Connect with us

NUSANTARA

Sabaruddin Panrecalle Sebut Pemenuhan Infrastruktur Kota Balikpapan sebagai Penyangga IKN Perlu Bantuan Pemerintah Pusat

Diterbitkan

pada

Anggota DPRD Kaltim Sabaruddin Panrecalle. (Nisa/Kaltim Faktual)

Anggota DPRD Kaltim Sabaruddin Panrecalle menilai peningkatan infrastruktur IKN di Kota Balikpapan dalam rangka mewujudkan kota penyangga IKN tidak bisa dilakukan sendiri. Pemerintah kota perlu bantuan dari Pemerintah Pusat.

Meski keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur sudah diresmikan pada 17 Agustus 2024 lalu, namun IKN belum sepenuhnya pindah. Sebab masih menunggu pembangunan rampung dan persetujuan Presiden Prabowo.

Sembari itu, kabupaten/kota di sekitarnya yang disebut sebagai penyangga dan mitra IKN bisa mempersiapkan diri. Agar ketika ibu kota negara sudah benar-benar beroperasi di Kaltim, langsung terkoneksi dengan daerah di sekitarnya. Menjadi Jabodetabek yang baru.

Kabupaten kota tersebut ialah Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kutai Kartanegara. Keempatnya diharapkan siap dalam berbagai aspek, termasuk peningkatan infrastruktur yang memadai.

Baca juga:   IKN Nusantara Dikunjungi Wisatawan hingga 5 Ribu Orang per Hari

Perlu Bantuan Pusat

Anggota DPRD Kaltim Sabaruddin Panrecalle menyebut Kota Balikpapan akan menjadi gate atau pintu gerbangnya IKN. Sehingga harus lebih masif untuk peningkatan infrastruktur dan peningkatan lain untuk menyongsong IKN.

Menurutnya, Pemerintah Kota Balikpapan tidak bisa bekerja sendiri. Butuh dukungan dari pemerintah pusat, terutama anggaran dalam pembangunan infrastruktur. Terlebih jalan tol yang tengah dikebut sekarang juga berdampak pada infrastruktur jalan di sana.

“Tidak cukup dengan Balikpapan saja, butuh dukungan pusat,” katanya belum lama ini.

Sabaruddin menyarankan adanya pelebaran jalan atau pembuatan jalan alternatif.  Sebab penduduk Kota Balikpapan terus bertambah setiap tahunnya. Lalu berdampak pada kemacetan yang akan terus menerus terjadi.

Baca juga:   DPRD Kaltim Minta Pemerintah Pusat Klirkan Perhitungan dan Teknis Kerja dari Gaji Rp20 Juta untuk Petani

“Salah satunya jalan harus dilebarkan atau dibuat jalan alternatif. Jangka pendek membuat rekayasa lalu lintas, yang kedua jalur alternatif, Kota Balikpapan tidak cukup dengan anggaran kita saja, dari pusat juga perlu,” pungkasnya. (adv/ens/fth)

Ikuti Berita lainnya di Gambar berikut tidak memiliki atribut alt; nama berkasnya adalah Logo-Google-News-removebg-preview.png

Bagikan

advertising

POPULER

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Hello. Add your message here.