Perlu Sekitar 1200 Ton Bahan Pangan untuk Makan Bergizi Gratis, Kaltim Jalankan Secara Bertahap

Secara keseluruhan, Provinsi Kaltim memerlukan sekitar 1200 ton bahan pangan berupa sayur-mayur untuk memenuhi Program Makan Bergizi Gratis. Pemerintah daerah akan melaksanakannya secara bertahap di bulan Februari ini.

Presiden Prabowo Subianto telah memulai pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah Indonesia. Hal itu akan dilaksanakan secara bertahap hingga seluruh daerah. Sebagai program prioritasnya selama menjabat.

Program MBG akan menyasar puluhan juta siswa di seluruh Indonesia, dengan tujuan peningkatan gizi. Termasuk juga menanamkan disiplin dan kebiasaan makan sehat di kalangan pelajar untuk menunjang kualitas belajar.

Di Kaltim, pelaksanaan program prioritas presiden itu sempat tertunda dan mengalami beberapa kendala. Mulai dari sulitnya akses antar-daerah, ketersediaan harga pangan, mahalnya bahan pangan, hingga menunggu juknis dari pusat.

Rapat Persiapan

Senin, 10 Februari 2025, Pemerintah Provinsi Kaltim ikut hadir dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis bersama Badan Gizi Nasional (BGN) di Pendopo Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim yang juga berlangsung sacara hybrid.

Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional Tigor Pangaribuan turut hadir di Kota Samarinda. Ia melakukan sosialisasi tahapan pelaksanaan MBG secara teknis di Provinsi Kaltim.

Tigor menyebut pihaknya telah merekrut sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai SDM mitra dalam melaksanakan program MBG. Mereka merupakan lulusan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia yang akan melayani setiap dapur.

“Banyak yang harus dipersiapkan. Mulai dari SDM-nya, bahan pangannya, kemudian dapurnya, dan ketersediaan bahan pagannya yang paling penting,” katanya kepada media usai rapat.

Targetnya Provinsi Kaltim, perlu sekitar 440 dapur untuk memenuhi kebutuhan MBG bagi seluruh siswa. Saat ini baru ada 37 dapur yang akan beroperasi. Masing masing akan melayani sekitar 3000 anak dalam sekali memasak. Jumlahnya akan terus ditambah secara bertahap.

Butuh 1200 Ton Sayur

Selain itu, Tigor memberi catatan, terkait ketersediaan bahan pangan, utamanya sayur-mayur. Mengingat Kaltim sebagian besar bahan pangannya masih berasal dari luar daerah seperti Jawa. Hal itu harus menjadi perhatian khusus.

Ia mencatat, jika 440 dapur telah beroperasi secara keseluruhan, maka provinsi ini akan membutuhkan sekitar 1200 ton lebih sayuran untuk Program Makan Bergizi Gratis.

“Bagaimana bisa mempersiapkan sayur mayur, karena sayur mayur di Kaltim datangnya dari Jawa. Itu lah yang perlu kita pikirkan sama-sama.”

“Karena nnti setiap SPPG perlu 300 kg sayur sekali masak untuk 3000 anak. Kalau langsung 400 dapur, kita harus siap 1200 ton. Datangnya dari mana itu yang harus kita pikirkan.”

Siap Berjalan 17 Februari

Bersama Pemerintah Provinsi, Tigor menyebut pihaknya sebagai Badan Gizi Nasional akan melakukan review terhadap sejumlah dapur yang siap beroperasi di Kaltim. Untuk memastikan persiapannya.

Di Samarinda sendiri baru ada 1 sekolah yang melaksanakan MBG. Ia menargetkan pada 17 Februari mendatang, jumlah sekolah yang menjalankan program priorotas presiden itu bisa terus bertambah secara bertahap.

“Sekolah lain akan segera menyusul. Termasuk daerah terpencil juga masuk dalam rencana.”

Harga Akan Mengalami Penyesuaian

Kaltim memiliki harga pangan yang sedikit mahal dibanding dengan harga pangan di Jawa dan sejumlah daerah lainnya. Sehingga aspek harga per-porsi juga ikut menjadi kendala dengan anggaran Rp10-15 ribu.

Kata Tigor, harga bisa mengalami penyesuaian seiring dengan berjalannya program. Jika memang terbukti harga pangan lebih mahal berdasarkan nota pembelian bahan pangan yang dilaporkan.

BGN sendiri menganggarkan sebesar Rp15 ribu per-porsi. Dengan rincian Rp10 ribu untuk satu porsi makan, dan Rp5 ribu untuk kebutuhan operasional seperti gaji pekerja, listrik, air, dan juga gas LPG.

“Standarnya, kalau bahan pangan itu Rp10 ribu, bahan pangan itu harus ada bukti pembelian sebesar 10 ribu. Selebihnya nanti akan kita lihat, kalau di Kaltim ada indeks kemahalan.”

“Jadi kalau di Kaltim sampai Rp12 ribu untuk membeli bahan pangan saja. Kita pelu minta bukti pembeliannya, nanti kalau perlu dilakukan penyesuaian, ada dasarnya. Bahwa di Kaltim tidak bisa sama seperti di Jawa 10 ribu,” pungkasnya. (ens)