Soroti Kasus Tambang Ilegal, Anggota DPD RI Desak Gubernur Kaltim Matangkan Strategi

Anggota DPD RI asal daerah pemilihan Kalimantan Timur, Aji Mirni Mawarni dalam kesempatan buka puasa dan diskusi santai bersama pegiat media turut menyoroti polemik tambang ilegal yang tak kunjung tuntas. Minta pemerintah daerah untuk pikirkan strategi memberantas aktivitas tambang ilegal.

Sebelumnya, dalam sebuah kesempatan, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud kembali menegaskan komitmennya untuk memberantas praktik tambang ilegal yang selama ini merugikan daerah.

Atas pernyataan tersebut, Senator Kaltim ini memberikan dukungan penuh atas komitmen itu. Namun Mawarni berpendapat, dalam praktiknya aparat kerap kali tidak serius menyikapi pemodal dan pembeli yang diduga menjadi dalang utama.

Pemodal Tambang Ilegal Perlu Jadi Perhatian

“Kasusnya selalu sama. Hanya pelaku lapangan dan pemilik lahan yang ditangkap sedangkan pemodalnya bisa lolos begitu saja,” ungkapnya pada Minggu, 23 Maret 2025, di Rumah Makan Iga Bakar Mas Giri.

Hal ini, kata Mawarni, membuka peluang pada pemodal untuk beroperasi lintas daerah. Praktik ini menunjukkan bahwa pemodal terbiasa bermain curang.

“Bagaimana mungkin tambang ilegal bisa diberantas jika otak utama tidak pernah tersentuh?” satirnya.

Adapun, upaya pemberantasan praktik tambang ilegal di Kaltim sejatinya sudah dilakukan sejak lama. Namun sayangnya, upaya tersebut belum membuahkan hasil yang memuaskan.

Mawarni menduga, adanya kolusi antara pemodal dengan oknum aparat. Permainan sistem ini bertujuan melindungi pemodal. Sehingga ia mendesak pihak kepolisian untuk memperkuat pengawasan.

“Pengawasan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus diperketat dan dilakukan rutin,” tambahnya.

Strategi Matang Jadi Kunci

Lebih lanjut, Mawarni meminta gubernur untuk mematangkan strategi untuk daerah-daerah rawan tambang ilegal. Sehingga pernyataan memerangi tambang bukan hanya komitmen di media saja.

“Jangan sampai program pemberantasan tambang ilegal hanya jadi bahan kampanye,” larangnya.

Pihaknya berharap, gubernur dapat merancang strategi mendalam yang melibatkan pengawasan multi-sektor serta memastikan tidak ada oknum pemerintah yang terlibat dalam praktik-praktik ilegal.

“Kasusnya pun sering mandek di tingkat laporan. Ini perlu diubah!” tegasnya. (nkh/sty)