Rakor Inflasi dan 3 Juta Rumah, Pemprov Kaltim Nyatakan Dukungan Penuh

Pemprov Kaltim menegaskan komitmennya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus memastikan masyarakat berpenghasilan rendah memiliki hunian layak.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) terus menegaskan komitmennya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus memastikan masyarakat berpenghasilan rendah dapat memiliki hunian layak.

Semangat ini ditegaskan melalui partisipasi Pemprov Kaltim dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi dan Program 3 Juta Rumah yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin, 25 Agustus 2025.

Rakor yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Thohir, menekankan pentingnya kerja sama pemerintah pusat dan daerah sebagai kunci pengendalian inflasi.

“Kunci utamanya ada di sinergi. Pusat dan daerah harus bergerak bersama menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan masyarakat. Daerah jangan lengah, terutama untuk komoditas penyumbang inflasi seperti beras, cabai, dan bawang,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan bahwa pada minggu ketiga Agustus 2025, harga di 14 provinsi masih mengalami kenaikan, sementara 23 provinsi turun, dan 1 provinsi relatif stabil.

“Komoditas yang paling berpengaruh tetap cabai merah, bawang merah, dan beras,” jelasnya.

Kaltim sendiri, khususnya Kabupaten Mahakam Ulu, tercatat mengalami kenaikan harga yang dipengaruhi oleh beras, minyak goreng, dan gula pasir. Dari sisi ketersediaan pangan, Perum Bulog memastikan stok tetap aman.

“Sampai saat ini realisasi pengadaan gabah mencapai 3,9 juta ton dan setara beras 2,8 juta ton. Penyaluran beras untuk stabilisasi harga (SPHP) juga terus berjalan, rata-rata 3.000 sampai 5.000 ton per hari,” terang Rini Andrida, perwakilan Bulog.

Sementara itu, Dirjen Perumahan Kementerian PUPR, Imran, mengingatkan pentingnya dukungan daerah dalam program nasional pembangunan 3 juta rumah.

“Program ini hadir untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Pemda wajib memberikan dukungan penuh, mulai dari penyediaan lahan, percepatan perizinan, hingga implementasi PBG dan pembebasan BPHTB. Ini komitmen bersama untuk memastikan rumah layak dan terjangkau bagi rakyat,” ujarnya.

Melalui rakor ini, Pemprov Kaltim menegaskan dukungan penuh terhadap upaya menjaga kestabilan harga sekaligus memastikan program hunian rakyat dapat terlaksana dengan baik. Dua hal ini menjadi bukti nyata kehadiran pemerintah dalam meringankan beban masyarakat: kebutuhan pokok yang terjangkau dan rumah yang bisa dimiliki. (Sef/pt/portalkaltim/sty)