SAMARINDA
Legislator Samarinda Puji: Perlu Kontribusi Masyarakat untuk Penerapan Kota Layak Anak

Kota layak anak masih menjadi dambaan warga Samarinda. Namun untuk mewujudkan itu tidka mudah. Butuh peran dan dukungan dari masyarakat.
Hal tersebut dikatakan oleh Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti.
Ia menilai evaluasi Kota Layak Anak (KLA) tidak hanya dari peran dari pemerintah. Akan tetapi juga perlu kontribusi dan kesadaran dari seluruh elemen masyarakat.
“Kita kan maunya menjadi kota layak anak dengan predikat utama, tetapi perlu dukungan dari seluruh stakeholder yang ada,”
“Baik itu dari seluruh OPD di lingkup pemerintah, masyarakat maupun dari media pemberitaan,” ujar Puji sapaannya, belum lama ini.
Puji berpandangan bahwa untuk menciptakan lingkungan yang ramah anak, perlu langkah yang representatif dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah (Perda) di Kota Samarinda.
Tujuannya agar memberikan pemahaman bagi masyarakat pentingnya menjaga ruang publik layak bagi anak-anak.
Kata dia, pemerintah bersama legislatif sudah banyak membuat regulasi zona bebas pekerja anak, pemenuhan hak penyandang disabilitas.
“Bahkan beberapa sekolah sudah ramah anak, cuma yang jadi kendala bagaimana menciptakan masyarakat yang peduli menerapkan Perda tersebut,” tegasnya.
Tak hanya dari masyarakat, dirinya pun turut menyoroti tindakan yang dilakukan oleh Pemkot.
Mulai dari iklan rokok disepanjangan jalan protokol di kota hingga diperkantoran, sampai kurangnya penertiban Anak Jalan (Anjal) yang berada dipersimpangan lampu merah.
“Kita punya Perda KTR tapi apa yang dilakukan oleh pemerintah, tetap memberikan izin iklan rokok di jalan. Lalu bagaimana dengan Anjal, kita masih melihat ini di jalan dan ini menjadi problematika,” keluhnya.
Karena baginya, untuk mencapai predikat KLA perlu kerja sama seluruh pihak, baik dari pemangku kebijakan maupun masyarakat yang berada di Samarinda.
Sehingga, penerapan peraturan yang sudah dittetapkan untuk memberikan lingkungan yang layak bagi anak bisa benar-benar terwujud.
“Jadi sekarang tinggal bagaimana upaya kita dalam menerapkan aturan yang berlaku. Supaya Kota Samarinda bisa meraih predikat utama dalam penilaian KLA,” tandasnya. (am/adv)


-
BALIKPAPAN2 hari yang lalu
Hingga Mei 2025, BPJS Ketenagakerjaan Balikpapan Bayarkan Rp211 Miliar Klaim JHT
-
SAMARINDA3 hari yang lalu
Samarinda Buka Kuota Tambahan Sekolah Rakyat, Pendaftaran Hanya 2 Hari!
-
SEPUTAR KALTIM5 hari yang lalu
Wagub Kaltim Logowo Tunjangan Operasional Dipangkas: “Memang Saya yang Minta”
-
SAMARINDA5 hari yang lalu
Respons Cepat Hotline 110, Polresta Samarinda Ungkap Kasus Pelecehan Anak dan Penggelapan
-
SEPUTAR KALTIM5 hari yang lalu
Kaltim Baru Miliki 38 Madrasah Negeri, Proses Penegerian Terkendala Anggaran dan Regulasi Pusat
-
SAMARINDA4 hari yang lalu
Samarinda Siap Bangun Sekolah Rakyat Tahun Ini, Daerah Lain Masih Terkendala Lahan
-
SEPUTAR KALTIM2 hari yang lalu
Dishub Kaltim Pastikan Operator Ojol Terapkan Tarif Sesuai Pergub 2023, Maxim Siap Patuhi Aturan
-
SEPUTAR KALTIM4 hari yang lalu
Satgas PASTI Blokir Ratusan Pinjol dan Investasi Ilegal, Kerugian Masyarakat Capai Rp2,6 Triliun