Rapat Badan Anggaran Bahas Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah 2024

Rapat Banggar Kutim dilakukan untuk membahas terkait kebijakan umum pendapatan, kebijakan umum belanja, dan kebijakan umum pembiayaan agar bisa merencanakan proyeksi dengan baik.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Faisal Rachman, memberikan penjelasan terkait rapat Badan Anggaran (Banggar).

Rapat tersebut membahas proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah untuk tahun 2024.

Menurut Faisal, pemerintah telah menyampaikan draft Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) beberapa waktu lalu.

“Hari ini Banggar rapat membahas terkait kebijakan umum pendapatan, kebijakan umum belanja, dan kebijakan umum pembiayaan,” ujar Faisal saat ditemui rekan media di ruang kerjanya usai rapat. DPRD Kutim, Senin 22 Juli 2024.

Faisal mengatakan bahwa rapat ini penting untuk menentukan proyeksi yang dibuat oleh pemerintah mengenai pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.

Dalam hal ini, Faisal juga menyoroti terkait pendapatan besar Kutim selalu berasal dari pendapatan transfer tahun ke tahun.

“Proyeksi dalam proyeksinya itu naik sampai sekitar 900 miliar,” ungkapnya.

Peningkatan ini disebabkan oleh pendapatan bagi hasil dari Kaltim Prima Coal (KPC) yang dimasukkan ke dalam bagian Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Namun, ia mengaku bahwa ada perbedaan dalam pengklasifikasian anggaran pada tahun 2023.

“Pada tahun 2023, kita juga men plot anggaran itu masuk di PAD, tapi pada saat realisasi hasil audit BPK itu disebutkan menjadi pendapatan hibah, jadi bukan PAD,” jelasnya.

Menurutnya, Kepala Bapenda telah mengajukan agar pendapatan bagi hasil tersebut tetap masuk ke dalam PAD untuk mendongkrak pendapatan asli daerah.

Lebih lanjut, dirinya mengatakan bahwa meskipun ada perubahan, pendapatan terbesar tetap berasal dari pendapatan transfer.

“Pendapatan yang terbesar tetap pendapatan transfer. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk meningkatkan PAD, transfer dana dari pemerintah pusat masih menjadi sumber utama pendapatan daerah,” tegasnya.

Faisal berharap agar pembahasan tersebut dapat memberikan gambaran yang jelas tentang proyeksi keuangan daerah.

Melalui pembahasan ini diharapkan adanya gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana keuangan daerah akan berjalan di tahun 2024.

Pihaknya juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah.

“Transparansi dan akuntabilitas sangat penting dalam pengelolaan anggaran ini, agar kita bisa mencapai target yang telah ditetapkan,” pungkasnya. (rw)