Pemprov Kaltim Gelar Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi 2025 Tahap I

Pemprov Kaltim melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor konstruksi.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) Tahun 2025 Tahap I, yang digelar serentak di lima kabupaten/kota: Samarinda, Balikpapan, Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara, dan Berau.

Kegiatan yang berlangsung mulai 30 Juni hingga 4 Juli 2025 ini mengangkat tema “Tenaga Kerja Konstruksi Ahli Menuju Kompeten, Unggul, Berdaya Saing, dan Produktif”. Acara dibuka secara resmi oleh Gubernur Kalimantan Timur di Gedung Olah Bebaya, Komplek Kantor Gubernur, pada Senin (30/6/2025).

Kepala Dinas PUPR-PERA Kaltim, Fitra Firnanda, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan mencetak tenaga kerja lokal yang memiliki kompetensi tinggi dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun global.

“Sebanyak 827 peserta terlibat, mulai dari lulusan baru, tenaga ahli konstruksi, asesor, hingga instruktur. Pelatihan diselenggarakan secara daring dan tatap muka, yang dilanjutkan dengan uji sertifikasi melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang telah terakreditasi nasional,” jelas Fitra.

Lebih lanjut, Fitra menegaskan bahwa program ini merupakan implementasi Peraturan Gubernur Kaltim Nomor 46 Tahun 2023 sekaligus tindak lanjut atas penghargaan nasional yang diterima Pemprov Kaltim sebagai OPD Sub Urusan Jasa Konstruksi terbaik tahun 2024 dari Kementerian PUPR.

“Penghargaan tersebut bukan hanya simbolis, tapi juga dorongan bagi kami untuk terus memperkuat kualitas SDM konstruksi secara berkelanjutan,” tambahnya.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, hingga 2024 terdapat lebih dari 147 ribu tenaga kerja di sektor konstruksi di Kalimantan Timur. Namun, sekitar 17 persen di antaranya belum tersertifikasi. Melalui pelatihan dan sertifikasi ini, pemerintah berharap dapat menjembatani kesenjangan tersebut.

Kegiatan ini juga menjadi ajang kolaborasi multipihak, melibatkan kementerian, perguruan tinggi, asosiasi profesi, serta LSP dari berbagai bidang. Narasumber berasal dari institusi ternama seperti BPSDM Kementerian PUPR, Persatuan Insinyur Indonesia (PII), IALKI, PAKKI, serta berbagai asosiasi profesional di Kalimantan Timur.

Pelatihan dilaksanakan secara hybrid (gabungan daring dan luring), sementara proses sertifikasi dilakukan secara langsung untuk memastikan validitas dan objektivitas penilaian. Ratusan peserta dari berbagai latar belakang, termasuk kontraktor, konsultan, instansi pemerintah, dan akademisi bidang teknik, tampak antusias mengikuti setiap sesi.

“Pelatihan dan sertifikasi ini bukan sekadar memenuhi regulasi, tetapi merupakan investasi strategis untuk menciptakan infrastruktur andal, aman, dan berkelanjutan di Bumi Etam,” pungkas Fitra. (cht/pt/portalkaltim/sty)