MPLS Sekolah Rakyat Samarinda Dimulai 30 September, Fokus pada Anak Putus Sekolah

Sekolah Rakyat hadir di Samarinda sebagai ikhtiar membuka kembali jalan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga rentan. Program ini bukan sekadar ruang belajar, melainkan juga wahana pembentukan karakter, wirausaha, dan spiritualitas.

Program Sekolah Rakyat resmi bergulir di Kalimantan Timur, dengan Kota Samarinda menjadi titik awal pelaksanaannya. Program ini dirancang khusus untuk anak-anak dari keluarga miskin ekstrem dan putus sekolah, agar mereka kembali mendapatkan akses pendidikan yang layak.

Tidak hanya mengajarkan akademik, Sekolah Rakyat juga menekankan pembentukan karakter, jiwa kewirausahaan, serta penguatan aspek spiritual peserta didik. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial (Dinsos) Kaltim, Achmad Rasyidi, menyebut bahwa pelaksanaan program ini di Samarinda tersebar di tiga lokasi: SMA Negeri 16 Samarinda, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP), serta Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP).

“Program Sekolah Rakyat ini adalah inisiatif langsung Presiden untuk anak-anak yang masuk dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN),” jelas Rasyidi saat menjadi pembicara dalam dialog publika bertema Kesiapan Sekolah Rakyat Tahap 1C di Kaltim, Senin, 15 September 2025.

Sasaran utama program ini adalah anak-anak dari desil 1 dan desil 2 dalam DTSEN, yakni kelompok paling miskin yang sudah tidak terdaftar di Dapodik. Mereka akan memperoleh pendidikan gratis penuh, termasuk seragam, perlengkapan sekolah, hingga makanan. Dukungan fasilitas juga diperhatikan, seperti asrama dengan wali, petugas keamanan, dan CCTV yang langsung terhubung ke kementerian.

Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dijadwalkan berlangsung pada 30 September 2025 di BPVP dan SMA Negeri 16. Jadwal ini menyesuaikan dengan kesiapan sarana fisik seperti bantal, selimut, dan perlengkapan lainnya.

Hingga kini, proses pendaftaran masih berjalan. Di SMA Negeri 16, satu rombongan belajar (rombel) sudah terisi 24 siswa, kurang satu untuk memenuhi kuota penuh. Sementara untuk jenjang SD, dari kuota 50 orang baru 19 siswa yang mendaftar. Di BPVP, terdapat satu rombel SMA, satu rombel SMP, dan dua rombel SD. Rombel SMA dan SMP sudah terpenuhi, sedangkan rombel SD masih menunggu tambahan peserta.

“Kami akan terus berupaya. Jika ada usulan dari masyarakat mengenai anak putus sekolah dari keluarga tidak mampu, kami akan segera melakukan verifikasi dan validasi lapangan,” tambah Rasyidi.

Selain Samarinda, daerah lain di Kaltim seperti Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara, Berau, dan Bontang juga telah mengajukan proposal program ini ke kementerian dan kini menunggu proses validasi.

Dengan dukungan penuh pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat, Program Sekolah Rakyat diharapkan mampu menjadi jembatan menuju masa depan yang lebih baik bagi anak-anak Indonesia. (Prb/ty/portalkaltim/sty)