Pemprov Kaltim Targetkan 371 Dapur Gizi Gratis untuk Anak Sekolah

Pemprov Kaltim menargetkan pembangunan 371 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai bagian dari Program Prioritas Presiden Makan Bergizi Gratis (MBG). Dapur-dapur gizi ini ditujukan untuk memperkuat ketahanan gizi anak-anak sekolah di seluruh wilayah Kaltim.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan komitmen menghadirkan dapur gizi di setiap kabupaten/kota melalui pembangunan 371 SPPG. Hal ini menjadi perhatian serius dalam rapat monitoring dan evaluasi yang digelar bersama Kementerian Dalam Negeri serta pemangku kepentingan terkait di Ruang Tepian 2, Kantor Gubernur Kaltim, Kamis, 21 Agustus 2025.

Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Jaya Mualimin, menyampaikan bahwa Kaltim sudah memiliki SK Satgas MBG di tingkat provinsi dan telah dilaporkan ke Kemendagri. Namun, dari target yang ditetapkan, baru 41 SPPG yang telah memiliki SK aktif. Kondisi ini dinilai perlu percepatan agar manfaat program bisa segera dirasakan masyarakat, khususnya anak-anak sekolah.

“Ini menjadi catatan bersama. Percepatan harus dilakukan agar manfaat program bergizi gratis bisa segera dirasakan masyarakat,” tegas Jaya.

Surat Edaran Mendagri Nomor 500.12/119/SJ menegaskan kewajiban pemda menyediakan minimal tiga usulan lahan untuk pembangunan dapur SPPG. Lahan harus berstatus milik pemerintah daerah, bebas sengketa, memiliki akses jalan umum, dekat dengan sekolah atau pemukiman, serta dilengkapi jaringan listrik, air bersih, dan sanitasi.

“SPPG akan menjadi dapur besar penyedia makanan bergizi gratis yang didistribusikan setiap hari. Karena itu, lahan pembangunan tidak boleh sembarangan,” ujarnya.

Jaya menekankan pembangunan SPPG adalah program strategis nasional yang membutuhkan sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dukungan masyarakat.

“Target kita harus dikejar tahun ini. Kalau daerah bergerak cepat, pusat juga bisa segera menindaklanjuti pembangunan. Dengan begitu, anak-anak lebih cepat merasakan manfaat makanan bergizi gratis dan layanan kesehatan yang lebih baik,” tambahnya.

Di sisi lain, perwakilan Inspektorat Jenderal Kemendagri, Yosephus Nugroho, menuturkan evaluasi sementara menunjukkan masih ada beberapa kabupaten/kota yang belum siap mengajukan lahan. Untuk memastikan kesiapan, tim Inspektorat akan turun langsung ke lapangan.

“Kita akan lihat dokumen usulan, status lahan, hingga aksesibilitasnya. Dari tiga lokasi yang diajukan, hanya yang paling layak yang akan diprioritaskan,” jelasnya.

Bagi anak-anak sekolah, keberadaan SPPG akan menjadi penopang penting: belajar dengan perut kenyang, gizi cukup, dan tumbuh sehat. Bagi orang tua, program ini menjadi keringanan beban ekonomi sekaligus jaminan anak mereka mendapat asupan bergizi.

Selain memperkuat ketahanan gizi, keberadaan SPPG juga diharapkan membuka lapangan kerja baru di sektor pengelolaan pangan, mendukung pendidikan gizi di sekolah, dan memperkuat layanan kesehatan dasar di daerah. (cht/pt/portalkaltim/sty)