SEPUTAR KALTIM

Sekretaris DKP3A Kaltim Eka Wahyuni: Kaltim Telah Menjadi Pilot Project D/KRPPA

Diterbitkan

2 tahun yang lalu

pada

4 Agustus 2023

Oleh

Redaksi 2

Sekretaris DKP3A Kaltim, Eka Wahyuni. (Sumber: IG/Diskominfo Kaltim)

Desa Labanan Jaya dan Desa Labanan Makmur Kabupaten Berau, serta Desa Songka dan Desa Janju Kabupaten Paser menjad Desa pilot project D/KRPPA.

Dua Desa di Provinsi Kalimantan Timur menjadi Pilot Project Program Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (D/KRPPA).

“Kaltim telah menjadi pilot project Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (D/KRPPA),”ungkap Kepala Dinas Kependuduka, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim dalam hal ini diwakili Sekretaris DKP3A Kaltim Eka Wahyuni,

Hal itu disampaikan pada Rapat Koordinasi Dan Pendampingan 10 Indikator Kampung Ramah Perempuan Dan Peduli Anak, belum lama ini.

Desa Lananan Jaya dan Desa Labanan Makmur Kabupaten Berau, serta Desa Songka dan Desa Janju Kabupaten Paser menjad Desa pilot project D/KRPPA.

Komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam mencapai target pemberdayaan perempuan dan anak juga dituangkan dalam Surat Edaran Nomor: 465/5914/V/DKP3A/2022, Tentang Pelaksanaan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak Di Kalimantan Timur.

Secara mandiri, Provinsi Kaltim telah melakukan identifikasi terhadap desa/kelurahan yang potensial menuju D/KRPPA, yaitu Desa Sumber Sari Kabupaten Kutai Kartanegara dan Desa Api-Api Kabupaten Penajam Paser Utara.

Kemudian Desa Sumber Sari mendapatkan penghargaan sebagai Desa Ramah Gender pada acara Parade Gender Kaltim Tahun 2022.

Keunggulan pada Desa ini ialah, walaupun Kepala Desanya laki-laki namun telah melakukan strategis gender mainstreaming dengan menetapkan keputusan desa integrasi gender dalam pembangunan desa, dan menempati keterwakilan BPD, BUMDes, dan lain-lain.

Untuk memastikan adanya dukungan anggaran di desa ramah perempuan dan peduli anak, maka BPKAD Provinsi Kalimantan Timur menetapkan potensi potensial resposif gender pada seluruh sektor/dinas dan menempatkan kabupaten/kota sebagai sasaran.

Mengingat urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah urusan konkuren maka kabupaten/kota memiliki program kegiatan yang sama dengan provinsi. (DiskominfoKaltim/RW)

Ikuti Berita lainnya di