bergulirnya isu kendaraan dinas mewah ini di tengah masyarakat.

“Itu memang cukup ramai di media sosial dan kami juga mengikuti isu pemberitaannya. Dalam konteks belanja daerah, tentu harus dilakukan perencanaan yang matang, sesuai dengan kebutuhan, dan juga yang terpenting adalah proses pengadaannya,” ujar Budi dalam tayangan Tanya Jubir KPK yang diunggah di akun Instagram @official.kpk, Minggu (1/3/2026).

Budi memberikan atensi khusus pada proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan. Pasalnya, sektor ini kerap menjadi titik rawan celah korupsi, mulai dari praktik pengondisian tender hingga mark up atau penggelembungan harga.

“Ini juga sering kali menjadi salah satu area yang punya ruang untuk terjadinya tindak pidana korupsi. Itu semuanya harus secara betul-betul kita lihat, semua mekanisme itu apakah sudah dijalankan sebagaimana mestinya? Jangan sampai juga butuhnya A, belanjanya B,” tegasnya.

Tim Ahli Gubernur Beri Pembelaan

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) telah angkat bicara merespons polemik ini. Anggota TAGUPP Bidang Komunikasi Politik dan Publik, Sudarno, meminta masyarakat melihat pengadaan ini secara proporsional sesuai fungsi kepala daerah.

Menurut Sudarno, mobilitas gubernur membutuhkan kendaraan yang tangguh, terutama saat harus membawa tamu-tamu kenegaraan meninjau daerah.

“Pertama, mobil itu untuk lapangan dan untuk mengurus tamu. Kalau ada tamu dari kementerian, DPR RI, bahkan dari kedutaan, tentu tidak sekadar muter-muter di kota,” kata Sudarno, Sabtu (28/2/2026).

Sudarno juga membantah anggapan bahwa Gubernur Rudy Mas’ud meminta spesifikasi mobil mewah secara khusus. Ia mengklaim urusan merek dan spesifikasi murni dikerjakan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), sementara gubernur hanya menyampaikan kebutuhan operasionalnya secara umum.

“Gubernur itu tidak mengurusi spek. Tidak sampai ke detail mesin berapa CC, model apa. Itu ranah teknis TAPD. Beliau menyampaikan kebutuhan, soal detailnya di bawah,” bebernya.

Sebagai informasi, kendaraan senilai miliaran rupiah yang disiapkan untuk Gubernur Kaltim tersebut merupakan mobil berjenis hybrid. Pilihan ini diambil menyusul belum meratanya infrastruktur pengisian daya listrik di Kaltim. Hingga saat ini, fisik kendaraan tersebut dilaporkan belum sampai ke Benua Etam.

“Posisinya masih di Jakarta. Secara teknis tinggal ditarik ke sini,” ucap Sudarno.

Meski proses pengadaan sudah berjalan, Sudarno memastikan bahwa Gubernur Kaltim tidak akan memaksakan kehendak jika pemerintah pusat turun tangan mengevaluasi pembelian tersebut. “Pak Gubernur tunduk dan patuh pada kebijakan pemerintah pusat. Kalau mau dikembalikan, ditukar, atau dinolkan, silakan. Kita ikut mekanisme,” pungkasnya. (ens)