Connect with us

SEPUTAR KALTIM

Pemprov Kaltim Tekankan Sinergi Lintas Sektor dalam Rakorda PPKB 2025

Diterbitkan

pada

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kaltim, Noryani Sorayalita. (Adpimprov Kaltim)

Pemprov Kaltim kembali menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menghadapi persoalan kependudukan. Rakorda PPKB 2025 menjadi momentum konsolidasi untuk menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, yang diwakili oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kaltim, Noryani Sorayalita, menyampaikan hal itu saat membuka Rakorda PPKB 2025 di Swissotel, Ibu Kota Nusantara (IKN), Rabu, 23 Juli 2025.

“Masalah penduduk bukan hanya soal jumlah, tapi kualitas hidup manusia. Kita tidak bisa lagi bekerja terkotak-kotak. Perlu pendekatan pembangunan yang berwawasan kependudukan dan kolaborasi dari pusat hingga daerah,” ujar Sorayalita.

Kebijakan Terintegrasi untuk SDM Unggul

Rakorda ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan kebijakan dan pelaksanaan program antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota se-Kaltim. Pemprov Kaltim menegaskan bahwa pengendalian penduduk bukan hanya tanggung jawab BKKBN atau dinas teknis saja, melainkan kerja kolektif dari berbagai sektor.

Baca juga:   Rakorda PPKB 2025, Kaltim Mantapkan Sinkronisasi Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, sosial, hingga pemerintahan di tingkat desa, seluruh pemangku kepentingan diharapkan memiliki kesadaran bersama akan pentingnya pembangunan manusia secara menyeluruh.

“Membangun manusia unggul tidak bisa ditunda dan tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri,” tegas Sorayalita.

Momentum Bonus Demografi dan Peran Strategis Kaltim

Kalimantan Timur, yang tengah memasuki masa bonus demografi 2020–2045, dan sekaligus menjadi lokasi Ibu Kota Negara, dituntut menjadi teladan dalam pengelolaan kependudukan berbasis kualitas sumber daya manusia.

Dalam konteks itu, Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) disebut sebagai pedoman utama yang harus dijalankan secara konsisten dan nyata oleh semua pihak.

Rakorda ini diharapkan mampu merumuskan aksi nyata serta memperkuat koordinasi antarpemangku kepentingan. Pemprov Kaltim optimistis, dengan pendekatan kolaboratif, pembangunan keluarga sejahtera yang menjadi fondasi kemajuan daerah dapat benar-benar terwujud. (KRV/pt/portalkaltim/sty)

Baca juga:   Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud Minta Maaf atas Insiden Viral, Tegaskan Komitmen Dukung Kebebasan Pers

Ikuti Berita lainnya di Gambar berikut tidak memiliki atribut alt; nama berkasnya adalah Logo-Google-News-removebg-preview.png

Bagikan

advertising

POPULER

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Hello. Add your message here.