Salehuddin Minta Pemprov Kaltim Utamakan Rekrutmen Tenaga Kerja Lokal pada Proyek IKN

Meski masih dalam proses pembangunan, keberadaan IKN telah membuka kesempatan dan peluang kerja yang lebih besar bagi masyarakat. Salehuddin minta Pemprov Kaltim mengutamakan rekrutmen tenaga lokal untuk proyek tersebut.

Sebagian dari kemegahan Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah tampak. Bangunan istana negara yang baru dengan bentuk seperti burung garuda itu menandai permulaan pembangunan IKN. Proses pembangunannya terus dilanjutkan.

IKN telah diresmikan oleh Presiden Jokowi pada 17 Agustus 2024 lalu. Namun memang belum bisa beroperasi, karena menunggu pembangunan rampung dan persetujuan dari Presiden Prabowo.

Meski belum benar-benar pindah dan pembangunan masih berjalan, pembangunan IKN sendiri telah berdampak positif terhadap masyarakat Kaltim. Bukan hanya pada peningkatan infrastruktur, namun juga terbukanya kesempatan dan lapangan kerja baru.

Seiring dengan pembangunan IKN yang terus berjalan, investasi akan terus berdatangan, maka lapangan pekerjaan akan terus terbuka. Peluang ini harus segera diambil oleh masyarakat lokal Kaltim, utamanya terdekat dengan IKN.

Prioritaskan Pekerja Lokal

Anggota DPRD Kaltim, Salehuddin, minta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk mengutamakan rekrutmen untuk masyarakat lokal dulu.  Mekanisme rekrutmen yang berpihak pada masyarakat lokal harus segera dibentuk.

“Kesiapan dalam tata kelola penerimaan tenaga kerja lokal sangat penting untuk mengantisipasi dampak positif dari perkembangan IKN,” katanya belum lama ini.

Salehuddin merasa Pemprov kurang persiapan dalam rekrutmen tenaga kerja lokal. Sehingga pekerja dari luar pun sudah berdatangan dan mengambil kesempatan di IKN. Seharusnya upaya ini dilakukan sebelum pembangunan dimulai.

“Sejak awal, ketika IKN diputuskan untuk berada di Kaltim, seharusnya pemprov sudah menyusun sistem rekrutmen yang jelas dan terencana.”

Meski begitu, Salehuddin melihat masih ada kesempatan. Namun Pemprov kaltim harus bergerak cepat. Kebijakan perlindungan pekerja lokal yang sudah dibuat oleh DPRD Kaltim harus segera ditindaklanjutu.

 “Pemprov harus bergerak cepat dalam merespons kebutuhan ini dengan menyediakan program pelatihan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) lokal,” pungkasnya. (adv/ens/fth)