Menko PM Abdul Muhaimin: Pemerintah Target Nol Persen Kemiskinan Ekstrem 2026

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan target pemerintah untuk mencapai nol persen kemiskinan ekstrem pada akhir 2026.

Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan komitmen pemerintah dalam memutus mata rantai kemiskinan dengan cepat dan sungguh-sungguh.

“Kita hanya memiliki waktu delapan bulan untuk mengonsolidasikan dan mempercepat program yang kita miliki bersama,” ujar Muhaimin saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi, Upaya Pengentasan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem, serta pembaruan Program Tiga Juta Rumah yang digelar secara luring, Senin, 8 September 2025.

Selain target kemiskinan ekstrem, pemerintah juga menargetkan penurunan kemiskinan relatif menjadi 4,5 hingga 5 persen pada tahun 2029.

Berdasarkan data per Maret 2025, jumlah penduduk miskin berhasil turun 0,56 persen atau menjadi 23,85 juta orang. Angka kemiskinan ekstrem juga menunjukkan penurunan signifikan, dari 3,1 juta orang menjadi 2,38 juta orang.

Meski demikian, Muhaimin mengakui tantangan yang dihadapi tidak mudah. Laju penurunan kemiskinan per Maret 2025 masih berada di bawah standar ideal tahunan.

“Untuk mencapai target 5 persen dalam penanggulangan kemiskinan, kita harus mencapai penurunan minimal 1 persen per tahun,” jelasnya.

Ia mengajak seluruh pihak untuk memperkuat kolaborasi, agar target ini tidak mengalami kegagalan seperti periode sebelumnya. Muhaimin mencontohkan, pada pemerintahan terdahulu, target penurunan kemiskinan 9 persen justru berakhir di angka 11,25 persen.

Menurutnya, salah satu kunci utama pengentasan kemiskinan adalah pengendalian inflasi.

“Garis kemiskinan itu sejalan dengan meningkatnya inflasi,” tegas Muhaimin.

Ia menambahkan, tren kemiskinan cenderung mengikuti tren inflasi. Sebagai contoh, pada puncak inflasi tahun 2023, pertumbuhan garis kemiskinan mencapai 8,9 persen dengan inflasi 4,97 persen.

Muhaimin juga menyoroti beberapa provinsi dengan risiko tinggi kenaikan kemiskinan akibat inflasi, seperti Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Papua Utara, Papua Selatan, dan Papua Tengah.

Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya pengendalian harga bahan pokok di daerah untuk menjaga stabilitas inflasi dan menekan angka kemiskinan. (Prb/ty/portalkaltim/sty)