Mendagri Tekankan Peran Daerah Kendalikan Inflasi dan Atasi Kemiskinan

Kementerian Dalam Negeri menggelar rapat koordinasi pengendalian inflasi, pengentasan kemiskinan, dan pembaruan program perumahan. Kalimantan Timur turut serta mengikuti rapat yang dipimpin langsung Mendagri Tito Karnavian.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi, Upaya Pengentasan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem, serta Pembaruan Program Tiga Juta Rumah. Kegiatan ini berlangsung secara hibrid, dengan lokasi utama di Jakarta dan diikuti oleh pemerintah daerah seluruh Indonesia, termasuk Kalimantan Timur, Senin, 8 September 2025.

Di Kaltim, rakor diikuti secara daring dari Ruang Heart of Borneo, Kantor Gubernur Kaltim. Hadir Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Ujang Rachmad, Kepala Dinas Sosial Kaltim Andi Muhammad Ishak, perwakilan organisasi perangkat daerah, serta Bulog Samarinda.

Rakor dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Turut mendampingi, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, Kepala Staf Kepresidenan Edy Priyono, dan Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti.

Dalam arahannya, Mendagri Tito menyampaikan bahwa pemerintah pusat melalui kementerian terkait telah mengambil berbagai langkah dalam mengatasi kemiskinan dan mendukung masyarakat terdampak. Bantuan yang diberikan mencakup BPJS, santunan, hingga program rumah subsidi dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Tito juga menekankan pentingnya peran kepala daerah dalam mengendalikan inflasi serta mengentaskan kemiskinan. Menurutnya, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) perlu diaktifkan untuk memperkuat sinergi langkah-langkah strategis di lapangan.

“Sambangi, duduk bersama para tokoh dan unsur masyarakat. Laksanakan doa kedamaian yang melibatkan lintas masyarakat dan pemerintah,” ujarnya.

Selain itu, Mendagri meminta kepala daerah menunda perjalanan ke luar negeri, mengaktifkan kembali Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling), serta memastikan laporan kegiatan daerah terkait keamanan dan ketertiban masyarakat disampaikan secara berkala.

Ia menyoroti bahwa 77 persen daerah sudah menyampaikan laporan, sementara 23 persen provinsi dan kabupaten/kota belum melaporkan.

“Saya akan lapor Presiden provinsi dan kabupaten/kota yang tidak melaksanakan,” tegasnya.

Mendagri juga mendorong langkah konkret seperti menggelar pasar pangan murah secara terstruktur agar masyarakat terbantu dan angka kemiskinan bisa turun. Program pengentasan kemiskinan, katanya, harus tepat sasaran dengan data yang detail hingga tingkat desa.

Dalam kesempatan itu, Mendagri turut menyampaikan capaian positif angka deflasi nasional yang turun dari 2,37 persen menjadi 2,31 persen. Penurunan ini dipengaruhi oleh sektor makanan, minuman, dan tembakau, serta harga komoditas yang diatur pemerintah seperti angkutan udara.

“Angka deflasi 2,31 persen adalah capaian yang sangat baik. Ini menciptakan keseimbangan antara keringanan bagi konsumen dan keuntungan bagi produsen,” jelasnya. (Prb/ty/portalkaltim/sty)