Pemprov Kaltim Pastikan Stok Pangan Aman, Harga Bapokting Stabil Jelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026

Pemprov Kaltim pastikan stok pangan aman. Selain itu, masyarakat juga tak perlu khawatir, karena pemerintah akan menjaga stabilitas harga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Meski permintaan bahan pokok biasanya meningkat pada hari besar termasuk Natal dan Tahun Baru kali ini, instansi teknis seperti Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTH) dan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM (DPPKUKM) menegaskan bahwa stok pangan strategis berada dalam kondisi aman, pemerintah daerah telah melakukan langkah antisisipatif sejak awal Desember.

Kepala DPTH Kaltim, Siti Farisyah Yana mengatakan situasi harga pangan jelang libur panjang sekolah maupun perayaan Natal dan Tahun Baru relatif stabil. Hal itu disampaikan dalam Jumpa Pers mengenai Ketersediaan Pasokan Pangan, Stabilitas Harga serta Distribusi Pangan Menjelang Perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) Tahun 2025 di Ruang Wiek Diskominfo Kaltim pada Jumat, 12 Desember 2025.

“Kondisinya cukup stabil, dan dari sisi produksi kami juga sudah memantau,” ujar Yana kepada awak media.

Ia menyebut musim hujan sempat menyebabkan sedikit kenaikan pada beberapa komoditas sayuran, namun masih dalam batas normal.

“Musim hujan memang mempengaruhi masa ketik tanaman, terutama sayur-sayuran. Namun belum menimbulkan gangguan signifikan,” katanya.

Panen di Kaltim Aman Tanpa Gangguan

Ia juga menjelaskan, panen padi di Kaltim pada 2025 tidak mengalami gangguan berarti. Periode Oktober hingga Desember merupakan masa tanam sehingga stok pangan komoditas beras tidak terganggu.

“Panen sudah selesai sebelumnya. Sekarang masa tanam, jadi tidak mempengaruhi stok,” jelasnya.

Tantangan utama justru berada pada kondisi lahan sawah. Dari 46 ribu hektare lahan sawah di Kaltim, sekitar 13 ribu hektare tidak lagi bisa diolah akibat terlalu lama ditinggalkan dan berubah menjadi semak belukar (bera).

“Definisi bera itu adalah bisa diolah kembali dari satu sampai enam bulan. Tapi di Kaltim ada yang sampai dua tahun tidak diapa-apakan sehingga tidak bisa diolah tanpa biaya besar,” sebutnya.

Dengan sekitar 33 ribu hektare lahan yang masih produktif, Kaltim belum mampu memenuhi kebutuhan beras penduduk yang mencapai lebih dari 4,2 juta jiwa dengan konsumsi rata-rata 89,5 kilogram per orang per tahun. Meski demikian, kondisi dianggap aman selama penyimpangan ketersediaan tidak lebih dari 20 persen.

Untuk pasokan beras Kaltim, dari sisi stok, Kaltim berada dalam kondisi aman. Beberapa berasal dari Sulawesi, Kalimantan Selatan, sebagian Jawa Timur, serta Jakarta. Ia menambahkan bahwa pola distribusi yang berjalan sering dipengaruhi relasi jangka panjang antar pedagang.

“Pengumpul itu kadang sudah punya langganan puluhan tahun. Jadi meski ada alternatif pasar lain, distribusinya tetap ke jaringan lama. Selama deviasinya tidak lebih dari 20 persen, kita masih aman. Yang penting distribusi lancar dan intervensi cepat kami lakukan,” paparnya.

Optimis Tekan Gejolak Harga

Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah optimistis dapat menekan gejolak harga menjelang Natal dan Tahun Baru, memastikan masyarakat tetap memperoleh pangan dengan harga terjangkau dan pasokan yang mencukupi.

Yana menegaskan pemerintah mengetahui kapan harus melakukan intervensi harga. Gerakan Pangan Murah (GPM) menjadi instrumen utama saat pasar tidak lagi mampu menahan tekanan harga.

“Itu fungsi terakhir ketika pasar tidak mampu menahan harga. GPM kita dekatkan ke lokasi transaksi, terutama di perkotaan dan sekitar pasar,” pungkasnya.

Sepanjang 2025, tercatat lebih dari 417 kegiatan stabilisasi pangan terselenggara di Kaltim. Data cadangan pangan pemerintah daerah menunjukkan stok bahan pokok dalam kondisi aman, dengan cadangan beras 10.165 ton, gula pasir 2.566 ton, daging ayam, telur, bawang hingga cabai berada dalam ketahanan 0,3 sampai 1,1 bulan.

Pantau Harga Setiap Hari

Kabid Perdagangan DPPKUKM Kaltim, Ali Wardana mengatakan pemerintah memantau harga setiap hari melalui sistem SP2KP untuk melihat kecenderungan kenaikan maupun penurunan harga.

“Jika ada kenaikan harga yang tidak menunjukkan tren penurunan, pemerintah langsung turun tangan,” ujar Ali.

Harga harian pada 11 Desember 2025 menunjukkan sebagian besar komoditas berada pada rentang stabil, meski beberapa komoditas berada di atas HET. Beras medium tercatat Rp15.193 per kilogram, beras premium Rp16.240 per kilogram, gula pasir Rp18.594 per kilogram, dan minyak goreng premium Rp23.250 per liter. Cabai rawit merah, bawang merah, dan cabai keriting menjadi komoditas dengan kenaikan tertinggi.

Ali menegaskan bahwa lonjakan harga beras beberapa bulan lalu berhasil terkendali melalui distribusi terpadu dari pusat hingga daerah.

“Polri dan TNI juga ikut terlibat untuk distribusi ke daerah terpencil. Itu menurunkan harga dan memastikan stok aman,” katanya.

Mengenai Curah hujan ekstrem, kemarau panjang, hingga karakter geografis untuk distribusi pangan, menurutnya terjadi di beberapa wilayah. Seperti Kutai Kartanegara, Kutai Timur, PPU, dan Mahakam Ulu.

“Saat kemarau, distribusi sulit. Saat banjir, biaya naik. Itu mempengaruhi harga akhir di konsumen,” sebutnya.

Untuk mereduksi beban harga, pemerintah melakukan kebijakan reduksi ongkos angkut, yaitu menanggung biaya transportasi dari titik asal hingga titik tujuan.

“Jika di sini harga seribu rupiah, maka sampai di sana tetap seribu. Ongkosnya dibayar pemerintah,” jelasnya.

Selain itu, sepanjang tahun pemerintah menggelar operasi pasar dan pasar murah. Ada 26 titik operasi pasar dan sejumlah kegiatan pasar murah yang tersebar di Samarinda, Bontang, Paser hingga Sepaku.

Data BPS Kaltim

Data Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan bahwa inflasi tahunan hingga November 2025 berada pada level 2,28 persen. Kelompok makanan dan minuman menjadi penyumbang terbesar inflasi pada beberapa periode 2025, dengan sejumlah laporan BPS daerah menunjukkan kenaikan harga bahan pangan yang mencapai lebih dari empat persen pada bulan-bulan tertentu.

Dari sisi ketahanan pangan, data BPS mengenai prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan menunjukkan bahwa 7,40 persen penduduk Kaltim masih berada dalam kondisi konsumsi energi yang tidak mencukupi, berdasarkan indikator 2024. Angka ini menjadi dasar analisis risiko ketahanan pangan di provinsi tersebut.

Kondisi ini sejalan dengan hasil analisis Indeks Komposit Ketahanan Pangan Oktober 2025, yang menempatkan Kaltim dalam kategori waspada. Lima kabupaten yakni Paser, Kutai Barat, Kutai Timur, Berau dan Mahakam Ulu masuk kategori prioritas dua atau zona kuning, sedangkan Kutai Kartanegara, PPU, Balikpapan, Samarinda dan Bontang berada pada kategori aman.

Pemerintah daerah menyatakan seluruh mekanisme koordinasi telah dipersiapkan untuk menghadapi lonjakan permintaan akhir tahun.

“Intinya pemerintah tetap mencarikan solusi, dari pengendalian harga hingga memastikan ketersediaan,” tutup Ali. (ens)