Kepala Diskominfo Kaltim Muhammad Faisal mengajak SPS Kaltim berperan lebih aktif dalam membina dan memverifikasi media daring agar ekosistem pers di daerah semakin sehat dan kredibel.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Timur, Muhammad Faisal, mendorong Serikat Perusahaan Pers (SPS) Provinsi Kaltim untuk berperan aktif dalam membina serta memverifikasi media online di daerah.

Hal tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber pada kegiatan Musyawarah Daerah (Musda) SPS Kaltim 2025 yang digelar di Hotel Fugo Samarinda, Sabtu, 11 Oktober 2025.

Kegiatan Musda dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Kaltim H. Seno Aji, dan turut menghadirkan narasumber lain secara daring, yakni Suhendro Boroma, Wakil Ketua Umum Bidang Anggota dan Pendidikan SPS Pusat; Dian Andi Nur Aziz, Peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN); serta para pimpinan perusahaan pers di Kalimantan Timur.

Dalam paparannya, Muhammad Faisal menegaskan pentingnya peran SPS sebagai mitra strategis pemerintah sekaligus wadah bagi perusahaan media di Kaltim untuk tumbuh secara profesional dan berkelanjutan.

“Saya mendorong SPS agar dapat mengajak sekaligus membantu proses verifikasi bagi media online di Kalimantan Timur. Dengan begitu, ekosistem pers kita menjadi lebih sehat, kredibel, dan terukur,” ujar Faisal.

Faisal juga menekankan pentingnya kemandirian media agar tidak sepenuhnya bergantung pada dukungan pemerintah. Menurutnya, media perlu membangun model bisnis yang inovatif dan berkelanjutan agar tetap eksis di tengah tantangan era digital.

“Teruslah berinovasi dan bangun bisnis media yang kuat agar mampu menghadapi tantangan era digital. Pemerintah siap bersinergi, namun kemandirian tetap menjadi kunci utama,” imbaunya.

Musda SPS Kaltim 2025 yang mengusung tema “Masa Depan Pers Kalimantan Timur: Kebebasan, Etika, Bisnis Berkelanjutan, dan Publisher Rights” menjadi momentum penting memperkuat sinergi antarperusahaan media, baik cetak maupun digital.

Melalui forum ini, SPS diharapkan terus bertransformasi menjadi organisasi inklusif yang mengedepankan kolaborasi, kepercayaan (trust), dan profesionalisme dalam menjaga nilai-nilai jurnalistik di Kalimantan Timur. (addg/pt/portalkaltim/sty)

Artikel Diskominfo Kaltim Dorong SPS Aktif Bina dan Verifikasi Media Online pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menyampaikan permohonan maaf kepada insan pers atas insiden spontan yang sempat viral. Ia menegaskan komitmennya terhadap kebebasan pers dan ajak media terus membangun kolaborasi positif.

Permintaan maaf secara terbuka disampaikan Gubernur saat menjawab pertanyaan wartawan dalam sebuah agenda resmi di Samarinda, Rabu, 23 Juli 2025.

Seperti diketahui, langkah pasang badan dari Gubernur ini merupakan buntut dugaan intimidasi yang dilakukan oleh asisten gubernur kepada salah satu wartawan saat proses wawancara, Senin 21 Juli 2025. Nada ancaman dari asisten gubernur terekam dalam video yang kemudian viral di media sosial, lantas menuai kecaman dari warganet.

Banyak netizen yang menganggap asisten gubernur terlalu lebay dan arogan. Meski sejumlah netizen juga membela dan menyebut bahwa hal itu sudah menjadi tugas seorang asisten pribadi.

“Pertama, saya mengucapkan mohon maaf. Itu di luar kendali saya karena sifatnya spontan. Tidak ada niatan sedikit pun untuk hal itu terjadi,” ujar Rudy dengan tegas.

Ia kembali menegaskan bahwa tidak ada maksud negatif dari kejadian tersebut, dan berharap tidak akan terulang di masa mendatang.

Rudy juga menekankan pentingnya kolaborasi antara Pemprov Kaltim dan insan pers dalam menyampaikan informasi kepada publik.

“Selama ini kolaborasi antara insan pers dan media sangat erat untuk membangun dan memberikan info kepada masyarakat luas. Saya rasa tidak ada jarak di antara kita. Kita tetap bisa berkolaborasi membangun Kaltim bersama-sama,” jelasnya.

Saat ditanya mengenai komitmennya terhadap kebebasan pers, Rudy menjawab lugas.

“Oh, pasti. Itu dilindungi oleh Undang-Undang Pers.”

Ia pun mengungkapkan rencana untuk kembali mengadakan retreat bersama media, sebagai bagian dari upaya mempererat komunikasi dan silaturahmi.

“Saya berharap seluruh teman-teman media, baik cetak, elektronik, online, maupun medsos, bisa ikut bersama-sama mengawal kegiatan. Nanti kita akan melaksanakan retreat lagi ke lapangan,” ungkapnya.

Retreat sebelumnya, lanjut Rudy, sudah pernah digelar di wilayah Barat, Selatan, dan Utara Kaltim. Retreat selanjutnya akan difokuskan untuk memantau berbagai program pembangunan, termasuk perbaikan infrastruktur seperti jalan, sekolah, dan rumah sakit.

Ia juga berharap media bisa berperan aktif dalam menjaga suasana sejuk dan kondusif di tengah masyarakat.

“Tidak pernah ada masalah atau pembatasan dari kami. Kami sangat mengharapkan informasi positif yang diberikan kepada masyarakat. Yang positif saja belum tentu responsnya positif, apalagi yang negatif,” ucapnya.

Menutup pernyataannya, Rudy mengajak seluruh media untuk terus membangun komunikasi yang baik dan menjaga suasana harmonis dalam kehidupan bermasyarakat dan pemerintahan.

“Tolong, medianya juga membantu menciptakan suasana yang sejuk. Kita bangun komunikasi dan silaturahmi yang lebih baik ke depan,” pungkasnya. (chanz/sty)

Artikel Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud Minta Maaf atas Insiden Viral, Tegaskan Komitmen Dukung Kebebasan Pers pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Insiden ini terjadi usai acara penandatanganan kesepakatan kerja sama antara Pemprov Kaltim dan sebuah yayasan lingkungan hidup di Kantor Gubernur. Salah satu wartawan berinisial MF sempat melontarkan pertanyaan soal ketidakhadiran Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekda dalam rapat paripurna DPRD Kaltim yang berlangsung pada hari yang sama.

Namun sebelum Gubernur sempat merespons, Senja langsung mencoba menghentikan sesi tanya jawab.

“Sudah selesai, sudah selesai, mas… mas… mas,” ucapnya sambil mendekati wartawan. Ia juga mengulang kata “cukup, cukup” dan “stop, stop” agar wawancara dihentikan.

Senja juga terdengar mengucapkan, “Tandai ini, panggil,” kepada salah seorang rekannya.

Di tengah interupsi tersebut, Gubernur justru menjawab pertanyaan wartawan dengan santai. Pria nomor satu di Kaltim tersebut menjelaskan informasi penting terkait dua isu strategis. Pertama, soal alasannya tidak bisa menghadiri rapat paripurna dan sinergitas dengan DPRD.

Kedua, Gubernur meluruskan bahwa Perusda tidak menggantikan koperasi merah putih. Justru, Perusda akan menjembatani dan memfasilitasi agar koperasi yang berada di daerah terdampak, harus diprioritaskan.

Usai wawancara, Senja mendatangi wartawan MF dan mempertanyakan asal medianya. Ia menyampaikan bahwa pertanyaan yang dilontarkan wartawan seharusnya hanya terkait agenda resmi acara.

“Mas dari media mana? Kami minta wawancara hanya soal agenda tadi,” ujar Senja.

Tindakan tersebut memicu reaksi dari jurnalis lain yang turut meliput. Irwan, wartawan Arusbawah.co, menyayangkan sikap tersebut yang dinilainya sebagai bentuk pembatasan terhadap kebebasan pers.

“Kalau memang tidak ingin menjawab pertanyaan, tinggal bilang saja secara baik. Jangan dihalangi. Ini justru seperti merendahkan profesi jurnalis,” kata Irwan.

Ia mengungkapkan, suasana yang tak nyaman seperti itu kerap terjadi ketika jurnalis ingin menggali informasi di luar agenda seremonial, dan kerap berujung pada tekanan psikologis.

“Akhirnya kami jadi ragu untuk bertanya, karena takut akan direspons tidak profesional seperti tadi.”

Dinilai Langgar UU Pers

Dugaan intervensi terhadap kerja jurnalistik ini dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 4 Ayat 3, yang menyatakan bahwa pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

Kasus ini menjadi sorotan, karena mencederai prinsip keterbukaan informasi publik yang seharusnya dijunjung tinggi oleh pejabat publik dan lingkarannya. Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak Gubernur terkait kejadian tersebut. (chanz/sty)

Artikel Gubernur Santai Jawab, Ajudan Justru Ngegas Stop Wawancara: Diduga Halangi Kebebasan Pers pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Pemkot Samarinda pada Kamis, 27 Maret 2025 menggelar agenda buka puasa bersama awak media di Mushola Ar-Raudah Balai Kota. Acara ini merupakan upaya pemkot dalam mempererat jalinan silaturahmi antar awak media.

Turut hadir dalam agenda tersebut Wali Kota Samarinda Andi Harun, Wakil Wali Kota Samarinda Saefuddin Zuhri, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan pemerintah kota.

Andi Harun dalam kesempatan itu menyampaikan apresiasinya atas kontribusi jurnalis dalam upaya menghadirkan informasi akurat selaras dengan masyarakat yang mengharapkan transparansi kebijakan publik.

Proses verifikasi dalam kerja-kerja jurnalistik, dinilai Andi Harun sebagai salah satu langkah krusial. Dengan disiplin pada proses ini ia meyakini penyebaran hoax di masyarakat dapat ditekan.

”Jurnalisme bukan hanya tentang menyampaikan informasi, tetapi juga memastikan bahwa yang disampaikan benar dan membawa manfaat bagi masyarakat,” kata Andi Harun.

Sebagai pilar keempat demokrasi, pers berfungsi untuk menjalankan kewajibannya dalam praktik kontrol sosial di masyarakat. Termasuk kritik pada substansi kebijakan pemerintah yang merupakan bagian dari ekosistem demokrasi yang sehat.

Oleh sebab itu, ia menegaskan bahwa Pemkot Samarinda angkat topi atas peran pers dalam mendukung pembangunan daerah di Kota Tepian.

”Tidak bisa dimungkiri, pemerintah membutuhkan masukan dari media. Kritik yang membangun justru penting sebagai bahan evaluasi kami.”

Tak jauh berbeda, dalam ajaran Islam Andi Harun turut menyoroti konsep fiqih jurnalis yang mengedepankan etika, hukum, dan prinsip-prinsip syariat dalam dunia kerja jurnalistik.

“Dalam perspektif Islam, kritik yang menitikberatkan pada substansi diperbolehkan sejauh tidak menyerang pribadi seseorang secara sengaja dengan maksud-maksud tertentu,” imbuhnya.

Terakhir, Andi Harun berpesan pada seluruh awak media yang hadir untuk tak henti-hentinya meningkatkan kualitas produk jurnalistik demi kepentingan bersama.

“Semoga kualitas jurnalistik dapat terus meningkat di masa depan,” singkatnya. (nkh/sty)

Artikel Wali Kota Samarinda Apresiasi Peran Awak Media dalam Momen Buka Puasa Bersama pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Berkaitan dengan tema tersebut, Kepala Diskominfo Kaltim Muhammad Faisal turut memberikan tanggapan. Ia menilai, pers punya peran besar dalam upaya memajukan sektor pangan. 

Dalam kondisi sekarang, dimana jumlah petani semakin berkurang. Padahal era kemajuan teknologi memungkinkan pertanian berkembang secara modern. Diperlukan regenerasi petani dari kalangan pemuda. Pers bisa ambil andil besar dalam mendorong mindset generasi muda agar mau terjun ke sektor pertanian.

“Perlu dibuat tulisan atau feature di media, betapa besarnya prospek sektor pangan di dunia bisnis. Tulisan yang bisa menggugah, memotivasi, membangun imajinasi bisnis pertanian yang sukses. Konsep pertanian dengan teknologi yang menarik generasi muda. Ini yang harus kita lakukan,” ungkapnya. 

Penyampaian itu ia sampaikan saat menjadi narasumber dalam dialog interaktif Halo Kaltim di kanal RRI Pro 1 Samarinda, Sabtu (8/2/2025). 

Faisal juga memberi contoh, saat Bank Indonesia (BI) memberikan bantuan drone untuk sentra pertanian di Kutai Kartanegara (Kukar) dan Kutai Barat (Kubar). Alat drone itu, dapat membantu petani menabur benih dan pupuk dalam skala besar dengan kapasitas lahan yang luas. Konsep pertanian dengan teknologi modern seperti itu, cocok dilakukan oleh generasi muda yang cepat belajar dan beradaptasi dengan hal baru. 

Dengan hadirnya generasi muda ke sektor pertanian maka akan mewujudkan swasembada pangan. Karena menurutnya sektor pangan dan energi adalah bisnis yang tidak akan pernah hilang. Bersamaan dengan pertumbuhan jumlah penduduk, pangan akan terus dibutuhkan. 

“Apalagi ada IKN. Jangan sampai daerah kita hanya jadi tempat lewat truk pengangkut logistik pangan saja. Tapi kita harus menjadi daerah penghasil,” tegasnya. 

Senada dengan pandangan tersebut, Sekretaris PWI Kaltim, Achmad Shahab menyatakan bahwa pihaknya kini tengah fokus mendorong program wartawan spesialis yang berkonsentrasi pada isu ketahanan pangan dan pertanian. Program ini bertujuan agar wartawan dapat mendalami suatu persoalan secara utuh sehingga informasi yang disampaikan lebih mendalam dan mudah dipahami oleh masyarakat.

“Kami akan menggandeng pihak terkait, seperti dinas pertanian, untuk melakukan pelatihan kepada wartawan. Dengan begitu, informasi yang disampaikan nanti akan memiliki bahasa jurnalistik dan kemasyarakatan yang lebih jelas, sehingga dampaknya pun semakin besar,” ungkap Shahab.

Momentum HPN 2025 memberikan konsepsi mengenai sinergi antara pers dan inovasi pertanian sebagai upaya mengawal ketahanan pangan dan mendukung kemandirian bangsa di era modern. (Krv/pt/am)

Artikel Peran Pers Kawal Ketahanan Pangan di Era Teknologi pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Timur Muhammad Faisal membuka resmi acara Konferensi Persatuan Wartawan Kaltim tahun 2024, Sabtu 27 April 2024. Yang berlangsung di Ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim.

Turut hadir perwakilan pengurus PWI pusat yakni Ketua Bidang Organisasi Zulmansyah Sekedang. Konferprov PWI Kaltim ini bertujuan untuk penyampaian laporan pertanggungjawaban pengurus PWI Kaltim pada periode 2019-2024 dan pemilihan Ketua PWI Kaltim yang baru serta Ketua Dewan Kehormatan PWI Kaltim.

Kata Faisal, pers sebagai pilar keempat demokrasi yang menfasilitasi pertukaran informasi dan menjadi mitra penting bagi pemerintah. Menurutnya, kemitraan itu sudah terbangun dengan baik di Bumi Etam sejauh ini. Sehingga ia berharap pengurus yang baru dapat melanjutkanya. Termasuk program-program lama yang sudah bagus.

“Jadi, tidak mulai dari nol lagi, melainkan terus lanjutkan program-program dan sinergi yang sudah terbangun dengan baik, dan ciptakan program-pogram baru yang bermanfaat, terutama penting dan manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh seluruh anggota,” ujar Faisal di laman resmi Diskominfo Kaltim.

Selain itu, pria yang juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Kepala Dinas Komunikasi dan Infomatika Provinsi Seluruh Indonesia (ASKOMPSI) juga mengingatkan. Bahwa menjadi pengurus PWI akan menguras waktu dan pikiran.

“Namanya pengurus, harus ikhlas mengurusi. Jadi, harus mengikhlaskan dirinya untuk mengurusi organisasi dengan baik, dan dapat menjalin kerjasama yang apik. Semoga kedepannya semakin solid dan sukses untuk PWI,” imbuhnya.

Pada pemilihan ini, Abdurrahman Amin terpilih sebagai ketua baru hingga 2029. Sementara Ketua Dewan Kehormatan PWI Kaltim diemban oleh Intoniswan. (cpy/pt/fth)

Artikel Kadiskominfo Kaltim Faisal ke Ketua PWI Kaltim yang Baru: Jangan Mulai dari Nol Ya pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik berharap pers di Kaltim terus menyuarakan hal-hal yang positif termasuk hal yang negatif secara berimbang, dan terpenting dapat mengedukasi masyarakat.

Menurut Akmal, pers harus hadir untuk mengedukasi masyarakat agar semakin cerdas dalam berdemokrasi.

“Kunci keberhasilan demokrasi adalah bagaimana masyarakat terdidik. Media harus menjadi instrument  masyarakat untuk  menjadi cerdas dalam berdemokrasi,” kata Akmal Malik usai bersilaturahmi dengan Kepala OPD dan awak media di Pendopo Odah Etam, Sabtu 16 Maret 2024.

Ia menambahkan bahwa media memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan bangsa, terutama menyampaikan informasi dan program pembangunan yang telah dilaksanakan pemerintah kepada  masyarakat.

Media adalah mitra pemerintah dalam menyampaikan informasi dan program pembangunan yang akan dilaksanakan maupun sedang dilaksanakan.

“Termasuk keberhasilan program-progran yang sudah kita laksanakan,” ujarnya.

Selain itu, media ataupun pers memiliki  peran dalam membangun bangsa, karena bagian salah satu pilar demokrasi.

“Saya selalu katakan, pers silahkan memberikan pickback,” tegasnya.

Penyelenggara negara adalah birokrasi (pemerintah) dan harus diberi masukan, serta ada yang mengartikulasikan  kepentingan masyarakat melalui jalur politik juga jalur demokrasi.

“Pers mewakili jalur demokrasi atau jalur madani, sehingga ada perimbangan dalam pemberitaan,” paparnya.

Akmal Malik juga berharap media di Kaltim maupun media lainnya untuk terus menyampaikan kritik yang bersifat membangun maupun saran.

“Terpenting media bekerja profesional dan tetap berpegang pada kode etik jurnalistik, sehingga kondusifitas Kaltim  tetap terjaga, aman dan damai,” harapnya. (rw)

Artikel Pj Gubernur Kaltim: Media Harus Jadi Instrumen Masyarakat untuk Jadi Cerdas dalam Berdemokrasi pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim menghadiri puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2024 yang diselenggarakan di Ecovention Ancol, Jakarta Utara.

Kegiatan ini dibuka langsung oleh orang nomor satu di tanah air, Presiden RI Joko Widodo.

Dalam pidato Presiden Jokowi sebelumnya yang menyoroti tentang pentingnya peran pers dalam mengawal demokrasi dan keutuhan NKRI.

Hal serupa juga disampaikan oleh Faisal. Ia memberikan apresiasi mendalam terhadap peran penting yang dimainkan oleh pers dalam menjaga persatuan di Indonesia, khususnya di Kaltim.

“Pers memiliki tanggung jawab yang besar dalam menyebarkan informasi yang akurat, objektif dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Oleh karena itu, Selamat kepada seluruh jajaran pers di Indonesia dan khususnya di Kaltim dan terima kasih atas dukungannya selama ini baik desiminasi program pemprov maupun dukungan terhadap IKN dan tak lupa dalam pemilu 2024 ini,” ujarnya.

Ia juga mengakui terdapat tantangan yang dihadapi oleh profesi jurnalis dalam menjalankan tugasnya.

Sehingga, dirinya berharap agar pers semakin maju kedepannya dan mampu mempertahankan sinergitas serta kualitasnya.

“Semoga pers, Kaltim utamanya dapat mempertahankan sinergitas yag sudah sangat baik, dengan iklim kebebasan pers yang telah luar biasa bagus, “ sambungnya.

Faisal juga menyerukan kolaborasi antara pemerintah, pers dan masyarakat dalam membangun ekosistem informasi yang sehat dan beretika. Dirinya menekankan pentingnya mengedepankan kebenaran dan keberimbangan dalam setiap pemberitaan, serta menghindari penyebaran berita palsu atau provokatif yang dapat merusak persatuan dan stabilitas bangsa.

“Mari bersama kita bahu membahu berkolaborasi dan meningkatkan kualitas SDM wartawan di kaltim menuju ke arah profesional serta bekerja sesuai dengan kode etik,” tutupnya seraya mengajak. (rw)

Artikel Hadiri Hari Pers Nasional 2024 di Jakarta, Kadiskominfo Kaltim Apresiasi Peran Pers pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Media sosial kini seolah menjadi dunia kedua bagi masyarakat dunia. Hampir semua orang di dunia menggunakan media sosial. Kemudian ada banyak interaksi yang terjadi di media sosial.

Mulai dari percakapan ringan secara personal, pengumuman resmi suatu lembaga, hingga pemberitaan atau penyebarluasan informasi secara massal terkait peristiwa besar yang perlu jadi perhatian banyak orang.

Selain itu media pers juga ikut serta dalam pemberitaan suatu peristiwa besar. Melalui berbagai platform, baik itu tulisan, foto, video, dengan keterangan atau informasi yang lebih lengkap dan jelas.

Secara tidak langsung, kedua media itu ikut serta dalam melakukan upaya kearsipan peristiwa yang akan jadi sejarah di masa mendatang. Pemberitaan itu bahkan bisa jadi bukti kuat dan arsip vital yang sewaktu-waktu akan diperlukan.

Pemerhati Sejarah Kalimantan Timur (Kaltim) melihat ada banyak sifat data yang ditampilkan oleh media. Bisa menjadi arsip namun terkadang masih kurang lengkap.

“Ada yang sifatnya itu data, ada yang informasi, tapi ada yang sifatnya telaah. Jadi tentunya ‘mengapa’ dan ‘bagaimana’ itu kan berbeda,” jelas Fajar baru-baru ini.

Fajar melihat kalau media memberitakan atau menuliskan informasi berdasarkan sudut pandang tertentu. Sehingga terkadang ada sudut pandang lain yang tidak terlihat atau tidak tersampaikan.

“Misal aktivitas Wakil Presiden kan ada di media. Tapi per-pose dari aktivitas itu ada kan engga, tapi bisa ditulia kan. Itu saya pikir,” tambahnya.

Meski begitu, setiap apapun yang ditulis oleh media sosial dan pers akan jadi arsip yang penting. Terutama menjadi rekam jejak bahwa peristiwa itu pernah ada dan pernah terjadi. Sudah divalidasi oleh wawancara pihak terkait.

“Data jadi menarik kalau diinterpretasi,” pungkasnya. (ens/fth)

ADVERTORIAL DINAS PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN KALTIM

Artikel Media Sosial dan Pers Ikut Serta dalam Upaya Kearsipan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Kasus ini bermula pada 4 Juni 2022, ketika sejumlah pemberitaan media siber mulai menyerang Ibrahim. Pemberitaan tersebut dibuat berdasarkan potongan kolom komentar di media sosial.

Salah satu akun memberi komentar di kolom itu, menyebut redaktur media siber tempat kerja Ibrahim, pernah meminta fee dalam sebuah acara.

Selain potongan gambar berisi komentar, di berita itu juga diunggah tangkapan layar nama Ibrahim yang tertera sebagai editor di medianya. Sehingga, berita tersebut membingkai bahwa Ibrahim adalah orang yang dimaksud dalam komentar itu.

Sayangnya, tulisan dalam produk media itu, tak ada konfirmasi ke penulis di kolom komentar. Selain itu, akun penulis komentar di media sosial itu, ketika dicari juga tak ditemukan.

Lalu, berita di satu media itu dikutip media-media siber lain. Kemudian, ada pula foto pribadi Ibrahim yang diunggah di berita tanpa izinnya.

Hampir sehari, berita-berita yang menyerang Ibrahim dan tempatnya bekerja terus bermunculan. Serangan ini sendiri terjadi sehari setelah Ibrahim membuat berita soal rencana pembangunan fasilitas sauna dan kolam renang di Rumjab Wali Kota Samarinda.

Entah apa alasannya, berita-berita yang berkaitan dengan polemik tersebut, saat rilis ini ditulis sudah di-takedown. Termasuk berita yang menyerang Ibrahim maupun berita-berita lain soal pembangunan sauna dan kolam renang.

Ibrahim selaku korban menegaskan, dirinya dan medianya tak berafiliasi dengan partai politik manapun atau pejabat tertentu, seperti yang dituduhkan oleh Wali Kota samarinda. Ibrahim tak punya alasan lain, selain melakukan kerja-kerja jurnalistik yang salah satunya mengawal tata kelola pemerintahan khususnya di Samarinda.

Di sisi lain, tudingan mengenai fee yang dimaksud adalah fee iklan yang memang merupakan haknya dan patut dia tanyakan. Kejadian ini pun beberapa tahun lalu, ketika dia belum menjadi anggota AJI Samarinda.

Juru Bicara Koalisi Fathul HW menilai, kasus yang mendera Ibrahim dan pembungkaman yang berakhir pada di-takedown nya sejumlah pemberitaan yang berkaitan dengan rencana pembangunan fasilitas mewah di rumah jabatan wali kota Samarinda, hanyalah satu dari sekian kasus pembungkaman terhadap pers yang terjadi di Samarinda maupun Kalimantan Timur pada umumnya.

Sebab, praktik-praktik pembungkaman kerja jurnalistik sebenarnya banyak terjadi, namun dilakukan lebih halus ataupun lewat mekanisme pemilik media.

“Maka capaian Indeks kemerdekaan pers (IKP) Kaltim 2021, yang mencatat skor 82,27 dan menjadikan provinsi ini peringkat ketiga di seluruh Indonesia, patut dipertanyakan. Selain itu praktik-praktik pembungkaman ini merupakan sikap arogan yang ditunjukkan secara terbuka oleh penguasa, patut diduga wali kota Samarinda telah melakukan abuse of power (penyalahgunaan kekuasaaan) dengan cara mengintimidasi pers, ini mengkhianati reformasi,” jelasnya.

Dia juga menambahkan, seharusnya praktik takedown dalam pedoman media siber tak diperkenankan. Karena ketentuan tersebut dikeluarkan oleh Dewan Pers. Persisnya, poin lima tentang pencabutan berita.

Jika sudah diterbitkan maka berita tak bisa dicabut dari pihak luar redaksi kecuali bertalian dengan urusan SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik hingga pertimbangan khusus dari Dewan Pers.

“Ingat, pencabutan berita wajib disertai dengan alasan dan diumumkan kepada publik sebagai pembaca, sementara ini tidak ada, apa yang sebenarnya terjadi harus dijelaskan kepada publik, pihak media dan juga walikota Samarinda harus menjelaskannya kepada publik,” tegasnya.

Di sisi lain, anggota Majelis Etik AJI Samarinda Edwin menambahkan, kemudahan membangun media online saat ini juga harus dibarengi dengan pemahaman kode etik dan komitmen media.

Prinsip media dan watak kritis media tak boleh hilang. Termasuk kepada pemasang iklan atau pemakai jasa publikasi mereka. “Sebab, sah saja media mendapat pemasukan yang bersumber dari APBD dengan memberikan jasa publikasi,” kata Edwin.

Dia menuturkan, publik memang perlu tahu apa yang telah dikerjakan pemerintah. Juga, pemerintah mesti menyiarkan program apa saja yang telah dikerjakan.

Keberadaan kerja sama pemberitaan antara kedua belah pihak tak serta merta membuat pemerintah atau si pemasang iklan berhak melakukan intervensi terhadap ruang redaksi media.

Edwin menyebut undang-undang telah menjamin kemerdekaan masyarakat. Untuk menyampaikan pikiran dan pendapatnya serta hak untuk mendapatkan informasi yang dijamin dalam konstitusi.

“Sedangkan, fungsi pers selain untuk memberikan informasi, juga sebagai bagian dari pilar demokrasi. Maka, keberlangsungan pers yang kritis idealnya baik untuk iklim demokrasi,” tuturnya.

Terakhir, Ketua AJI Samarinda Noffiatul C mengimbau agar pelaku pers di Samarinda maupun Kalimantan Timur bisa menjalankan kerja-kerja jurnalistik sesuai dengan kode etik.

Selain itu, narasumber baik pejabat ataupun masyarakat, bisa menempuh cara-cara sesuai yang diatur dalam mekanisme penyelesaian sengketa pers, ketika merasa pemberitaan tidak berimbang.

“Dewan Pers juga sudah menyediakan layanan pelaporan jika terjadi sengketa berita. Ada pula MoU Dewan Pers dengan Polri terkait sengketa berita,” pungkasnya. (redaksi)

Artikel Jurnalis Samarinda Dibungkam, Koalisi Kebebasan Pers Kaltim Berang pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.