Pemangkasan hingga Pemblokiran Anggaran IKN, Keniscayaan atau Ketidakseriusan Prabowo Lanjutkan Ibu Kota?

Presiden Prabowo mengeluarkan kebijakan pemangkasan anggaran pemerintahan hingga pemblokiran dana untuk IKN. Hal itu menjadi konsekuensi dari program MBG yang kini jadi prioritas. Presiden dianggap tidak serius melanjutkan pembangunan ibu kota.

Sejak awal, Presiden Prabowo telah membawa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai program prioritas selama masa jabatannya. Saat ini, program itu tengah berjalan secara bertahap, dan mengabiskan anggaran mencapai Rp800 miliar setiap harinya.

Untuk mengatasi anggaran untuk MBG Presiden Prabowo melakukan kebijakan pemangkasan anggaran pada sebagian besar kementerian dan lembaga dengan dalih efisiensi. Termasuk memangkas dana transfer dari Pemerintah Pusat ke daerah.

Pada Januari 2025 lalu, ia telah meneken Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Pemangkasan anggaran, targetnya mencapai Rp 306,69 triliun pada 2025 dari total belanja negara 2025 sebesar Rp3.621,3 triliun. Pemangkasan anggaran mencakup belanja operasional dan non-operasional. Termasuk perjalanan dinas, rapat, ATK, sewa gedung, dan lainnya.

Belum habis dengan kabar pemangkasan besar-besaran itu, mencuat kabar bahwa anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) mengalami pemblokiran. Bahkan beredar video yang menggambarkan kondisi IKN justru bak kandang bebek.

Konsekuensi dari MBG

Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim Salehuddin menyebut pembiayaan IKN untuk tahun 2025 sepanjang pengetahuannya, sebetulnya sudah clear. Di luar program MBG yang tengah berjalan. Sehingga pembangunan IKN masih tetap jalan.

“Kalau menurut saya IKN tetap jalan ya. Walaupun mungkin tidak sesuai target awal saat pemerintahan Jokowi. Faktanya tetap berjalan. Dan komitmen itu kita lihat dari pembiayaan hampir Rp20 triliun kalau tidak salah, untuk IKN terus berjalan di tahun 2025,” kata Salehuddin Senin, 10 Februari 2025.

Menurutnya, Inpres Nomor 1 Tahun 2025 merupakan sebuah keniscayaan. Yakni kondisi keharusan yang membuat kebijakan itu dilakukan demi memastikan program MBG berjalan dengan lancar

Bagi Salehuddin, selama pemangkasan tidak mengganggu program prioritas, maka efisensi itu bukan jadi masalah. Setiap kementrian dan lembaga, mau tak mau dan suka tak suka, harus melakukan penyesuaian.

“Pada intinya kami berharap, program-program pemerintah yang prioritas jangan dipending dulu selama memang sesuai dengan 16 item yang diperintahkan oleh aturan efisiensi ya silakan aja berjalan.”

“Selebihnya program prioritas tetap jalan. Saya pikir ini konsekuensi untuk bagaimana memprioritaskan MBG dan beberapa prioritas lain dari Presiden Prabowo,” pungkasnya.

Prabowo Tak Serius Lanjutkan IKN

Pendapat berbeda datang dari Akademisi Ekonomi dari Universitas Mulawarman Purwadi Purwoharsojo. Menurutnya Presiden Prabowo justru tak serius melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kaltim.

Purwadi telah memprediksikan kesulitan anggaran ini sejak Oktober 2024 lalu. Ia melihat Presiden Prabowo akan mengalami tantangan anggaran yang sangat besar. Antara melanjutkan IKN dan merealisasikan janji kampanyenya.

“Dan sekarang terbukti kan,” katanya.

“APBN belum diterima sudah defisit, bayangkan saja Presiden terpilih belum memakai anggaran sudah defisit. Betapa berat beban pemerintahan baru tahun 2025 ini,” tambahnya

Ekonom Kaltim itu menilai wajar kalau Presiden Prabowo tidak meprioritaskan IKN. Terlebih Program MBG memakan anggaran yang sangat besar, hingga miliaran setiap harinya. Namun jika anggaran dipaksakan, justru dampaknya tidak baik.

Purwadi menilai, pembangunan IKN mungkin akan tetap berjalan. Namun progresnya sangat lambat. Slow down malah. Nasib IKN banyak dipertanyakan. Presiden Prabowo seperti tak serius melanjutkan pembangunan ibu kota di Kaltim.

“Karena Pak Prabowo pasti memprioritaskan janji politiknya. Ia tetap membangun IKN tapi slow down. Tidak se-ambisius Presiden sebelumnya.”

Purwadi meminta agar pemerintah segera mengatasi masalah anggaran untuk IKN itu. Sebab bukan hanya masyarakat yang menanti, namun ratusan pekerja proyek IKN menggantungkan hidupnya bekerja di IKN. Termasuk dampak ke sektor investasi di ibu kota.

“Enggak sedikit lho pekerja IKN itu. Dan, jangan juga lihat pekerjanya saja karena pekerja juga punya keluarga yang mesti dihidupi,” pungkasnya. (ens)