Lika-liku Proyek Terowongan Samarinda dan Optimisme Wali Kota

Dalam perjalannya, proyek Terowongan Samarinda sempat mengalami beberapa kendala. Dari material, pembebasan lahan, hingga drama aset dengan pemprov. Kendati begitu, Wali Kota Samarinda Andi Harun memastikan proyek ini berjalan lancar dan bisa diresmikan sebelum ia purna tugas.

Pemkot Samarinda terus berburu dengan waktu untuk menyelesaikan proyek Terowongan Samarinda alias Terowongan Gunung Manggah. Proyek ini adalah inisiasi Wali Kota Andi Harun, untuk mengurai kemacetan yang rutin terjadi di Jalan Otto Iskandar Dinata (Otista). Menyusul gagalnya proyek flyover yang menghubungkan Otista dengan Jalan Diponegoro, Samarinda, yang sempat diwacanakan pemprov pimpinan Awang Faroek Ishak.

Terowongan ini sudah direncanakan sejak 2021, namun baru di-ground breaking pada Januari 2022. Target selesainya 18-22 bulan. Jika tepat waktu, maka terowongan bisa diresmikan dan digunakan oleh warga Samarinda, sebelum masa jabatan Andi Harun berakhir.

Kendala Terowongan Samarinda

Sejak awal, proyek ini sudah mengalami beberapa kendala. Pertama, berdasar jadwal, seluruh pembebasan lahan terdampak akan selesai pada April 2023. Kepala Bidang (Kabid) Pertanahan Dinas PUPR Samarinda, Ananta Diro Nurba pada 13 Februari 2023 mengatakan, pembebasan akan dimulai dari sisi Jalan Sultan Alimuddin dulu. Setelahnya baru ke sisi Jalan Kakap.

Di sisi Alimuddin, karena tak melewati permukiman, berjalan lancar. Sementara di sisi Jalan Kakap yang melewati 40 aset warga, prosesnya lumayan berliku. Namun ia optimis akan selesai sesuai jadwal.

“Target April sudah klir. Karena merujuk pada jadwalnya, April itu sudah mulai pengerjaan fisik terowongan,” imbuhnya.

Namun apa yang terjadi? Pembebasan lahan di sisi Jalan Kakap baru mencapai klimaks pada Januari 2024. Dari target 3 bulan, menjadi setahun.

Kedua, pengerjaan fisik dijadwalkan dimulai pada bulan April. Tapi realisasinya, baru dilakukan jelang akhir tahun. Dalam catatan Kaltim Faktual, per 15 Oktober 2023, progresnya baru mencapai 6,4 persen.

Menurut pekerja di lapangan yang enggan menyebut namanya, saat itu mereka baru di tahap penggalian awal. Akan berlangsung sampai bulan November 2023. Setelah galian, akan masuk pada shotcrete atau proteksi lereng. Suatu metode penanganan suatu bidang untuk mencegah terjadinya longsor. Dilakukan sampai beberapa kali hingga benar-benar dipastikan tidak akan terjadi longsor.

Hal yang membuat pengerjaan fisik molor adalah material beton setengah lingkarannya, diproduksi di Pulau Jawa. Mulanya ditargetkan sampai di Samarinda sekitar pertengahan tahun 2023, namun baru terealisasi pada Desember 2023.

Selain proses pembuatan beton, yang membuat terlambat adalah pengiriman material ke Samarinda. Sesuatu yang di luar kendali pemkot.

Polemik Aset Rumah Sakit Islam

Permasalahan yang mengiringi Terowongan Samarinda belum berakhir. Di awal tahun 2024 lalu, ada hal lain yang terjadi di luar rencana. Yakni warga Kakap meminta pemkot menyediakan jalan alternatif, karena jalan kecil yang selama ini menjadi akses mereka, terdampak proyek terowongan.

Sampai situ tak ada masalah, pemkot menuruti aspirasi masyarakat. Masalahnya adalah, di pertemuan antara jalan baru dan jalan lama, terhalang oleh aset Rumah Sakit Islam Samarinda, yang menjadi milik pemprov.

Ini sempat menjadi polemik besar, terlebih di waktu yang bersamaan, Wali Kota Andi Harun dan BPKAD Kaltim sedang terlibat drama pemanfaatan aset Lapangan Vorvo.

Kegiatan pembuatan jalan itu pun disegel oleh pemprov. BPKAD meminta pemkot untuk membereskan dulu administrasi permohonan hibah aset, baru dikerjakan. Kejadiannya mirip ketika pemkot menyegel proyek lapangan mini soccer di Lapangan Vorvo. Banyak spekulasi yang beredar, bahwa pemprov sedang membalas perlakuan Pemkot Samarinda ke mereka.

Beruntung, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik merespons cepat. Ia tak mau masalah ini berkepanjangan. Akmal lantas mendudukkan pemkot, pemprov, dan yayasan pengelola RSI. Di rapat kecil itu, Akmal meminta semua pihak dingin kepala.

Akhirnya diputuskan, pemprov bersedia menghibahkan aset RSI untuk mendukung proyek Terowongan Samarinda. Namun pemkot harus menyelesaikan dulu proses administrasinya.

“Tadi kami sudah melihat di lapangan. Ternyata untuk pembuatan terowongan membutuhkan sedikit lokasi jalan provinsi. Untuk kepentingan masyarakat Kaltim, saya sudah bilang ke yayasan, dan yayasan siap.”

“Karena masyarakat juga butuh pelayanan. Nanti pemprov akan siapkan dukungan itu,” tutur Akmal, Kamis 11 Januari 2024.

Dari rapat itu juga ketahuan, penyegelan bukan atas motif balas dendam. Namun BPKAD, beserta sekda dan sejumlah OPD, menilai dokumen milik pemkot belum lengkap. Seperti pembuatan jalan alternatif yang tidak direncanakan, sampai belum adanya rekayasa lalu lintas saat proyek berjalan. Mereka menunggu pemkot menyelesaikan itu dulu.

Setelah melalui beberapa riak-riak, secara sendirinya drama ini berakhir. Pemkot pun bisa fokus kembali ke pengerjaan teknis terowongan.

Andalalin Jangan Terlewat

Masih di Januari 2024, DPRD menggelar rapat bersama Pemkot Samarinda, untuk membahas progres terowongan. Ada satu hal yang menjadi isu hangat kala itu, dan masih berkaitan dengan permintaan pemprov di polemik sebelumnya. Yaitu soal rekayasa lalu lintas.

Ya, terowongan ini akan menghubungkan 2 jalan kecil. Jalan Sultan Alimuddin dan Kakap bukanlah jalan raya. Hanya muat dilalui oleh 2 mobil berpapasan, itu pun mepet. Maka rekayasa lalu lintas sangat penting untuk mengatur mobilitas kendaraan pascaproyek.

Sebelumnya pada 16 Januari, Kepala Dinas PUPR Samarinda, Desy Damayanti mengungkapkan kalau Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) yang mengatur pergerakan lalu lintas di Kawasan Gunung Manggah sudah dibuat.

“Di bulan Oktober, itu dalam posisi sudah bisa dilalui oleh kendaraan. Jadi kalau istilahnya diresmikan sudah bisa dilalui.”

“Memang pekerjaan yang paling besar itu adalah membuka terowongan ini. Karena untuk pekerjaan lainnya kan hanya pekerjaan jalan biasa. Ketika proses nanti terowongannya sudah tembus, maka pekerjaan jalannya akan dilaksanakan,” jelas Desy.

Namun sehari setelahnya, Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Angkasa Jaya Djoerani masih mempertanyakan Andalalin yang dimaksud. Sebab ketika berkomunikasi dengan Dishub Samarinda, Andalalin-nya diketahui belum ada.

“Nanti tolong dikoreksi. Mudah-mudahan ada, kalau belum ada itu segera itu dilakukan.”

Sebab menurutnya, jika proyek baru selesai. Animo masyarakat Samarinda untuk mencoba akan sangat tinggi. Sehingga perlu diantisipasi dengan pengaturan lalu lintas yang efektif.

“Apa tidak menimbulkan kemacetan lagi yang berisiko, misal padat dalam terowongan juga berisiko.”

“Jadi saya berharap itu bukan satu proyek yang tertinggal. Proyek selesai Pak Wali selesai, purna tugasnya, itu terowongan sekian miliar bisa kita gunakan,” pungkasnya.

Kaltim Faktual akan segera memperbarui informasi tentang Andalalin ini dalam waktu dekat.

Optimisme Wali Kota Samarinda

Terlepas banyaknya polemik yang mengiringi proyek ini. Wali Kota Samarinda Andi Harun mengaku proyek berjalan sesuai rencana. Kendala teknis yang ada, ia sebut sebagai persoalan biasa.

“Tapi secara pekerjaan, semua on the progress. Dan seperti yang bisa kita saksikan bersama, semuanya berjalan lancar saja,” kata Andi Harun Selasa 26 Maret 2024.

Dirinya juga meminta agar Kepala DPUPR untuk memperhatikan dan menampung segala aspirasi dari masyarakat. Agar dapat dikelola dengan baik sembari proyek berjalan, sehingga tidak berdampak buruk.

Andi tidak menjelaskan secara detail progresnya. Namun dia melihat progresnya tidak ada yang mundur. Dia optimis, proyek terowongan yang sudah sesuai jadwal itu akan rampung tepat waktu. Yakni pada Oktober ini. Dan bisa segera diresmikan pada November akhir nanti.

“Dan mohon doanya saja semoga terus lancar hingga selesai pembangunan terowongan,” pungkasnya. (dra)

Jurnalis: Khoirun Nisa, Penyunting: Ahmad A. Arifin | Kaltim Faktual