Sempat Tersungkur, Pasar Saham Indonesia Tetap Tangguh di Tengah Ketegangan Dagang AS-Tiongkok

Di tengah gejolak pasar global akibat ketegangan dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, pasar saham Indonesia menunjukkan ketahanan yang cukup menjanjikan. Meskipun sempat terkoreksi, posisi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dinilai lebih stabil dibandingkan sejumlah negara lain.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, IHSG sempat anjlok hingga 9 persen saat pembukaan bursa, lalu ditutup melemah 7,9 persen di level 5.996,14. Namun, dibanding negara lain yang terkoreksi hingga 14 persen, kondisi Indonesia masih lebih baik.

“Ini refleksi dari dinamika global yang sangat cair. Kita itu seperti shock absorber. Pasar memang merespons, tapi fondasi ekonomi tetap harus dijaga,” kata Sri Mulyani dalam Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden di Jakarta, Selasa 8 April 2025.

Ia menekankan bahwa penurunan ini dipicu oleh sentimen negatif investor terhadap kebijakan China. Namun, pada sesi kedua perdagangan, tekanan sudah mulai mereda.

Fondasi Ekonomi Masih Kuat

Analis Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta, menyebut respons pasar yang relatif stabil menunjukkan kepercayaan terhadap ketahanan ekonomi nasional.

“Market melihat fondasi ekonomi kita cukup solid. Ekspor Indonesia ke AS juga hanya sekitar 2 persen dari PDB, jauh lebih kecil dibanding Thailand atau Malaysia,” jelas Nafan, Rabu 9 April 2025.

Ia juga menyoroti bahwa tarif yang dikenakan AS terhadap produk Indonesia masih lebih rendah dibanding negara pesaing seperti Vietnam, Bangladesh, dan China. Hal ini membuka peluang untuk menarik lebih banyak investasi asing langsung (FDI).

Langkah Konsiliatif Pemerintah

Menurut catatan Verdhana Sekuritas, pemerintah memilih pendekatan yang lebih damai dalam merespons perang dagang, dengan mengalihkan sebagian impor ke sektor-sektor strategis asal AS seperti pertanian dan teknologi. Pemerintah juga tengah menyiapkan insentif fiskal dan menghapus hambatan non-tarif guna memperlancar bisnis dan ekspor.

Verdhana juga mencatat bahwa aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ke depan akan lebih fleksibel dan berbasis insentif, bukan sekadar kewajiban. Ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing industri dalam negeri.

Sementara itu, sektor padat karya seperti tekstil dan alas kaki juga menjadi perhatian. Pemerintah akan membentuk gugus tugas untuk mencegah potensi PHK massal akibat lonjakan impor ilegal atau tekanan tarif tinggi.

Dalam jangka menengah, Indonesia juga mulai membuka akses pasar baru seperti Uni Eropa, sambil memperkuat reformasi bea cukai, administrasi pajak, dan penegakan hukum terhadap praktik dumping.

“Pemerintah bergerak cepat dan strategi yang diambil cukup realistis. Reaksi pasar saat ini bisa dibilang berlebihan,” tulis Verdhana dalam laporannya. (*)