Pembangunan Bandara Terkendala Izin KPC, DPRD Kutim Buka Opsi Lokasi Baru, Pembiayaan Skema MYC

Rencana pembangunan Bandara Kutim di Kenyamukan hingga saat ini masih terkendala izin lahan dari KPC. DPRD Kutim membuka opsi mencari lokasi baru. Dengan pembangunan mandiri menggunakan skema MYC.

Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Yusuf Silambi, menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kutim didorong terus untuk mewujudkan pembangunan bandara di wilayah tersebut.

Meskipun proyek ini telah menjadi prioritas, berbagai tantangan masih menghambat pelaksanaannya. Terutama terkait perizinan dan pemanfaatan lahan yang dikelola oleh PT. Kaltim Prima Coal (KPC).

Masalahnya, kendala proses pembangunan bandara yaitu perizinan dari pihak KPC. Disebabkan oleh perlunya melindungi sektor tambang yang sedang beroperasi di area tersebut.

Dari KPC. kata dia, mengharuskan adanya perlindungan terhadap lokasi tambang, yang menyebabkan adanya kendala dalam penggunaan lahan untuk proyek bandara.

“Permasalahan utama yang kita hadapi adalah perizinan dari KPC. Mereka memiliki kewajiban untuk melindungi sektor tambang yang aktif, sehingga penggunaan lahan untuk pembangunan bandara menjadi terbatas,” jelas Yusuf, baru-baru ini.

Untuk mengatasi masalah ini, Yusuf Silambi mengusulkan agar pemerintah Kabupaten Kutim mempertimbangkan pembangunan bandara baru secara mandiri di lokasi alternatif lainnya.

Dengan pendekatan ini, proyek bandara dapat terhindar dari kendala yang ada saat ini, serta meminimalisir dampak terhadap operasional KPC.

“Kami dari Komisi C DPRD Kutim merekomendasikan agar pembangunan bandara dilakukan secara mandiri dengan anggaran yang bersumber dari program MYC (Multiyears Contract) atau tahun jamak.

“Ini akan mempermudah proses perizinan dan mengurangi ketergantungan pada pihak KPC,” ucapnya.

Yusuf menilai, jika terus mengandalkan bantuan dari KPC mungkin tidak ideal, karena regulasi yang ketat dan kebutuhan untuk melindungi lokasi tambang.

“Meskipun KPC sangat mendukung pembangunan Kutim, kami merasa bahwa alternatif lain, seperti pembangunan bandara secara mandiri, lebih efisien dan tidak akan mengganggu operasional penerbangan yang terkait dengan KPC,” tambahnya.

Tak hanya itu, Yusuf juga mempertimbangkan. Jika dengan pendekatan tersebut tidka berhasil, ia mengusulkan agar pemerintah Kutim dapat memilih lokasi baru yang lebih sesuai untuk pembangunan bandara tanpa mengganggu kegiatan KPC.

Hal ini diharapkan dapat mempercepat realisasi proyek dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

“Penting bagi kita untuk mencari lokasi baru yang efisien dan tidak mengganggu aktivitas KPC,”

“Ini adalah langkah strategis untuk memastikan pembangunan bandara berjalan lancar dan tidak menghambat kegiatan penerbangan yang penting bagi operasional KPC,” tegasnya. (adv/han/am)

ADV DPRD KUTAI TIMUR