Penanganan Longsor Batuah Dinilai Lambat, Warga Terlantar dan Relokasi Masih Abu-abu

Deretan rumah retak hingga rata dengan tanah, warga hidup dalam ketidakpastian, dan jalan nasional yang rawan ambles—itulah potret krisis yang muncul di Batuah KM 28, Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Komisi III DPRD Kalimantan Timur akhirnya menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), Senin 2 Juni 2025, untuk membahas bencana tanah longsor beruntun yang telah terjadi sejak awal tahun.

Sayangnya, keluhan warga masih menggema: penanganan darurat dinilai lamban dan relokasi belum jelas. Sementara rumah terus rusak, bantuan tak kunjung datang.

Longsor Bertahap Sejak Januari

Bencana dimulai pada 24 Januari 2025. Retakan awal muncul di enam rumah, satu masjid, dan jalan nasional. Namun warga tak menyangka itu hanya permulaan.

“Setiap habis hujan, pasti ada retakan baru,” kata salah satu warga saat RDP.

Kerusakan meluas pada 23 April (fase kedua) dengan 14 rumah terdampak. Kemudian longsor besar pada 13 Mei (fase ketiga) menghancurkan 21 rumah—enam di antaranya dinyatakan tidak layak huni, tujuh lainnya, termasuk masjid, runtuh total.

Bertahan di Rumah Retak

Sejumlah warga masih bertahan di rumah yang sudah retak, karena belum ada alternatif tempat tinggal. Empat rumah sempat dibongkar paksa untuk menyelamatkan barang, tapi hasilnya minim.

“Sejak kejadian pertama, belum ada penanganan jelas. Tak ada evakuasi, tak ada bantuan darurat,” tegas perwakilan warga.

Pemerintah baru datang lebih dari sebulan setelah bencana awal—itu pun hanya meninjau rumah kosong. Warga mengaku perhatian baru muncul setelah mereka mengunggah kondisi ke media sosial. Kunjungan pejabat usai longsor 13 Mei juga dianggap hanya “seremoni tanpa solusi”.

Polemik Penyebab Longsor

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, mengatakan Pemkab Kukar berinisiatif menyediakan lahan relokasi dan akan memprioritaskan pembangunan masjid. Namun, polemik penyebab longsor belum tuntas.

Kajian Pemdes dan ahli geologi Unmul menyebut faktor alam. Tapi warga tetap curiga aktivitas tambang jadi pemicu. Maka, Reza menyebut akan dibentuk tim investigasi lapangan.

PT Bara Sejahtera Sakti Raya (BSSR), perusahaan tambang yang diduga beroperasi di sekitar lokasi, ikut disorot. Namun jawaban mereka dianggap tidak memuaskan.

Perwakilan BSSR, Dani Romdhoni, mengklaim perusahaan patuh hukum dan memiliki dokumen AMDAL. Namun ia tak menjawab detail soal jarak tambang ke pemukiman, tumpang tindih IUP, maupun foto drone yang memperlihatkan genangan air di bekas galian. Semua dijawab dengan, “akan kami pastikan dulu datanya.”

Analisis Geologi: Wilayah Tak Layak Huni

Ahli dari Dinas ESDM Kaltim, Satria, menjelaskan tanah di lokasi tergolong baru dan belum padat. Air hujan meresap melalui retakan, melarutkan pasir kuarsa dan batu lempung, memicu longsor.

Analisis visual menunjukkan pergerakan tanah menuju lembah di sisi timur dan diduga terjadi sesar turun (normal fault). Ia juga menyebut perlu kajian geoteknik dan pemetaan geologi lanjutan, serta menyarankan relokasi total, termasuk untuk jalur jalan nasional.

“Wilayah ini sudah tidak aman dipertahankan,” tegasnya.

Desakan untuk Tindakan Nyata

RDP menyimpulkan bahwa mitigasi darurat sejauh ini jauh dari memadai. Padahal, kajian Tim Geologi Unmul dan Tim Koordinasi Penanganan sudah ada sejak awal Mei.

Komisi III DPRD Kaltim didesak untuk:

• Mendorong percepatan tim verifikasi penyebab longsor
• Memastikan evakuasi dan bantuan kebutuhan dasar bagi warga
• Menyegerakan relokasi permanen, termasuk fasilitas ibadah dan jalur jalan nasional

Keterlambatan ini telah meninggalkan warga dalam kecemasan dan ketidakpastian. Jika dibiarkan lebih lama, bukan tidak mungkin bencana ini akan menimbulkan dampak yang lebih besar dan korban jiwa. (chanz/sty)