Connect with us

SAMARINDA

Postingan FB Berisi Keluhan Tunggakan Gaji Pekerja Teras Samarinda Masih Misteri, Wali Kota Kesulitan Telusuri

Diterbitkan

pada

Wali Kota Samarinda Andi Harun. (Nisa/Kaltim Faktual)

Postingan FB yang berisi keluhan gaji pekerja Teras Samarinda sampai saat ini masih jadi misteri. Ditambah, postingan tersebut sudah dihapus. Membuat Wali Kota Samarinda Andi Harun kesulitan untuk menelusuri lebih jauh.

Belum lama ini, media sosial Instagram warga Samarinda diramaikan dengan postingan yang berasal dari Facebook. Berisi keluhan seorang istri yang mengaku suaminya merupakan pekerja dalam proyek Teras Samarinda Tahap I.

Dalam postingan itu, tertulis, kesulitan hidup keluarganya lantaran gaji suaminya sebagai pekerja belum juga dibayarkan. Dari kondisi ekonomi yang sulit, penulis anonim tersebut mengaku sampai menjual motor, suaminya mengamen, hingga sulit bayar biaya berobat.

Dia juga menuliskan keluarganya yang sulit makan sehari-hari, bahkan untuk mengirim uang bulanan kepada anaknya yang sedang pesantren di luar daerah. Tertulis juga gaji yang belum dibayar ini, ada puluhan pekerja.

Baca juga:   Tidak Perlu Mundur untuk Maju Pilkada 2024, Andi Harun hanya Cuti selama Kampanye

Namun, karena beridentitas anonim, sampai saat ini belum diketahui pasti siapa yang membuat postingan itu. Bahkan beberapa waktu kemudian, postingan itu sudah dihapus. Jejaknya tersisa di beberapa akun Instagram.

Pemkot Lakukan Penelusuran

Begitu postingan itu ramai, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda melakukan penelusuran. Wali Kota Samarinda Andi Harun sampai turun tangan, dia meminta kepada OPD-nya, yakni Dinas PUPR untuk memastikan kebenarannya.

“Saya mendapat keterangan sementara. Dikonfirmasi tadi oleh PUPR, suaminya itu adalah security.”

“Yang menurut keterangan kontraktor (yang diberikan kepada PUPR), (security) juga tidak disiplin betul dalam bekerja. Tapi apapun itu saya bilang, walaupun tidak disiplin tapi kan ada hari kerja. Jadi saya minta tetap diperhatikan,” jelas Andi Harun Rabu, 4 September 2024 kemarin.

“Cuma kan belum ada laporan secara resmi baik kepada wali kota maupun disnaker yang ramai ini cuma di sosmed kan,” tambahnya.

Baca juga:   Andi Harun Sebut Pilkada Kotak Kosong di Samarinda Sudah Sewajarnya

Bukan Tanggung Jawab Utama Pemkot

Andi Harun menjelaskan, kalau urusan proyek Teras Samarinda, pemkot menjalin hubungan dengan kontraktor sesuai kesepakatan proyek. Sementara urusan gaji pekerja, itu merupakan hubungan antara pekerja dan kontraktor.

Isu ini seharusnya menjadi tanggung jawab dari kontraktor. Atau jika memang benar, ada gaji yang tidak dibayar, maka yang bisa turun tangan dari Dinas Ketenagakerjaan. Sebab ini bukan lagi soal pengerjaan proyek.

“Tetapi tetap pemerintah menaruh perhatian serius. Itu sebabnya Kadisnaker saya panggil ke balaikota, untuk mencari tahu dan segera memanggil kontraktornya,” kata Andi.

Semakin Sulit Menelusuri

Andi cukup menyayangkan atas dihapusnya postingan itu. Karena dengan begitu, pihaknya menjadi kesulitan untuk menelusuri lebih jauh dan mengetahui duduk perkaranya. Kebenaran dari postingan itu semakin diragukan.

“Saya bertanya-tanya juga kenapa harus dihapus, harusnya nggak usah dihapus, supaya pemerintah dengan mudah menjadikan itu sebagai instrumen untuk menindaklanjuti. Baik secara administratif hukum atau mungkin cara lain untuk mengembalikan dan mebayarkan haknya walaupun bukan domain utama tanggungjawab pemerintah.”

Baca juga:   Dilantik sebagai Anggota DPRD Kaltim Lagi, M. Darlis: Kali Ini Lebih Antusias karena Makin Banyak Ruang ke Masyarakat

“Pemerintah akan hadir kok. Apalagi kalau dia warga Samarinda. Semua pekerja sesuai dengan UU Ketenagakerjaan harus dibayarkan secara full hak-haknya,” ujar Andi Harun lagi.

Andi bahkan meminta yang bersangkutan melaporkan jika informasi itu benar. Atau ada pihak lain yang menemukan atau mengalami hal serupa juga agar melaporkan. Agar bisa ditindaklanjuti.

“Kita bahkan belum tau orangnya tinggal di mana, siapa orangnya, tapi karna ini isu publik yang sempat viral ya ini menjadi perhatian kita.”

“Kalau ada laporan, ke Disnaker boleh, ke wali kota boleh,” pungkasnya. (ens/fth)

Ikuti Berita lainnya di Gambar berikut tidak memiliki atribut alt; nama berkasnya adalah Logo-Google-News-removebg-preview.png

Bagikan

advertising

POPULER

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Hello. Add your message here.