Sodetan Sungai dan Bendali Bisa Kendalikan Banjir di Bontang, Agus Aras: Asal Eksekusinya Tepat

Menurut Anggota DPRD Kaltim, Agus Aras, pembangunan sodetan sungai dan bendali akan lebih efektif mengendalikan banjir di Bontang, ketimbang melakukan penanganan secara parsial. Dengan catatan, kedua proyek itu dikerjakan dengan benar.

Seperti halnya Kota Balikpapan, dalam beberapa tahun terakhir, Kota Bontang kerap dilanda banjir. Memang tidak dengan ketinggian ekstrem, tapi cukup mengganggu mobilitas warga setempat.

Pemkot Bontang bukannya tak berusaha menangani, namun kondisi geografis Bontang yang sebagian besar wilayahnya adalah lautan. Membuat upaya pengendaliannya tidak bisa dilakukan dengan cepat.

Karena itu, menurut Agus Aras, pengendalian banjir secara menyeluruh sangat penting untuk dilakukan.

“Selaku anggota Dewan Kaltim dari Dapil VI, tentu saya siap berkolaborasi dengan pemerintah kota untuk mengatasi banjir,” ungkapnya, belum lama ini.

Sebagai contoh, Agus menyebutkan rencana pembuatan sodetan sungai di Kutai Timur yang bermuara ke Sungai Bontang sebagai salah satu solusi potensial untuk mengurangi risiko banjir. Namun, ia menegaskan bahwa rencana ini membutuhkan perencanaan matang agar bisa dieksekusi secara optimal.

Agus juga mengungkapkan bahwa alokasi bantuan keuangan (Bankeu) dari APBD Kaltim untuk Kota Bontang pada tahun 2025 mencapai Rp226 miliar. Dana ini akan difokuskan untuk program penanganan banjir di berbagai titik rawan banjir di kota tersebut.

“Mayoritas alokasi Bankeu di Bontang memang untuk penanganan banjir. Mudahan, penerapannya di tahun 2025 lebih baik dan berdampak langsung pada masyarakat,” tuturnya.

Terkait dengan pembangunan bendungan pengendali (Bendali) di Desa Suka Rahmat, Agus menyebut proyek ini sebagai salah satu solusi penanganan banjir kiriman dari hulu sungai. Meskipun perencanaan telah rampung, ia mengakui bahwa ada kendala teknis di lapangan yang mengakibatkan proyek ini tertunda.

“Masalahnya, lokasi bendali masuk dalam kawasan hutan lindung, sehingga menjadi kewenangan kementerian. Mudahan dalam waktu tidak lama bisa terselesaikan,” jelas Agus. (adv/fth)