Sekda Kaltim Laporkan Program Penanganan Stunting ke Menko PMK

Saat mendampingi kunker Menko PMK, Sekda Kaltim melaporkan angka stunting di Kaltim yang turun menjadi 22,9 persen.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni melaporkan program penanganan stunting di daerahnya dan di sekitar Ibu Kota Nusantara.

Hal tersebut ia sampaikan saat mendampingi kunjungan kerja Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.

Kunjungan kerja Menko PMK Muhadjir Effendy kali ini dilaksanakan di Balai Pertemuan Kantor Kelurahan Sotek, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara.

“Kalau kemarin Pak Menteri datang ke Sepaku merupakan wilayah IKN, tapi Sotek ini di luar kawasan IKN,” kata Sri Wahyuni saat mendampingi Menko Muhajir Effendy.

Ia menyampaikan angka stunting di Kaltim pada 2023 turun dari 23,9 persen pada 2022 menjadi 22,9 persen berdasarkan data SSGI.

Sementara hasil sistem elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (EPPGBM) tercatat sebesar 18,5 persen.

“Sehingga ada terjadi deviasi atau perbedaan hasil pendataan antara SSGI dengan EPPGBM,” ujarnya.

Selam aini, Pemerintah Provinsi Kaltim telah melakukan intervensi dengan memberikan bantuan keuangan dalam prioritas penanganan stunting kepada kabupaten dan kota.

“Bantuan keuangan dana subsidi desa sebesar Rp50 juta. Namun tahun depan menjadi Rp75 juta per desa,” sebutnya.

Selain itu, juga ada bantuan keuangan melalui bidang kesehatan terkait intervensi sensitif dan intervensi spesifik kepada kabupaten dan kota.

Melalui Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) telah dilakukan rembuk penanganan stunting dan terlihat inovasi kabupaten/kota, termasuk aktivasi posyandu (pos pelayanan terpadu).

“Posyandu tidak hanya tempat penimbangan balita, tetapi kegiatan anak-anak dan lansia,” jelasnya. (rw)