Belum lama ini Teras Samarinda kembali menjadi sorotan warga. Bukan disebabkan penambahan fasilitas atau adanya bangunan baru, melainkan karena pembatasan aktivitas komersil di kawasan tersebut.

Sejumlah fotografer yang kerap mengambil gambar di Teras Samarinda dilarang untuk melakukan jasa foto berbayar. Karena dinilai seperti pedagang liar. Sementara pedagang, selain dari 4 UMKM terdaftar memang sedari awal dilarang di sana oleh Pemkot Samarinda.

Hal itu menimbulkan banyak protes dari warga dan juga fotografer. Sebab bagi fotografer, Teras Samarinda merupakan ruang publik dan mereka tidak mengganggu ataupun merugikan pihak manapun. Dan pengunjung, juga merasa senang jika dipotret meski berbayar.

Pascapelarangan sekitar 2 pekan lalu itu, berdasarkan pantauan, aktivitas fotografer di Teras Samarinda sudah tak sebanyak sebelumnya. Beberapa merasa tidak nyaman untuk ‘motret’ berbayar lagi di ruang publik itu.

Respons Anggota DPRD Samarinda

Anggota DPRD Samarinda Abdul Rohim mengaku tak sepakat dengan kebijakan pemkot tersebut. Yang melarang fotografer untuk menjajakan jasa foto kepada pengunjung Teras Samarinda.

Menurutnya, itu tidak sejalan dengan prinsip pembangunan Teras Samarinda sedari awal. Yakni prinsip inklusifitas dan prinsip bahwa teras itu dibuat salah satu konteksnya dalam rangka akselerasi ekonomi.

“Dua itu kan yang sering disampaikan Pak Wali (Andi Harun). Sekalipun (fotografer) berbayar, tapi memenuhi 2 prinsip itu, selama tidak mengganggu dan tidak memaksa, tidak ada problem kan?”

“Inklusifitas itu, seharusnya boleh dong fotografer berakvifitas di sana. Justru membantu publikasi Teras Samarinda. Karena hasil jepretannya beda kan,” kata Abdul Rohim kepada Kaltim Faktual Senin, 7 Oktober 2024.

Menurut Abdul Rohim, jika UMKM telah difasilitasi, meski masih minim dengan 4 tenant di sana, maka begitu pula fotografer. Mereka juga harus diberi ruang, bukan malah dilarang.

Legislator Samarinda ini meminta agar pemkot lebih fleksibel. Sebab mereka pun warga Kota Samarinda. Pun berbeda dengan pedagang liar yang memiliki barang fisik dan bisa menghasilkan sampah. Sementara fotografer bentuknya jasa.

“Saya rasa tidak ada dampak buruk juga kan?”

Dia mencontohkan daerah seperti Yogyakarta, di dekat plang Malioboro. Sejak sore hingga malam, justru banyak fotografer di sana. Dan itu menjadi pemandangan menarik tersendiri. Bahwa ekonomi masyarakat bisa tumbuh dari sana.

“Masyarakat kan juga dengan hasil yang bagus, posting di medsos menjadi sarana publikasi gratis. Itu mesti disamakan dengan perspektifnya.”

Diatur, Bukan Dilarang

Abdul Rohim mendorong pemkot membuat aturan. Boleh saja asal tetap menjunjung inklusifitas tersebut. Sehingga tujuan Teras Samarinda tercapai, dan kondusifitas terjaga.

Pun jika nantinya muncul jasa-jasa lain yang dijajakan di Teras Samarinda. Aturan tersebut bisa mengakomodir namun tidak melarang. Di samping itu, jika itu terjadi, maka fungsi Teras Samarinda terhadap pertumbuhan ekonomi justru berhasil.

“Nanti mungkin, muncul jasa yang lain, apa mau dilarang juga? Justru itu yang latut disyukuri pemkot. Fungsi ekonominya muncul dengan sendirinya.”

“Kecuali (hasil fotografer) di-print out, yang begitu bisa dinegoisasi agar tidak dilakukan, abis difoto dikirim secara soft file. Agar tidak menimbulkan sampah. Dibuat aturan untuk menjaga,” pungkasnya. (ens/fth)

Artikel Legislator Abdul Rohim Dorong Pemkot Lebih Fleksibel untuk Fotografer di Teras Samarinda: Katanya Usung Inklusifitas dan Pertumbuhan Ekonomi? pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Tinggal menghitung hari kebijakan parkir non-tunai di 5 pusat perbelanjaan (mal) di Samarinda berlaku. Per 1 Juli nanti, di Mal City Centrum, Bigmall, Samarinda Central Plaza (SCP), Lotte Mart, dan juga Selyca Mulya.

Kebijakan ini, sebetulnya sudah diterapkan pada 2023 lalu. Namun gagal. Sehingga Pemerintah Kota (pemkot) Samarinda mencoba menerapkannya lagi pada tahun ini dengan konsep yang jauh lebih siap.

Diketahui, sistem parkir non-tunai di mal ini memang cukup efektif pada kendaraan roda 4. Mempercepat antrean. Sementara untuk kendaraan roda 2, justru merasa non-tunai lebih ribet dibandingkan dengan uang tunai.

Agar tidak gagal lagi, pada sistem teranyar kali ini, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda lebih tegas. Pengunjung mal bisa membayar melalui kartu e-tol, e-money, atau dengan aplikasi seperti Dana, OVO, Parkee dan lainnya.

Sementara jika masih membayar tunai, tarifnya akan lebih mahal. Untuk roda 2 bisa mencapai Rp10 ribu, sementara roda 4 menjadi Rp20 ribu. Sehingga masyarakat diharapkan menyiapkan diri jika ingin ke mal.

Perlu Sediakan Tenant Kartu Parkir

Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda Abdul Rohim menyebut Dishub seharusnya tidak langsung melempar kebijakan, lalu sudah. Kemudian membiarkan masyarakat mengikuti aturan dengan sendirinya.

Secara konsep, dirinya setuju dengan kebijakan non-tunai ini. Karena baik untuk monitoring Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dan termasuk kebijakan nasional untuk mengurangi penggunaan kertas.

“Jadi mau tidak mau masyarakat harus menyesuaikan, karena semakin kita cashless maka makin sedikit pemanfaatan uang kertas maka makin sedikit eksploitasi SDA untuk penyedia kertas,” jelasnya belum lama ini.

Sebagai catatan, agar tidak kembali gagal. Abdul Rohim mendorong Dishub Samarinda untuk memasifkan edukasi dan bersiap dari segi fasilitas untuk memudahkan masyarakat menggunakan sistem non-tunai.

Misalnya, baik dishub atau pengelola mal, bisa menyediakan tempat penjualan kartu parkir non-tunai di area mal. Agar masyarakat yang jarang menggunakan sistem parkir non-tunai ini tidak lantas kebingungan.

Mengingat, baru-baru ini, mendekati penerapan sistem parkir non-tunai, warga mengeluhkan sulitnya mendapatkan kartu e-tol atau e-money di gerai Indomaret ataupun Alfamart. Sehingga harus mengurus ke bank terlebih dahulu.

“Kartu-kartu parkir sebaiknya mal menyiapkan dari awal, demi memasifkan pemanfaatannya. Misal bisa menyiapkan penjualan kartu parkir, jangan hanya pengumuman wajibnya menggunakan cashless itu.”

“Jadi kebijakan itu tidak bisa kita lempar kemudian kita biarkan dan masyarakat disuruh memenuhi langsung,” tambahnya.

Dengan begitu, masyarakat jadi tertarik untuk menggunakan sistem parkir non-tunai, dan mengurangi keluhan dan kesan ribet. Terutama untuk pengguna roda 2. Kurangnya penyediaan kartu itu, barangkali, menurut Abdul Rohim merupakan penyebab kegagalan di tahun lalu.

“Edukasinya harus clear, infrastruktur dan kemudahan juga harus siap agar maksimal,” pungkasnya. (ens/fth)

Artikel Soal Wajib Parkir Non Tunai di Mal, DPRD Samarinda Minta Dishub Lakukan Ini ke Masyarakat pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Polemik pembangunan ulang Pasar Pagi masih terus bergulir. Meski bangunan pasar belum dirobohkan dan secara fisik pembangunan belum dimulai. Namun dampak sosial dari proyek Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda ini masih belum usai.

Seperti gejolak dengan 48 pemilik ruko di Jalan Mas Tumenggung, yang bertetangga dengan Pasar Pagi Samarinda. Yang menolak menjual asetnya, karena sejak awal tidak diajak berdiskusi kalau ruko mereka masuk dalam desain Pasar Pagi yang baru.

Pemkot masih berupaya bernegosiasi, namun pemilik ruko kukuh pada pendirian awal. Belum selesai dengan gejolak itu, masalah lain muncul.

Beberapa waktu lalu. Pemkot melalui Dinas Perhubungan merencanakan penutupan jalan sekitar Pasar Pagi. Utamanya di Jalan Mas Tumenggung. Namun mendapatkan penolakan dari 48 pemilik ruko karena dianggap mengganggu aktivitas ekonomi.

Sementara ini Pemkot Samarinda masih menunggu penyelesaian masalah dengan 48 pemilik ruko tersebut.

Pandangan Anggota DPRD Samarinda

Melihat carut marutnya dampak rencana pembangunan ulang Pasar Pagi Samarinda. Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda Abdul Rohim angkat suara.

Menurutnya semua rentetan yang terjadi saat ini memang sudah keliru sejak awal. Kebijakan Pemkot Samarinda dinilai kurang pas. Karena pendekatannya yang teknokratik. Pendekatan teknis yang kurang menghitung dampak sosial ekonomi.

“Sejak awal isu itu bergulir terkait dengan revitalisasi Pasar Pagi saya sudah memberikan catatan kan. Bahwa pemkot harus memberikan perhatian yang sangat serius terkait dampak sosial ekonomi yang dimunculkan. Ternyata apa yang menjadi catatan saya itu kayaknya tidak terlalu diindahkan.”

“Keberadaan 48 SHM yang menolak itu menjadi fakta yang tidak bisa dibantah bahwa ternyata pemkot ini enggak siap sama sekali.”

“Bagaimana mungkin dia mau merekonstruksi pasar pagi dengan kondisi ada orang-orang yang memiliki hak di situ dan itu ternyata tidak mereka selesaikan dulu,” jelas Abdul Rohim Sabtu 27 Januari 2024.

Kesulitan Pedagang

Menurut anggota dewan itu. Gejolak dengan 48 pemilik ruko SHM hanyalah satu di antara banyaknya masalah. Sebab masih banyak masalah lain yang terjadi sebagai dampak dari rencana pembangunan ulang Pasar Pagi.

Misalnya saja 2800 pedagang yang telah direlokasi. Pemkot merencanakan untuk pemindahan di dua tempat. Segiri Grosir dan Mal Plaza Mulia. Namun ternyata pemindahan ke Mal Plaza Mulia tidak bisa dilakukan.

Sebab Mal Plaza Mulia tidak siap ditempati. Mulai dari tempat, sampai fasilitas yang tersedia. Akhirnya pedagang menjadi menumpuk di Segiri Grosir Samarinda.

Namun, di Segiri Grosir juga tak jauh berbeda. Ada eskalator dan AC yang tidak berfungsi. Seluruh fasilitas yang dijanjikan di awal oleh Pemkot Samarinda, ternyata tidak sepenuhnya terpenuhi.

“Kemarin saya baca di grup pedagang itu. Mereka ini (memikirkan) gimana, apa kita harus urunan lagi urunan Rp50.000 perbulan dikali sekian pedagang supaya uang itu bisa digunakan untuk menghidupkan AC menghidupkan eskalator.”

Bahkan banyak pedagang yang mengeluh kalau malah sepi pembeli. Termasuk juga pedagang basah di Pasar Sungai Dama. Padahal mereka mengandalkan hasil jualan satu hari untuk dapat bertahan hidup.

“Jadi ini bukti bahwa pemerintah enggak Siap dengan relokasi. Sangat tidak siap ya. Andaikan ada jalur yang bisa saya tempuh untuk membatalkan ini akan saya tempuh jalur ini. Karena ini dampaknya enggak main-main,” jelas Abdul Rohim geram.

Minta Pemkot Hentikan Proyek dan Evaluasi Ulang

Dengan segala kondisi yang terjadi Abdul Rohim minta Pemkot Samarinda menghentikan kekacauan ini. Dan pemkot harus berani evaluasi total. Bahkan jika berani bisa membatalkan proyek rekonstruksi ini. Sebab kesejahteraan masyarakat jadi korbannya.

“Wali kota setop ini proses. Evaluasi semuanya secara totalitas secara sistemik. Kalau pemkot enggak siap, enggak usah dijalankan daripada dia mengorbankan warganya demi proyek ambisius.”

Menurut Abdul Rohim. Jika memang niat dari pemkot itu baik. Maka wali kota harus menemukan di mana sumber masalahnya.

Jika Abdul Rohim, melihat dalam proses perencanaannya sendiri sudah cacat prosedur. Sebab tidak seluruh stakeholder yang terlibat, justru tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan.

Ditambah pemkot yang tidak komitmen dari awal dan tidak mau mengaku salah. Yang disalahkan justru adalah warga. Padahal warga justru mendapatkan banyak dampak dari rencana pemerintah.

“Kita minta pemkot berbesar hati untuk mengaku salah dan melakukan evaluasi secara total,” pungkasnya. (ens/dra)

Artikel Carut Marut Pembangunan Ulang Pasar Pagi, Anggota Dewan Minta Pemkot Hentikan Proses dan Evaluasi Ulang pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Belum sepekan sejak pemkot membuat aturan pembatasan pembelian pertalite dan jam pembelian. Situasinya tidak lebih baik dari sebelumnya. Ketika mobil bisa membeli BBM selama SPBU buka dan persediaannya ada.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda HMT Manalu sebelumnya menjelaskan. Bahwa tujuan dari aturan baru ini memang memindahkan antrean mobil, dari jam berangkat dan pulang sekolah-kerja. Ke sore sampai malam hari. Tujuan lainnya adalah untuk membatasi ruang gerak pengetap pertalite.

Banyak Keluhan

Selain keluhan masyarakat di media sosial. Anggota Komisi II DPRD Samarinda Abdul Rohim juga banyak mendapat keluhan langsung dari kolega atau masyarakat umum. Ia mengamati kalau aturan ini benar-benar hanya memindah jam antre, bukan mengurai masalah utamanya.

“Hampir setiap hari saya menerima laporan perihal SPBU yang mengantre sangat panjang, sudah berhari-hari. Bukan satu dua, tapi banyak.”

“Apalagi kawan muslim yang terhambat ibadah maghrib-nya,” jelas Abdur Rohim kepada Kaltim Faktual pada Senin 11 Desember 2023.

Menurutnya, persoalan antrean panjang BBM di Samarinda karena perkara kuota dan alur distribusinya. Sehingga, sedianya regulasi terkait mesti difokuskan ke arah itu. Bukan sekadar memindahkan jam macet saja.

Atasi Pengetap dan Kendaraan Luar Daerah

Terkait pengetap BBM. Menurut Politikus PKS itu, daripada pemkot sibuk menertibkan pertamini. Lebih baik mengatasi dari akarnya yakni SPBU. Dengan menekan Pertamina agar tidak memberikan BBM kepada pengetap atau bahkan menjatuhkan sanksi.

Selain itu, Anggota Komisi II itu mengamati. Masih banyak di lapangan ditemui plat kendaraan dari luar daerah. Sehingga berkontribusi terhadap pengurangan kuota Samarinda. Namun, itu masih perlu divalidasi ulang. Sebab Pertamina selama ini belum transparan dengan data konsumen. Sehingga menyulitkan dalam penanganan.

“Pertamina sampai sekarang belum memberikan data kepada pemkot terkait dengan alokasinya, karena dikhawatirkan terdapat pengalihan kebutuhan. Maka harus terbuka, jika tidak transparan maka wajar timbul kecurigaan jangan sampai dipermainkan.”

Pemkot Harus Evaluasi

Abdul Rohim melihat bahwa seharusnya dalam tiga hari kebijakan itu sudah harus dilakukan evaluasi. Utamanya jika terbukti tidak efektif. Pemkot seharusnya memiliki rencana lain.

Sehingga tidak harus menunggu hingga satu pekan, aturan harus segera diganti. Agar tidak berlarut-larut menjadi masalah baru. Apalagi jika masalah belum tuntas dari akarnya.

Abdul Rahum menyebut. Aturan itu masih bisa diotak-atik. Misalnya menambahkan jam antrean dari jam 9 pagi hingga jam 2 siang. Atau pada jam-jam tertentu yang sekiranya minim aktivitas di jalan raya. Sehingga tidak fokus pada malam hari saja.

“Siapa tahu bisa memakai metode yang berbeda, tidak hanya difokuskan di malam hari. Tapi juga bisa dirubah di siang hari.”

“Penginnya kan menghindari kemacetan di jadwal padat. Berangkat sekolah dan pulang sekolah. Kan di tengah-tengah itu ada jadwal kosong. Bisa dipertimbangkan memindah jam untuk memecah antrean yang malam,” terangnya.

Menurut Abdul Rohim, Pemkot Samarinda perlu mendengar aspirasi atau suara masyarakat. Sebab aturan itu dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Inginnya pemerintah mengevaluasi, jangan sampai kebijakan yang dibuat tidak dipantau, karena ada trial and error-nya.”

Anggota dewan itu menyebut berencana akan melakukan sidak ke lapangan. Setelah menerima keluhan. Sekaligus mengecek kondisi di lapangan.

“Dalam satu atau dua hari ini,” pungkasnya. (ens/dra)

Artikel Legislator Samarinda Minta Kebijakan Pembatasan Jam Penjualan Pertalite untuk Mobil Dikaji Ulang pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.