Banjir di Ibu Kota Kaltim ini sudah menjadi hal biasa selama bertahun-tahun. Pemkot Samarinda sendiri terus berupaya untuk mengendalikan banjir. Kini hasilnya mulai terasa, titik banjir berkurang. Namun masih belum terlalu signifikan.

Selain memperbaiki saluran drainase di seluruh penjuru Kota Tepian. Pemkot Samarinda juga berupaya membenahi sungai. Khususnya Sungai Karang Mumus (SKM) yang keberadaannya cukup vital bagi warga.

Termasuk bisa mengendalikan banjir. Sejak tahun 2022, pemkot mulai menertibkan bantaran sungai. Kemudian melakukan normalisasi sungai dengan pengerukan dan penurapan SKM.

Setelah Segmen Gang Nibung selesai, pada 2023 lanjut di Segmen Tarmidi yang hingga saat ini masih berlangsung. Lanjut lagi pada segmen Ruhui Rahayu juga dimulai pada tahun ini.

Giliran Jembatan Baru

Selain itu, pemkot juga mulai mengeksekusi segmen lain. Yakni kawasan Jembatan Baru Jalan KH Agus Salim. Sekitar 99 bangunan di bantaran sungai dibongkar. Dengan ganti rugi yang sesuai.

Kepala Bidang Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda Ananta Diro Nurba merincikan. Dari total 99 bnagunan itu, 17 rumah memiliki surat bangunan. Sementara 82 sisanya mendapatkan santunan.

“Total anggaran untuk ganti untung dan santunan, semuanya ekitar Rp4 miliar,” katanya singkat Selasa, 9 Juli 2024.

Menambahkan, Wali Kota Samarinda Andi Harun yang ikut meninjau pekerjaan, menjelaskan ini merupakan salah satu bagian dari program pengendalian banjir. Yang sudah direncanakan bertahap.

“Program normalisasi SKM ini ada banyak, di antaranya sedimentasi, pembebasan gangguan bangunan atau utilitas apapun yang berada di sekitar bantaran sungai.”

Mengingat SKM merupakan anak Sungai Mahakam yang memiliki panjang aliran 34,7 kilometer membelah wilayah Kota Samarinda. Sehingga normalisasinya, tidak bisa dikerjakan sekaligus. Melihat dari anggaran.

Namun, yang pasti, kata Andi, pengendalian banjir pasti berlanjut hingga tuntas. Dia turut bersyukur karena masyarakat terdampak cukup kooperatif dan ikut mendukung upaya pemkot dalam mengembalikan nilai sungai.

“Kami mohon doanya semoga program-program yang berkaitan dengan kebutuhan masalah masyarakat, masalah rakyat akan terus diperlancar,” pungkasnya. (ens/fth)

Artikel Normalisasi SKM Berlanjut, Segmen Jembatan Baru Mulai Dibongkar pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Sejak tahun 2022, pemkot mulai menertibkan bantaran Sungai Karang Mumus (SKM). Kemudian melakukan normalisasi sungai dengan pengerukan dan penurapan SKM. Setelah Segmen Gang Nibung selesai, pada 2023 lanjut di Segmen Tarmidi yang hingga saat ini masih berlangsung.

Selain 2 titik tersebut, pemkot juga mulai mengeksekusi segmen lain. Seperti segmen Ruhui Rahayu. Dari Jembatan Ruhui Rahayu menuju Jembatan Gelatik sisi kanan, segmen Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang.

DPRD Dukung Normalisasi SKM

Melihat massifnya upaya pemkot, Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Angkasa Jaya Djoerani mengaku mendukung. Agar sungai bisa lebih terjaga.

“Kami berharap tidak ada lagi permukiman di bantaran sungai. Ini sangat penting untuk mencegah pencemaran lingkungan dan menjaga kebersihan sungai dari limbah rumah tangga,” katanya belum lama ini.

Menurut Angkasa, perubahan warna air SKM beberapa waktu lalu, merupakan dampak dari pencemaran limbah rumah tangga. Yang jika dibiarkan, bisa semakin berbahaya. Mengingat, sungai termasuk sumber air bagi warga Ibu Kota Kaltim.

Angkasa berharap, upaya pemkot bisa terus dilanjutkan. Dan bisa menyeluruh ke seluruh bantaran sungai. Sehingga tidak ada lagi permukiman yang berdampingan langsung dengan sungai.

Ia juga meminta agar Pemkot Samarinda bisa membuat aturan yang tegas terkait pelarangan permukiman di bantaran sungai ini. Sehingga tidak terjadi lagi di masa depan dan sungai bisa normal kembali.

“Kita perlu menjaga kelestarian sungai. Agar memastikan ekosistem dalam sungai tetap sehat dan berfungsi dengan baik,” pungkasnya. (ens/fth)

Artikel DPRD Samarinda Dukung Normalisasi SKM: Area Bantaran Sungai Harus Bersih dari Permukiman pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Banjir di Ibu Kota Kaltim ini sudah menjadi hal biasa selama bertahun-tahun. Pemkot Samarinda sendiri terus berupaya untuk mengendalikan banjir. Kini hasilnya mulai terasa, titik banjir berkurang. Namun masih belum terlalu signifikan.

Selain memperbaiki saluran drainase di seluruh penjuru Kota Tepian. Pemkot Samarinda juga berupaya membenahi sungai. Khususnya Sungai Karang Mumus (SKM) yang keberadaannya cukup vital bagi warga. Termasuk bisa mengendalikan banjir.

Sejak tahun 2022, pemkot mulai menertibkan bantaran sungai. Kemudian melakukan normalisasi sungai dengan pengerukan dan penurapan SKM. Setelah Segmen Gang Nibung selesai, pada 2023 lanjut di Segmen Tarmidi yang hingga saat ini masih berlangsung.

Selain 2 titik tersebut, pemkot juga mulai mengeksekusi segmen lain. Kini segmen kawasan Ruhui Rahayu kena giliran. Dari Jembatan Ruhui Rahayu menuju Jembatan Gelatik sisi kanan, segmen Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang.

Secara keseluruhan, terdapat 204 lahan dan bangunan di bantaran sungai yang harus dibongkar. Pada tahap pertama sekitar 151 yang sudah beres dalam ganti rugi, anggarannya mencapai Rp17,1 miliar. Dan kini tengah dalam tahap pembongkaran mandiri oleh warga.

Sementara 53 sisanya, masih dalam proses penilaian di KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik). Setelah itu lanjut ganti rugi dan juga pembongkaran seperti sebelumnya. Warga yang tinggal di bantaran sungai harus pindah.

Masih Fokus Pembongkaran

Wali Kota Samarinda Andi Harun menyebut, setelah area bantaran sungai bersih, mobilisasi peralatan akan segera dilakukan. Meski dalam langkah itu juga akan mengalami kendala seperti jalan akses masuk yang sempit, atau harus melalui jembatan.

“Untuk estimasi pembongkaran mandiri, diberi waku sampai tanggal 28 ini,” jelas Andi Harun Senin 24 Juni 2024.

Andi menyebut upayanya saat ini sangat penting dilakukan, meski harus membongkar rumah warga yang sudah ada sejak puluhan tahun di bantaran sungai. Namun hal itu demi normalisasi SKM dan mengendalikan banjir yang dilakukan secara bertahap.

Upaya ini juga sebagai upaya dari Pemkot Samarinda untuk mengembalikan sungai yang bersih dan terjaga. Mengingat sungai di Samarinda termasuk menjadi nadi kehidupan bagi warga Ibu Kota Kaltim.

“Saya berharap, mohon doanya untuk lebih bersabar dan ini konsisten kita lakukan secara bertahap, dan mudah-mudahan 1-2 tahun banjir kita atasi dengan baik,” pungkasnya.

Warga Sedih tapi Senang

Terpisah, seorang warga terdampak penggusuran normalisasi SKM kawasan Ruhui Rahayu Erham merasa sedih dan senang sekaligus. Sedih karena harus membongkar dan pindah dari rumahnya yang sudah ditempatinya sejak kecil.

“Ketika mau digusur, awalnya tidak senang karena tinggal dari kecil tapi karena ikut pemerintah jadi senang saja (karena akan jadi lebih bersih juga sekitar sini),” jelas Erham.

“Siapa yang tidak sakit hati, lingkungan aman, tetangga seperti keluarga, sama-sama di sini. Sekarang Masing-masing cari lokasi dan bubar semua kita. Hati sedih tapi namanya sudah begitu,” tambahnya.

Erham sendiri saat ini belum membongkar rumahnya karena masuk dalam daftar tahap 2. Namun tetangga di sekitarnya sudah banyak yang mulai membongkar rumahnya secara mandiri.

Puluhan rumah kayu mulai tampak tak utuh. Banyak pula kayu berserakan di sana, tanda proses pembongkaran tengah berlangsung. Warga yang menunggu giliran, sembari mencari rumah baru untuk pindah.

“Alhamdulillah sudah ada ganti rugi, kalau saya belum karena ada tahapan kedua. Tapi nominalnya sudah ada menurut saya suda ganti untung. Koordinasi sejauh ini lancar saja dengan pemerintah,” pungkasnya. (ens/dra)

Artikel Normalisasi SKM Segmen Ruhui Rahayu, Ratusan Bangunan Dibongkar Sendiri oleh Warga pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Beberapa pekan terakhir, akses warga Samarinda di Jalan Tarmidi sedikit terganggu. Sebagian jalan dialihkan. Sebab Pemerintah Kota Samarinda tengah melangsungkan kegiatan penurapan pada Sungai Karang Mumus (SKM).

Penurapan atau penguatan pada dinding sungai ini dilakukan agar tak terjadi longsor. Pekerjaan ini termasuk bagian dari upaya normalisasi SKM yang proyeknya telah disusun panjang pada beberapa titik oleh pemkot. Sebagai upaya mengurangi banjir.

Penanganan Dampak Sosial Lambat

Proses di segmen Tarmidi sendiri sudah berjalan sejak tahun 2023 lalu. Seperti penanganan dampak sosial dengan meratakan puluhan rumah warga yang tinggal di bantaran sungai pada Oktober lalu.

Soal dana kerahiman (ganti rugi) misalnya, sampai sekarang belum juga kelar. Terdapat 22 orang yang sudah dibayarkan ganti ruginya. Sementara masih 76 orang yang menunggu proses.

“Saya sempat berikan teguran kepada beberapa kepala dinas, soal pembebasan yang sebenarnya bisa lebih cepat. Karena sosialnya (masyarakatnya) sudah tidak masalah, hanya tinggal proses transfer uang ke masyarakat, harusnya ini bisa lebih cepat,` jelas Andi Harun Rabu, 19 Juni 2024 lalu.

“Mudah-mudahan dengan hal (teguran) ini, teman-teman di pemkot bisa lebih beradaptasi dengan akselerasi pada kegiatan pembangunan infrastruktur kita, karena seringkali lambat di internal pemerintah, bukan karena (konflik) sosialnya,” tambahnya.

Andi meminta OPD yang terkait seperti BPKAD, DPUPR, hingga camat dan lurah untuk segera menyelesaikan administrasi dan pembayaran pada warga terdampak.

Jalan Rusak Gegara Alat Berat

Diketahui untuk segmen Tarmidi ini, Pemkot Samarinda bakal memasang tanggul sepanjang 220 meter sampai arah jembatan. Sampai saat ini progresnya sudah 54 persen. Target rampung bulan Oktober mendatang.

Selain dalam masalah sosial, pria yang akrab disapa AH ini juga menyoroti dari sisi teknis. Sebab badan jalan yang kerap dilalui alat berat, menjadi rusak. Kondisinya retak-retak.

Sementara itu, perbaikan jalan pasca penurapan anggarannya belum dimasukkan. Sehingga terdapat potensi kerusakan jalan akan ditinggalkan hingga proyek penurapan rampung. Warga yang kena dampaknya.

“Saya perintahkan kepada Plt Assisten II dan Kadis PUPR untuk paralel agar begitu selesai penurapan, jalan berfungsi normal seperti biasa tanpa menunggu lagi pembahasan anggaran pada tahun berikutnya.”

Sehingga pada tahun depan, pemkot bisa fokus mempertimbangkan penataan pinggiran sungai. Akan menjadi pelebaran jalan, atau dijadikan taman. Atau malah keduanya sekaligus.

“Selain mengakomodasi penanggulangan banjir, sekaligus merehabilitasi pinggiran bantaran sungai sehingga menunjang tata kota,” pungkasnya.

Penjelasan Kontraktor

Terpisah, Petugas Pelaksana lapangan Yusuf menyebut sejauh ini sebetulnya tidak ada kendala berarti yang dialami pihaknya. Mengingat progres sudah mencapai separuh. Optimis Oktober bisa rampung.

“Kendala khusus belum ada, masih bisa kita tangani. Paling ya aktivitas ekonomi warga sekitar sini saja (terganggu),” jelasnya.

Selain itu, pemakaian alat berat yang ada memang membuat badan jalan rusak hampir separuhnya. Sementara dalam kontrak pekerjaan memang tidak disebutkan soal perbaikan jalan itu.

“Karena pemakaian alat berat memang hampir setengahnya, dalam kontrak memang tidak ada pekerjaan perbaikan jalan. Tapi ini akan dibicarakan lebih lanjut dengan pihak terkait,” pungkasnya. (ens/dra)

Artikel Andi Harun Kecewa Lihat Proyek Normalisasi SKM Segmen Tarmidi Samarinda Berjalan Lambat pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Keberadaan Sungai Karang Mumus (SKM) di Ibu Kota Kaltim punya nilai tersendiri. Sungai yang membelah jantung Kota Samarinda ini. Menjadi satu di antara jalur trasportasi air bagi warga sekitar.

Selain itu, SKM dengan panjang 34,7 Km itu, juga menjadi sumber kehidupan warga. Sekaligus menjadi titik aktivitas mandi, cuci, kakus (MCK), dan lainnya. Namun kini kondisi air tampak berwarna hitam pekat ditambah aroma yang tak sedap.

Sejak era pemerintahan Wali Kota Syahrie Jaang, normalisasi SKM sudah mendapat perhatian. Karena terhubung dengan upaya pengendalian banjir. Namun saat itu normalisasi SKM dan pengendalian banjir, berjalan lamban disebabkan banyak model kebijakan.

Pada masa pemerintahan Wali Kota Samarinda Andi Harun, normalisasi SKM kemudian dilanjutkan. Terpantau pada tahun 2022, pemkot menyasar segmen Gang Nibung. Pada tahun 2023 ini, Pemkot mulai menyentuh segmen Jalan Tarmidi.

Camat Samarinda Kota, Anis Siswantini melakukan pendataan. Dan mencatat terdapat 34 bangunan yang dibongkar dan diratakan. Sudah terlaksana sejak beberapa waktu lalu. Menyisakan satu rumah lagi.

“Iya masih ada 1 bangunan yang belum terselesaikan tadinya ada 4 tapi kan dananya sudah masuk,” jelas Anis pada Selasa sore, 3 Oktober 2023.

Ungkap Anis, belum selesainya satu lagi bangunan itu, karena ada satu anggota keluarga yang kurang setuju. Sementara 4 ahli warisnya menyatakan setuju.

Di samping itu, Anis mengaku kalau pihaknya akan terus ikut memantau proyek normalisasi SKM di wilayahnya.

Ketika Wali Kota Andi Harun datang mengecek ke Jalan Tarmidi. Dirinya beri waktu kepada RT, Camat dan beberapa pihak terkait untuk melakukan pendekatan.

“Karena kegiatan untuk kepentingan orang banyak ini harus berjalan sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan,” jelas Wali Kota Samarinda pada Rabu, 4 Oktober 2023.

“Mudahan dalam 2 hari selesai tanpa harus mengambil langkah ke pengadilan. Kita berharap paling lambat pekan depan ini sudah harus bisa bersih semuanya,” tambahnya.

Pada Rabu sore itu, di Jalan Tarmidi, hampir semua bangunan di bantaran SKM memang sudah terlihat roboh. Material kayu bekas rumah tampak menumpuk di sepanjang pinggiran SKM.

Dua unit excavator bekerja, mengeruk lumpur hitam di SKM segmen Jalan Tarmidi itu. Tumpukan lumpur hitam itu juga tampak di tepi sungai. Nantinya akan dipindah ke daerah Loa Bahu.

Kata Andi Harun, sebetulnya pengendalian banjir tidaklah serumit yang dibayangkan banyak pihak. Apalagi dengan ada sungai, seharusnya bisa membantu mengendalikan banjir.

“Tuhan itu memberi kita sungai. Kita harus pastikan bahwa curah hujan, setinggi, sebesar apapun, kita harus memastikan bisa lancar berakhir di sungai,” ungkapnya.

Beberapa penyebab banjir menurut Andi, pertama karena turunnya air hujan tidak semuanya masuk ke sungai. Kemudian drainase tidak bekerja dengan baik. Lalu penataan kawasan sungai yang tidak tertib, hingga daya tampung sungai berkurang.

Daya tampung sungai yang berkurang itu disebabkan oleh beberapa hal pula. Mulai dari sedimentasi dan penyempitan alur sungai. Entah sedimentasi buatan atau alami. Ditambah banyaknya kiriman lumpur. Juga perawatan sungai yang tidak dilakukan secara berkala.

“Pernah dilakukan tapi tidak berkala. Akhirnya lumpur yang pernah kita angkut penuh kembali. Ditambah lagi pemanfaatan garis sempadan sungai yang ikut menjadi faktor penyempitan sungai. Sehingga daya tampung sungai menjadi kecil.”

Apa yang dilakukan oleh Pemkot Samarinda saat ini, termasuk pengendalian banjir dan menormalisasi sungai mulai dati bagian hilir. Setelah hilir selesai, baru masuk ke area tengah SKM hingga bagian hulu.

Sehingga kata Andi Harun, seberapapun kiriman air dari daerah hulu, sungai akan langsung mengirimkan ke Mahakam. Andi juga mencatat, kalau proyek ini masih akan terus berjalan beberapa tahun ke depan. Targetnya 2025 Samarinda bebas banjir.

“Tahun depan kita Insyaallah akan masuk ke Ruhui Rahayu di sebelah kanan. Terus menerus, secara terus menerus ke atas,” pungkasnya. (ens/fth)

Artikel Normalisasi SKM Berlanjut, 34 Rumah di Segmen Tarmidi Diratakan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

“Penanganan Karang Mumus menjadi perhatian serius kami. Karena itu provinsi tetap memberikan dukungan pembiayaan. Kami ingin banjir bisa terus kami kurangi, kalau bisa sampai habis,” kata Gubernur Kaltim Isran Noor.

“Tidak sempat masuk ke rumah warga dan tidak lama-lama di jalanan airnya. Semua cepat masuk ke sungai karena sungainya sudah normal,” sambungnya.

Isran menyebut Pemprov sudah menggelontorkan dana di APBD 2019 sebesar Rp1,9 miliar dan APBD perubahan sebesar Rp20 miliar untuk program pengendalian banjir di Samarinda, termasuk untuk pengerukan sungai.

“Total dana untuk pengerukan Gang Nibung, penyempitan aliran sungai di belakang Pasar Segiri dan sejumlah titik lainnya mencapai Rp21,9 miliar,” ungkapnya.

Dia meyakini banjir yang terjadi di Samarinda salah satunya diakibatkan oleh pendangkalan Sungai Karang Mumus yang sudah mencapai 75-80 persen. Dengan pengerukan diharapkan arus air menjadi lancar sehingga air tidak meluap ke pemukiman dan jalan.

Pendangkalan terjadi akibat sebagian masyarakat membuang sampah ke sungai. Bukan hanya sampah rumah tangga, tapi juga kulkas, meja kursi, bahkan ranjang pun dibuang ke sungai. Sungai seperti berubah fungsi menjadi tong sampah raksasa.

Hingga tahun 2022, normalisasi Sungai Karang Mumus Samarinda terus dikerjakan secara bertahap bekerjasama dengan Kodam VI Mulawarman, melalui Korem 091/Aji Surya Natakesuma.

Kegiatan di tahun ini menggunakan anggaran total senilai Rp51 miliar yang bersumber dari tiga pihak, yakni pemerintah pusat, Pemprov Kaltim dan Pemkot Samarinda.

Dari pemerintah pusat mengalokasikan anggaran melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV sebesar Rp33 miliar.

Selanjutnya, anggaran dari Pemprov Kaltim melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat senilai Rp10 miliar untuk normalisasi. Sementara alokasi anggaran dari Pemkot Samarinda senilai Rp8 miliar untuk pembebasan lahan warga.

Kepala Dinas PUPR-Pera Kaltim Aji Muhammad Fitra Firnanda mengakui saat rapat bersama BWS Kalimantan IV serta Pemkot Samarinda menyepakati normalisasi SKM Samarinda dilakukan untuk segmen Jembatan Ruhui Rahayu hingga Jembatan Nibung.

Normalisasi SKM dilakukan secara simultan, dimana sambil menunggu 30 rumah yang masih perlu dibebaskan oleh Pemkot Samarinda.

Di saat ini, lanjut Firnanda, pihak BWS Kalimantan IV melakukan normalisasi lanjutan berupa penurapan di perbatasan SKM ke arah hilir mengarah ke Jembatan Nibung.

Sedangkan Dinas PUPR Pera Kaltim terus melakukan normalisasi SKM, seraya menunggu pembebasan lahan yang dilakukan Pemkot Samarinda.

“Setelah pembebasan lahan di wilayah Kelurahan Sidodadi, normalisasi dilanjutkan di Kelurahan Temindung Permai, kemudian Jembatan Perniagaan sampai Jalan Tarmidi,” tegas Firnanda. (redaksi)

Artikel Pemprov Kaltim Klaim Tetap Dukung Normalisasi SKM meski Sudah Masuk PSN pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Samarinda, Hero Mardanus Satyawan mengatakan, kegiatan yang dilakukan sesuai dengan hasil rapat kemarin (Kamis, 12/5/2022) dengan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

“Sesuai rapat kemarin, untuk kegiatan di Ruhui Rahayu ini sudah bisa dilaksanakan pembongkaran bangunan karena sudah melewati proses administrasi,” ucap Hero Mardanus saat ditemui disela-sela kegiatannya memantau pembongkaran bangunan, Jumat (13/5/2022).

Dia menjelaskan, pembongkaran mandiri yang dilakukan warga juga nantinya akan dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda. Itu dilakukan agar warga tidak merasa terburu-buru melakukan kegiatan pembongkaran.

Selain itu mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda ini juga mengatakan, normalisasi ini berkaitan dengan pengendalian banjir dan ke depan setelah pembongkaran Pemerintah Kota Samarinda akan membangun taman atau ruang terbuka hijau. (redaksi)

Artikel Normalisasi SKM, Rumah di Bantaran Sungai Gang Nibung Diratakan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.