SEPUTAR KALTIM

Pj Bupati PPU Hadiri APKASI APN Expo 2023

Published

2 tahun ago

28 November 2023

Redaksi 2

Pj Bupati PPU menghadiri APKASI APN Expo and Forum 2023. Acara ini bertujuan untuk memberikan dukungan terhadap program pemerintah dalam menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.

Penjabat (Pj) Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Makmur Marbun menghadiri pembukaan forum Asosiasi Pemererintah Seluruh Indonesia (APKASI) Procurement Network (APN) 2023 Expo and Forum yang digelar di Hall A, Jakarta Convention Center, Senayan Jakarta, Senin, 27 November 2023.

Kegiatan ini juga menghadirkan Sekretaris Jenderal (Sekjen )Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro, Ketua Umum APKASI Sutan Riska Tuanku Kerajaan, serta Direktur Pasar Digital Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Yulianto Prihhandoyono.

Acara ini bertujuan untuk memberikan dukungan terhadap program pemerintah dalam menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan pengadaan barang atau jasa pemerintah.

APN 2023 juga dirancang untuk mendorong pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penyerapan anggaran belanja pengadaan barang/jasa produk UMKM dan koperasi.

Ketua Umum APKASI Sutan Riska Tuanku Kerajaan, menekankan bahwa kegiatan ini merupakan wujud peran dan inisiatif APKASI dalam mendukung pemerintah mencapai target yang telah ditetapkan.

Menurut Sutan, acara ini bukan hanya sebagai pameran semata, melainkan juga sebagai wadah pembelajaran bagi pengguna anggaran.

Hal ini memberikan kesempatan bagi pengunjung, penyedia barang, dan jasa untuk berkonsultasi dengan LKPP.

Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro, juga mengucapkan terima kasih kepada APKASI, pengurus, dan bupati terkait acara ini. Ia mengapresiasi upaya APKASI dalam menyatukan sektor swasta dan pemerintah, serta mempertemukan penyedia barang dan jasa dengan teman-teman di daerah.

Suhajar menegaskan harapannya agar alokasi dana dari pemerintah, baik APBN maupun APBD, untuk pengadaan barang dan jasa mencapai minimal 40% untuk produk dalam negeri.

“Produk-produk UMKM kita, yang mungkin berdiri dengan modal terbatas, harus mendapatkan dukungan agar dapat tumbuh dan berkembang,” ucap Suhajar. (Humas7/Humprot/*DiskominfoPPU/RW)

Ikuti Berita lainnya di