PPU
5 OPD Pemkab PPU Gunakan Kartu Kredit untuk Belanja Daerah

Pemkab PPU telah menggunakan sistem pembayaran non tunai untuk belanja daerah via kartu kredit. Lima OPD menjadi project pilot penggunaan sistem keuangan terbaru ini.
Kartu kredit yang digunakan oleh Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) bukan seperti yang biasa digunakan oleh perorangan. Melainkan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD). Yaitu sistem pembayaran non tunai khusus untuk belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
Pj Bupati PPU Makmur Marbun mengatakan penggunaan KPPD bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas penyerapan anggaran daerah. Selain juga birokrasinya lebih ringkas.
Sebagai proyek percontohan, 5 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab PPU akan menggunakan KKPD tahun ini.
“Yang jadi percontohan yakni Badan Keuangan dan Aset Daerah, serta Inspektorat. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perpustakaan dan Arsip, dan Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Putri Aji Botung,” ujar Marbun, mengutip dari Antara, Kamis 23 Mei 2024.
Makmur Marbun meminta lima perangkat daerah itu dapat langsung menggunakan alat pembayaran non-tunai dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada 2024.
“Alat pembayaran non-tunai itu memudahkan perangkat daerah untuk pemesanan barang dan jasa seperti akomodasi hotel hingga transportasi darat, laut dan udara,” tambahnya.
KKPD di PPU sendiri diklasifikasikan berdasarkan keperluan, yaitu kartu kredit untuk keperluan belanja barang dan jasa, belanja modal, serta alat pembayaran non-tunai untuk belanja perjalanan dinas.
“Terobosan penggunaan alat pembayaran non-tunai itu muncul dari Pemerintah Pusat agar diterapkan secara efektif di pemerintah daerah,” pungkas Makmur Marbun. (fth)

-
SEPUTAR KALTIM5 hari ago
Dishub Kaltim Pastikan Operator Ojol Terapkan Tarif Sesuai Pergub 2023, Maxim Siap Patuhi Aturan
-
SAMARINDA3 hari ago
BRIDA Kaltim Petakan Daya Dukung Wilayah untuk Dukung Pembangunan IKN
-
SAMARINDA4 hari ago
Guru Senior Terkejut Ditunjuk Jadi Plt Kepala SMAN 10 Samarinda
-
SAMARINDA4 hari ago
Kepala SMA 10 Samarinda Diberhentikan Sementara, Pertanyakan Kewenangan Plt Disdikbud
-
SEPUTAR KALTIM5 hari ago
Darlis Pattalongi: Ijazah PAUD Bukan Syarat Mutlak Masuk SD di Kaltim
-
SEPUTAR KALTIM3 hari ago
Ratusan PPPK Kaltim Tandatangani SPK, BKD Tegaskan Komitmen Kinerja
-
SEPUTAR KALTIM4 hari ago
Dishub Kaltim Larang Angkutan Alat Berat 8 Ton Lewat Jalan Umum, Wajib Manfaatkan Sungai
-
SAMARINDA3 hari ago
Kepala SMA N 10 Samarinda Dicopot, Disdikbud Ungkap Pelanggaran Prosedur dan Mobilisasi Dukungan Militer