Pemkot Balikpapan Susun Sejumlah Langkah untuk Atasi Masalah Banjir

Pemkot Balikpapan sedang menyusun sejumlah langkah untuk mengatasi masalah banjir yang sering terjadi. Namun hal tersebut memerlukan dukungan seperti anggaran dan dukungan dari berbagai pihak terkait.

Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan telah menyusun sejumlah langkah dalam upaya penanggulangan masalah banjir.

Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kota Balikpapan, Zulkifli mengatakan bahwa banjir di Kota Balikpapan bukanlah hal yang baru.

Ia juga menambahkan bahwa pada tahun 1979 Balikpapan masih relatif diisi hutan.

“Pada waktu itu Balikpapan masih relatif hutan belum ada pembangunan dan pembukaan lahan secara masif, belum ada perumahan Balikpapan Baru maupun lainnya yang dapat mempengaruhi kondisi daerah aliran sungai (DAS) Ampal,” kata Zulkifli, Kamis 9 September 2024.

Menurut catatan Info Bencana Balikpapan pada tahun 2024 terdapat 38 titik banjir.

Luas cakupan kawasan banjir tersebut adalah seluas 244 ha, hanya 2,06% dari luasan kawasan permukiman di Kota Balikpapan yang seluas 11.826 ha, atau hanya seluas 0,47% dari seluruh luas wilayah Kota Balikpapan 51.644 ha.

Namun, penanggulangan banjir memerlukan dukungan berupa anggaran yang bersar.

Anggaran tersebut diperuntukkan membangun sapras terutama drainase dan bendali pengendalian banjir, tertib kesesuaian kegiatan memanfaatan ruang dan perilaku masyarakat.

Dari aspek anggaran kebutuhan untuk DAS Prioritas saja memerlukan dana 2,6 triliun.

Khusus DAS Ampal yang memiliki sebaran titik banjir paling banyak 32 titik banjir memerlukan dana sekitar 1,6 triliun.

Sehingga pengerjaan DAS Ampal tahun 2023/2024 pada titik banjir di Global Sport, perumahan Wika dan Jalan MT. Hayono memerlukan dana 135 miliar. Itupun baru sekitar 9% dari rencana keseluruhan Masterplan DAS Ampal.

Oleh karena itu, tentu saja upaya penanggulangan banjir memerlukan waktu yang panjang secara bertahap, upaya bersama antara pemerintah, kalangan dunia usaha swasta dan masyarakat, sangat diperlukan secara terus menerus dan harus saling mendukung.

Pada sisi Pemerintah, upaya penanggulangan banjir tentu saja harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan sesuai dengan rekomendasi masterplan. (Man/rw)

ADV DISKOMINFO BALIKPAPAN