Mahasiswa Samarinda Demo Tolak Kenaikan Harga BBM, Ini 4 Tuntutannya

Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Samarinda turun ke jalan. Mereka menolak kenaikan harga BBM yang dinilai menyengsarakan rakyat. Serta tiga tuntutan penting lainnya.

Ratusan mahasiswa dengan beragam almamater melakukan long march dari Taman Samarendah menuju kantor gubernur Kaltim pada Selasa (6/9/22). Di depan kantor gubernur, di bawah terik matahari yang menyengat, situasi sempat memanas.

Rombongan mahasiswa yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Kaltim Membara mendesak masuk halaman kantor gubernur. Aksi saling dorong antara mahasiswa dengan aparat sempat terjadi. Bahkan gulungan pagar kawat berduri tak menyulutkan nyali mahasiswa untuk menyampaikan aspirasinya langsung di hadapan pimpinan Kaltim.

Dalam unjuk rasa yang mereka klaim baru permulaan ini ada sedikitnya empat tuntutan penting yang ditujukan pada Pemerintah Pusat dan Pemprov Kaltim.

Humas aksi, Sayid Ferhat menjelaskan, tuntutan utama yang mereka bawa adalah pemerintah harus menurunkan harga BBM bersubsidi.

“Karena memberikan dampak yang sangat buruk. Khususnya inflasi dari berbagai macam aspek. Terutama pada harga kebutuhan pokok,” tegasnya.

Tuntutan kedua, khusus ditujukan pada gubernur Kaltim Isran Noor. Mahasiswa meminta Pemprov tak membuat pembiaran terhadap dampak kenaikan harga BBM. Solusi jangka pendek dan panjang harus dibuat Pemprov guna menekan lonjakan harga kebutuhan pokok.

“Kami juga meminta Pemprov Kaltim menjamin kestabilan harga pangan yang ada di Kalimantan Timur,” lanjut Ferhat yang menerima sesi wawancara di tengah aksi.

Ketiga, mahasiswa meminta pemerintah untuk serius memberantas mafia BBM bersubsidi.

“Lalu kami juga meminta untuk mempertegas dan memperjelas payung hukum untuk BBM bersubsidi. Karena kita saksikan sendiri bahwa sama sekali tidak ada filter.”

“Bahkan oknum-oknum di SPBU sendiri menjadi pemain. Dari solar, pertalite, dan pertamax,” katanya.

Tuntutan keempat dari Aliansi Masyarakat Kaltim Membara yakni meminta pemerintah mengevaluasi peran BPH Migas. Sebagai instansi yang mengatur penyaluran BBM bersubsidi.

Kinerja mereka dianggap tidak becus. Lantaran kelangkaan BBM bersubsidi, terutama solar terus terjadi. Permasalahan antrean solar sudah seperti benang kusut. Sulit sekali diurai.

“Selain itu kami juga mengevaluasi besar-besaran BPH Migas terkait kinerjanya yang selama ini banyak kesalahan, kebobrokan, dan pengawasan yang gak maksimal di lapangan,” pungkasnya.

Kelangkaan BBM bersubsidi ini menjadi ironi karena Kaltim, merupakan satu di antara provinsi di Indonesia yang menjadi produsen minyak dan gas. Kontribusi ke pemerintah pusat pun cukup besar. Namun masyarakat Kaltim justru kesulitan mendapat BBM bersubsidi. (dra)