PPU
Kuota Pupuk Subsidi Dikurangi, DPRD PPU Imbau Petani Beralih ke Pupuk Organik

Pemerintah Pusat mengurangi pasokan pupuk subsidi untuk petani di Penajam Paser Utara (PPU). Menurut anggota DPRD Nanang Ali, momen ini mestinya digunakan untuk beralih ke pupuk organik.
Nanang Ali mengimbau petani di PPU untuk sedikit-sedikit mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia. Lalu mulai beralih ke pupuk organik.
“Kandungan pupuk organik hampir sama dengan pupuk kimia dapat memperbaiki unsur hara (sumber nutrisi atau makanan) yang dibutuhkan tanaman.”
“Bahkan pupuk organik memiliki manfaat yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan pupuk kimia,” jelasnya, Kamis, mengutip dari Antara.
Kata Nanang, DPRD dan Pemkab PPU telah bersinergi untuk menyosialisasikan peralihan pupuk ke organik pada petani. Agar pengurangan stok pupuk subsidi tak semakin besar dampaknya kelak.
Dewan Turun ke Lapangan
Anggota DPRD Kabupaten Paser Utara lainnya, Mahyuddin menimpali, ia juga bakal turun ke lapangan untuk memantau progres pendistribusian pupuk bersubsidi kepada petani.
“Kami juga akan bantu kendala keterbatasan anggaran kelompok tani, serta ketidaktahuan pupuk subsidi yang didata dalam rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK),” tambahnya.
DPRD juga bakal turut membantu pemerintah kabupaten mengenai kendala yang terjadi di sektor pertanian, terkhusus bantuan kuota pupuk subsidi.
“Optimalisasi produksi pupuk lokal juga diciptakan untuk memenuhi kebutuhan pupuk petani, salah satunya membuat pupuk yang murah dan ramah lingkungan produksi lokal,” pungkas Mahyuddin. (fth)


-
PARIWARA5 hari yang lalu
Yamaha Motor Tampil Perdana di Jakarta E-Prix 2025 Sebagai Mitra Teknis Pengembangan Powertrain Formula E
-
SAMARINDA3 hari yang lalu
Samarinda Buka Kuota Tambahan Sekolah Rakyat, Pendaftaran Hanya 2 Hari!
-
SEPUTAR KALTIM4 hari yang lalu
Wagub Kaltim Logowo Tunjangan Operasional Dipangkas: “Memang Saya yang Minta”
-
BALIKPAPAN2 hari yang lalu
Hingga Mei 2025, BPJS Ketenagakerjaan Balikpapan Bayarkan Rp211 Miliar Klaim JHT
-
SAMARINDA4 hari yang lalu
Respons Cepat Hotline 110, Polresta Samarinda Ungkap Kasus Pelecehan Anak dan Penggelapan
-
SEPUTAR KALTIM4 hari yang lalu
Kaltim Baru Miliki 38 Madrasah Negeri, Proses Penegerian Terkendala Anggaran dan Regulasi Pusat
-
SEPUTAR KALTIM4 hari yang lalu
Satgas PASTI Blokir Ratusan Pinjol dan Investasi Ilegal, Kerugian Masyarakat Capai Rp2,6 Triliun
-
SAMARINDA4 hari yang lalu
Samarinda Siap Bangun Sekolah Rakyat Tahun Ini, Daerah Lain Masih Terkendala Lahan