Resmikan Kios Penyeimbang di Pasar Klandasan, Pj Gubernur: Ini Bukan Saingan Pedagang

Pemprov Kaltim menambah Kios Penyeimbang. Kali ini di Balikpapan. Kios ini menambah Kios Penyeimbang lainnya yang sudah ada, di Samarinda, PPU, dan Paser. Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik menegaskan, ini bukan saingan pedagang.

Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik menegaskan, Kios Penyeimbang yang dibangun bukan untuk saingan pedagang. Melainkan salah satu upaya pemerintah dalam mengendalikan inflasi daerah.

Hal tersebut dikatakannya saat meresmikan Kios Penyeimbang Manuntung Gesit (Gerakan Stabilisasi Inflasi Terkendali) Pasar Klandasan – Pasar Pandansari di Balikpapan, Jumat 25 Oktober 2024.

Peresmian ditandai dengan pemotongan nasi tumpeng dilanjutkan dengan pengguntingan pita oleh Pj Gubernur Akmal Malik didampingi Pjs Wali Kota Balikpapan Ahmad Muzakir, Kepala Perwakilan BI Balikpapan Robi Ariadi dan Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setprov Kaltim Ujang Rachmad.

Pj Gubernur Akmal Malik mengapresiasi langkah dari Pemkot Balikpapan melalui Perumda Manuntung Sukses Balikpapan yang telah membuka dua kios di Kota Balikpapan, masing-masing di Pasar Pandansari satu unit dan Pasar Klandasan satu unit.

“Alhamdulillah dengan dua unit kios penyeimbang di Balikpapan ini, Kaltim telah memiliki enam unit kios penyeimbang.” ucapnya.

Sebelumnya Pemprov Kaltim sudah memiliki empat kios penyeimbang, yaitu dua unit di Samarinda, Paser dan Penajam Paser Utara masing-masing satu unit.

“Terima kasih kepada Pjs Wali Kota Balikpapan yang telah melakukan akselerasi langkah-langkah pengendalian inflasi melalui kios penyeimbang ini. Ini yang saya maksud, agar Pjs dalam waktu singkat selama dua bulan bisa menghadirkan legacy kepada masyarakat di daerah yang dipimpinnya,” urai Akmal.

Bukan Saingan Pedagang

Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik menepis anggapan jika kehadiran kios ini menjadi saingan buat ppara pedagang.

Menurutnya, kios penyeimbang ini merupakan inovasi dari Pemprov Kaltim yang menjadi early warning system untuk pengendalian inflasi di daerah.

“Dapat dipahami kios penyeimbang ini tidak merugikan teman-teman pedagang, bukan saingan pedagang. Kita boleh untung tapi tidak boleh terlalu banyak untungnya. Intinya membuat harga kebutuhan pangan lebih terjangkau bagi masyarakat,” sebutnya.

Masalah inflasi memang telah menjadi perhatian khusus pemerintah baik di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo lalu, hingga Presiden Prabowo Subianto saat ini.

Menteri Dalam Negeri bahkan rutin melakukan pemantauan setiap pekan terkait inflasi kepada seluruh provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia.

Artinya, lanjut Akmal, untuk mengendalikan inflasi tidak hanya tugas pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah masing-masing.

“Perlunya orkestrasi pusat dan daerah dalam mengendalikan inflasi. Kita memang membutuhkan kolaborasi. Sekarang tidak ada lagi istilah Superman. Semua stakeholder baik pusat, provinsi dan kabupaten/kota harus saling berkolaborasi,” tandasnya. (am)