Pemerintah dan Aplikator Tak Kompak, Driver Ojol Samarinda Gelar Unjuk Rasa

Ratusan driver ojol (ojek online) di Samarinda menggelar demonstrasi di gubernuran untuk menuntut perbaikan nasib. Yang sejak kenaikan harga BBM, makin tidak jelas saja juntrungannya!

Kenaikan harga BBM sudah bikin driver ojek online (ojol) kelimpungan. Biaya operasional membengkak. Lantaran bensin adalah kebutuhan paling pokok setelah kendaraan. Ditambah, perbedaan sikap antara pemerintah dan aplikator dalam menerapkan aturan pasca kenaikan BBM. Membuat pengemudi ojol tambah bingung.

Tarif ojol memang sudah mengalami penyesuaian. Kementerian Perhubungan RI meresmikan tarif baru untuk seluruh zona pada 7 September lalu. Dan berlaku 2 hari berselang.

Kaltim sendiri berada di Zona III. Dengan biaya jasa batas bawah Rp 2.100 per kilometer dan batas atas Rp 2.600 per kilometer sebelumnya. Kini meningkat jadi Rp 2.300 dan Rp 2.750 per kilometernya. Masing-masing untuk ambang bawah dan atas.

Sementara Tarif minimal dengan rentang biaya jasa per 4 km adalah Rp 9.200 sampai Rp 11.000.

Namun kenaikan tarif ini tidak serta merta membuat driver ojol di Samarinda bahagia. Karena realita di lapangan tak semulus bunyi aturan yang ada.

Merasa perlu bertindak, ratusan driver ojol di Samarinda. Yang dipelopori oleh Bubuhan Gojek Samarinda (Budgos). Menggelar unjuk rasa di depan kantor gubernur Kaltim Jalan Gajah Mada, Senin (26/9) sekitar jam 9 pagi.

Ada beberapa tuntutan yang mereka bawa. Pertama, meminta pemerintah pusat atau daerah memberi sanksi tegas kepada aplikator yang mengenakan pemotongan lebih dari 15 persen. Sesuai yang tertuang dalam KP 667 Tahun 2022.

Perwakilan demonstran, Yohanas Brekhman menyatakan. Mereka bingung dengan aturan tersebut. Meski tarif ojol naik akibat kenaikan harga BBM. Namun aplikator tetap melakukan pemotongan lebih dari 20 persen kepada driver ojol. Jadinya, aplikator seperti tak terkena dampak apapun. Lantas membiarkan mitra pengemudi di jalanan yang menerima imbasnya.

“Sebenarnya aturan ini sudah berlaku dari awal September lalu dan bahkan sudah diundur-undur beberapa kali. Kami sudah berulangkali berkomunikasi dengan pihak manajemen menyampaikan tuntutan kami.”

“Tapi pihak manajemen bukan mengabulkan tuntutan kami, malah mengambil persepsi sendiri terkait kenapa mereka tidak menurunkan 20 persen ke 15 persen,” jelas Brekhman.

Tuntutan kedua, meminta pemerintah pusat atau daerah segera memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM kepada seluruh pengemudi ojol secara transparan dan merata.

“Kami menuntut pemerintah merealisasikan janji pemberian BLT BBM, dan itu berlaku nasional, tetapi hingga saat ini kami khususnya ojek online di Kalimantan Timur dan Samarinda belum menerima.”

“Mungkin ada pendataan, itu yang kami inginkan terbuka dan transparan. Rekan-rekan bisa menerimanya BLT BBM ini secara keseluruhan,” lanjutnya.

Tuntutan lainnya, para demonstran meminta pemerintah mengeluarkan payung hukum yang jelas untuk profesi ojek online. Baik yang berkaitan dengan hak bagi hasil, keselamatan kerja, serta jaminan lainnya.

Aksi ini sendiri berlangsung damai. Usai beberapa orator mengemukakan tuntutannya. Kapolresta Samarinda Kombes Pol Ary Fadli menemui demonstran. Dan menyatakan siap menyampaikan aspirasi tersebut pada Gubernur Isran. Setelah itu pun, para demonstran membubarkan diri.

Di tempat lain, pada jam berlangsungnya demonstrasi. Mayoritas driver memilih off bid atau tidak narik. Demi menunjukkan solidaritas sesama driver ojol. (dra)