Pembangunan SMKN 7 Kota Balikpapan yang direncanakan sejak lama dikabarkan sedang berjalan. Agar tidak semakin berlarut dan bisa segera digunakan oleh siswa, Legislator Kaltim Sigit Wibowo dorong percepatan pembangunannya.

Isu jomplangnya jumlah sekolah SMP dan SMA/SMK Negeri di Kota Balikpapan sudah terasa sejak lama. Di balik kemegahan Bumi Manuntung yang merupakan kota terbesar kedua di Kaltim, jumlah sekolahnya belum mencukupi.

Tercatat, Kota Balikpapan memiliki jumlah SMP sebanyak 28 sekolah. Sementara jumlah SMA/SMK-nya hanya 15, dengan rincian 9 SMA dan 6 SMK. Hanya sekitar 67 persen siswa lulusan SMP yang bisa masuk SMA/SMK negeri. Sisanya terpaksa ke swasta.

Sejak lama Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan, tengah merencanakan pembangunan sekolah baru, yakni SMKN 7 Balikpapan di wilayah Balikpapan Barat. Sudah mulai dianggarkan pada tahun 2021. Namun beberapa tahun berjalan, pembangunan tak kunjung berjalan.

Baru pada Oktober 2023 lalu, pembangunannya dimulai dan sudah masuk pemancangan. Tepatnya di kawasan wisata Mangrove Balikpapan Barat. Pembangunan sekolah kejuruan baru ini, ditargetkan rampung pada tahun depan 2025.

Diketahui, meski pembangunan SMKN 7 Balikpapan sedang berjalan, kegiatan penerimaan siswa baru dan belajar mengajar pun berlangsung. Sementara waktu, para siswa baru menumpang di SMKN 6 Balikpapan Utara.

Minta Dipercepat

Anggota DPRD Kaltim Sigit Wibowo berharap anggota dewan dapat terus mengawal pembangunan sekolah ini sampai tuntas. Agar tidak kembali molor seperti tahun sebelumnya. Sementara anggarannya sudah disediakan.

“Sebelumnya, proyek ini terhambat karena masalah penyerahan lahan dari pemerintah kota, namun saat ini sudah tuntas,” jelas Sigit Wibowo di Kantor Karang Paci belum lama ini.

“Anggaran untuk pembangunan sudah disediakan, dan saya mengajak rekan-rekan di DPRD untuk mendorong agar proses pembangunan ini dapat berlangsung maksimal,” tambahnya.

Manfaatkan Lapangan Eks Puskib

Selain SMKN 7  Balikpapan Utara, Sigit merasa itu belum cukup untuk mengatasi kekurangan sekolah lanjutan. Dewan dapil Kota Balikpapan itu menilai masih perlu tambahan sekolah SMA lagi. Bisa memanfaatkan lahan eks Pusat Kegiatan Islamiyah Balikpapan (Puskib).

“Kawasan Puskib bisa menjadi opsi, tetapi kita belum melakukan pembicaraan lebih lanjut dengan perusda MBS mengenai kepemilikannya. Jika lahan tersebut bisa dimanfaatkan untuk sekolah, kita perlu mempertimbangkan alternatif lain karena adanya kendala dengan proyek supermall yang menghambat proses pembangunan,” kata Sigit lagi.

Jika lahan Puskib tidak bisa digunakan, Sigit berharap ada solusi lain untuk penambahan sekolah SMA/SMK di Kota Balikpapan. Dia juga berharap pemanfaatan lahan Puskib bisa segera mendapatkan kepastian.

“Permintaan akan fasilitas pendidikan semakin mendesak di Balikpapan, sehingga langkah cepat sangat diperlukan,” pungkasnya. (adv/ens/fth)

Artikel Sudah Molor 3 Tahun, Sigit Wibowo Dorong Percepatan Pembangunan SMKN 7 Balikpapan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Menurut anggota DPRD Kaltim Sigit Wibowo, keberadaan IKN membuat kebutuhan pangan meningkat. Hal ini harus direspons serius oleh Pemprov Kaltim.

Beroperasinya Kota Nusantara sebagai ibu kota negara hanya tinggal menunggu waktu. Dalam beberapa bulan ke depan, ribuan ASN akan berkantor di sana. Menyusul anggota DPR dan Yudikatif yang ditargetkan rampung pada 2028.

Bertambahnya permukiman dan penduduk, tentu diikuti dengan naiknya permintaan barang dan jasa, satu di antaranya adalah bahan pangan.

Menurut Sigit Wibowo, ini adalah peluang ekonomi yang menjanjikan. Bahan pangan yang dihasilkan petani Kaltim, bisa lebih cepat terserap ke pasar. Tapi masalahnya, Kaltim sendiri belum surplus bahan pangan. Boro-boro surplus, bahan pokok dan penting (bapokting) saja, kebanyakan masih bergantung pada kiriman dari Jawa dan Sulawesi.

“Tapi kalau pengusaha di Kaltim ingin usaha di bidang pertanian, tanam padi atau komoditas apapun, dan pakai mesin bukan manual, ya beda lagi (peluang besar). Karena pasti bakal banyak orang datang ke sini,” kata Sigit belum lama ini.

Masih Ada Waktu

Mumpung IKN masih pembangunan dan juga proses pemindahan yang bertahap, menurut Sigit, ada baiknya sektor pertanian disiapkan dari sekarang. Utamanya lahannya yang masih terbatas, agar bisa ditingkatkan sebelum jadi bangunan ataupun tambang.

Pemerintah Provinsi Kaltin perlu memetakan lahan-lahan dan daerah mana saja di Kaltim yang potensial jadi lumbung pangan. Seluruh kabupaten/kota harus digerakkan. Agar bisa meningkatkan produksi pangan lokal.

Misalnya Kota Samarinda yang belum lama ini tengah mencetak lahan sawah baru 150 hektare untuk meningkatkan produksi pangan lokal. Itu patut dicontoh daerah lain.

“Di PPU kan ada di Sebakung. Tapi daerah-daerah lain kan belum. Kukar sudah, Samarinda sebagian.”

“Harus dari sekarang. Bupati dan wali kota juga menyiapkan. Karena kebutuhan pangan kita akan meningkat. Termasuk memanfaatkan lahan eks tambang. Karena kalau tidak dimanfaatkan sayang,” pungkasnya. (adv/ens/fth)

Artikel Kebutuhan Pangan di Kaltim Dipastikan Naik karena IKN, Sigit Wibowo Minta Pemprov Lebih Serius Garap Sektor Pertanian pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Sigit Wibowo melihat event Kaltim Bershalawat hendaknya menjadi momentum bagi umat muslim. Untuk meneladani sifat-sifat terpuji sang Rasul. Dan mengimplementasikannya di dalam kehidupan sehari-hari.

Bankaltimtara kembali menggelar Kaltim Bershalawat ke-XI 2023 di Gelora Kadrie Oening Samarinda, belum lama ini. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian acara peringatan ulang tahun bank daerah tersebut.

Seperti biasa, puluhan ribu umat muslim dari berbagai wilayah di Kaltim. Terutama warga Samarinda. Membanjiri venue acara karena ingin terlibat dalam majelis tersebut. Area stadion utama GOR Kadrie Oening saja sampai tidak cukup menampung jamaah.

Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo yang turut hadir mengaku mengapresiasi kegiatan tersebut karena mampu menyatukan umat dalam bingkai shalawat. Menurutnya, memalui momentum shalawat dapat menambah rasa cinta kepada suri tauladan umat Islam yakni Nabi Muhammad.

“Mencintai baginda Nabi Muhhamad tentu secara utuh, yakni mengimplimentasikan shalawat dengan meneladani segala sifat-sifatnya terutama yang empat yakni tablik, amanah, sidiq, dan fathonah,”tuturnya.

Ia menambahkan, meneladani baginda Muhammad juga berarti menjaga persatuan dan kesatuan, serta mampu menjadi contoh pembawa pesan damai dan akhlakul karimah dalam lingkungan keluarga dan bermasyarakat.

Sebagai umat Islam, lanjut dia, wajib menghormati dan bertoleransi atas segala perbedaan. Menjaga kerukunan antar umat beragama demi menjaga keamanan dan keteriban demi keutuhan NKRI menjadi tanggungjawab bersama.

“Kalau pelajar dan mahasiswa bagaimana belajar dengan giat dan tetap menjadi fungsi kontrol dan kritis. Demikian kalau pedagang menjadi pedagang yang jujur. Apapun profesi kita semaksimal mungkin mengamalkan nilai-nilai Islam,”harapnya. (*/fth)

ADVERTORIAL DPRD KALTIM

Artikel Sigit Wibowo: Kaltim Bershalawat Momentum Teladani Sifat Mulia Nabi Muhammad pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo siap memperjuangkan beberapa aspirasi dan usulan program dari Bunda PAUD dan Play Group Balikpapan Tengah. Karena menurutnya, para guru sekolah usia dini memiliki hak yang sama untuk sejahtera.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tidak dapat dipandang sebelah mata. Pembinaan anak pra sekolah ini terbukti memberikan pengaruh besar terhadap mental dan karakter anak melalui kurikulum berstandarisasi nasional.

Oleh karenanya dikatakan Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo, kelengkapan sarana dan prasarana, peningkatan SDM,  dan kesejahteraan para pengajar semestinya dipenuhi sebagai upaya peningkatan kualitas di satuan pendidikan tersebut.

Kendati demikian, faktanya perhatian terhadap PAUD masih jauh dari maksimal dibandingkan dengan sekolah. Tiap PAUD khususnya swasta sebagian besar memerlukan pendampingan dan perhatian lebih pemerintah.

Diakui Politikus PAN ini bahwa PAUD, SD, dan SMP merupakan kewenangan dan tanggungjawab dari pemerintah kabupaten/kota.

“Patut disyukuri adanya kenaikan intensif untuk guru PAUD di Balikpapan dengan lantar belakang pendidikan sarjana atau S1 sebesar Rp250 ribu,”kata Sigit Wibowo. Usai melakukan serap aspirasi jajaran pengurus Bunda PAUD dan Kelompok Bermain se-Kecamatan Balikpapan Tengah, Senin 23 Oktober 2023.

Sebagai wakil rakyat, ia berkomitmen mendorong seluruh pemerintah kabupaten/kota se-Kaltim untuk memberikan perhatian lebih kepada PAUD terlebih berkaitan dengan peningkatan kesejateraan tenaga pengajarnya.

“Aspirasi Bunda PAUD ini kan salah satunya menginginkan adanya kenaikan intensif bagi guru se-Kaltim.”

“Karena PAUD kewenangan pemerintah daerah maka kita dorong agar 20 persen APBD untuk pendidikan itu di antaranya juga memuat kesejahteraan mereka para guru PAUD,”tuturnya.

Terkait keinginan adanya beasiswa kepada guru PAUD yang ingin meneruskan pendidikan kejenjang lebih tinggi atau penyesuaian jurusan S1 PAUD dapat melalui beasiswa Kaltim.

“Ini bagian dari peningkatan kualitas SDM pengajar tentu DPRD Kaltim mendukung,” pungkasnya.

Sebelumnya, Seluruh anggota DPRD Kaltim kembali ke daerah pemilihannya masing-masing. Melaksanakan tugas kedewanan yakni serap aspirasi masyarakat. Dari kegiatan ini, para legislator akan berbincang langsung dengan warga, mendengar keluh kesah mereka, serta mencatat usulan mana saja yang bisa direalisasikan. Baik melalui pokok pikiran dewan, ataupun melalui program Pemprov Kaltim.(*/fth)

ADVERTORIAL DPRD KALTIM

Artikel Wakil Ketua DPRD Kaltim Siap Perjuangkan Aspirasi Bunda PAUD Balikpapan Tengah pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Saat melakukan kegiatan serap aspirasi di Kota Balikpapan. Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo menerima sejumlah usulan dan masukan dari guru PAUD. Satu di antaranya, mereka meminta kenaikan insentif guru.

Seluruh anggota DPRD Kaltim kembali ke daerah pemilihannya masing-masing. Melaksanakan tugas kedewanan yakni serap aspirasi masyarakat. Dari kegiatan ini, para legislator akan berbincang langsung dengan warga, mendengar keluh kesah mereka, serta mencatat usulan mana saja yang bisa direalisasikan. Baik melalui pokok pikiran dewan, ataupun melalui program Pemprov Kaltim.

Wakil DPRD Kaltim Sigit Wibowo melaksanakan agenda tersebut pada Senin 23 Oktober 2023. Ia menemui Bunda PAUD dan Kelompok Bermain se-Kecamatan Balikpapan Tengah.

Berdasarkan laporan di laman resmi DPRD Kaltim. Banyak masukan diutarakan Bunda PAUD kepada Sigit. Di antaranya ialah terkait pemberian insentif. Bunda PAUD meminta agar DPRD Kaltim dapat memperjuangkan insentif untuk Guru PAUD ke OPD terkait di Pemprov Kaltim.

Selain insentif, para perwakilan guru PAUD meminta beasiswa untuk Bunda Kelompok Bermain yang belum sarjana (Strata 1). Peningkatan level pendidikan ini juga berkaitan dengan insentif. Karena hanya yang sudah S1 yang berhak menerima haknya dari pemerintah. Termasuk bantuan keuangan langsung berupa hibah, ke lembaga dan yayasan yang menggerakkan PAUD dan Play Group.

Tak ketinggalan, para bunda PAUD turut menyampaikan aspirasi mereka terkait sarana dan prasarana PAUD Terpadu. Mereka berharap agar pemerintah dapat memberikan bantuan untuk memperbaiki sarana prasarana tersebut. Kegiatan reses yang dilakukan oleh Sigit Wibowo ini pun kemudian diyakini merupakan langkah positif untuk menyerap aspirasi masyarakat.

Sigit Wibowo sendiri akan berupaya menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi ini ke dinas terkait. Tak lupa ia memberi semangat agar para guru Play Group dan PAUD di Balikpapan, terus memberi pelayanan pendidikan yang prima untuk para generasi penerus. (*/hms11/fth)

ADVERTORIAL DPRD KALTIM

Artikel Bunda PAUD Balikpapan Tengah Minta Sigit Wibowo Perjuangkan Insentif Guru pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Balikpapan sebagai kota terdepan di Kaltim terus berkembang pesat. Sebagai pintu masuk IKN, Kota minyak masih menyisahkan beragam persoalan. Utamanya peningkatan infrastruktur. Untuk mewujudkan itu, DPRD Kaltim harus menerima apa yang menjadi kebutuhan daerah untuk direalisasikan.

Forum tersebut terjadi di Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Musrenbang RKPD) tahun 2024. Pimpinan beserta Anggota DPRD Kaltim dari Daerah Pemilihan (Dapil) Balikpapan menghadiri acara yang berlangsung, Senin 20 Maret 2023 lalu.

Saat menghadiri Musrenbang, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menyampaikan bahwa partisipasi masyarakat secara buttom up adalah salah satu tolak ukur suksesnya pembangunan.

“Seperti halnya Musrenbang kali ini, harus menampung aspirasi atau usulan masyarakat dari bawah (buttom up),” ujarnya.

Dari Musrenbang ini dapat dijadikan sebagai instrumen untuk memadukan pola perencanaan pembangunan dari top down dan bottom up secara berjenjang.

“Dimulai tingkat desa, kelurahan sampai dengan tingkat kabupaten dan kota, serta provinsi, yang bermuara kepada penyusunan RKPD tahun anggaran berikutnya,” kata pria yang akrab disapa Hamas ini.

Selain itu, Politisi Golkar ini menginginkan Musrenbang tidak terlepas dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kaltim. Hal ini sesuai dengan instruksi Mendagri Nomor 52 Tahun 2022.

“Karena adanya perubahan RTRW sejalan dengan IKN, sehingga perencanaan juga turut menyesuaikan,” bebernya.

Berkaitan pula dengan IKN, Hamas menjelaskan, Balikpapan sebagai salah satu daerah yang beririsan langsung dengan IKN, selain Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Untuk itu, pemerintah daerah diminta mempersiapkan program-program penguatan terhadap kehadiran IKN.

“Terkhusus dalam penguatan program pemberdayaan sumber daya manusia dan penguatan program kelembagaan masyarakat,” sebutnya.

Selain itu, RKPD ini juga dikatakan Hamas, tidak terlepas dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sehingga tiga hal yang musti diperhatikan. Pertama Infrastruktur, kedua program Kesehatan, dan ketiga program Pendidikan.

Senada, Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo mengatakan, penyusunan Rancangan Kerja Perangkat Daerah harus berdasarkan hasil musrenbang kecamatan dan dijadikan sebagai bahan masukan.

“Hasil Musrenbang jangan hanya berupa daftar usulan kegiatan, tapi merupakan daftar skala prioritas,” ujarnya.

Musrenbang kata Sigit, harus dipandang sebagai hal yang urgen dilaksanakan, mulai dari tingkatan masyarakat paling bawah dengan nilai kekeluargaan dan partisipatif yang tinggi. Sehingga efektif dan hasil yang didapat sesuai dengan target.

“Jangan sampai Musrenbang tidak berjalan efektif. Jika demikian, hasil yang didapat dari musrenbang-pun akhirnya hanya menjadi hasil yang diinginkan oleh pihak pemerintah yang kadangkala bukanlah hal-hal substantif seperti yang dibutuhkan masyarakat,” terang Sigit.

Dengan perencanaan bersifat partisipatif, maka besar harapannya program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di masyarakat dapat menjawabi prioritas kebutuhan masyarakat dan menghilangkan kesan formalitas dan rutinitas dalam menjalankan musrenbang setiap tahunnya.

“Masyarakat sangatlah mengharapkan segala hasil musrenbang menjadi skala prioritas dan pertimbangan utama dalam pembahasan dan penetapan rencana pembangunan daerah dengan tidak mengesampingkan segala pengaruh politik,” pungkas Ketua DPW PAN Kaltim ini. (hms6/am)

ADVERTORIAL DISKOMINFO KALTIM

Artikel DPRD Kaltim Siap Perjuangkan Program Prioritas Hasil Musrenbang Balikpapan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Berada di tengah Kota Balikpapan yang gemerlap. Kondisi Kelurahan Sumber Rejo, Balikpapan Tengah, masih remang-remang cenderung gelap gulita ketika malam hari.

Ini bukan permasalahan baru. Namun sudah menahun dan belum kunjung ada tanda-tanda penyelesaiannya.

Minimnya lampu penerangan jalan bukan sekadar masalah pemandangan. Namun juga keselamatan pengguna jalan dan warga setempat.

“Di lingkungan kami lampu jalan masih kurang. Padahal aktivitas warga kami sangat padat. Pengendara juga banyak,” kata Ketua RT 40 Sumber Rejo, Senin 20 Februari 2023.

“Belum lagi ditambah jalan penghubung di lingkungan kami juga masih banyak yang berlubang dan rusak,” keluhnya.

Hal itu disampaikan warga setempat saat menerima kunjungan reses Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo.

Warga berharap Sigit yang dikenal getol memperjuangkan infrastruktur Kota Minyak. Dapat mengawal aspirasi ini sampai goal.

Menanggapi keluhan ini, Sigit Wibowo mengaku cukup prihatin. Perkara minimnya lampu penerangan jalan di Sumber Rejo akan masuk menjadi prioritas perjuangannya.

Secepatnya, ia akan mengomunikasikan dengan instansi terkait. Agar harapan warga segera terpenuhi.

Reses Pertama di 2023

Kunjungan ke Balikpapan Tengah kali ini menjadi agenda reses pertama Sigit Wibowo dalam Masa Sidang I tahun 2023 ke dapilnya.

Tujuan utama agenda kedewanan ini ialah menyerap aspirasi dari masyarakat sebanyak mungkin. Untuk selanjutnya disalurkan ke Pemprov Kaltim. Dan tidak menutup kemungkinan ke Pemkot Balikpapan. Tergantung jenis masalah dan letak kewenangan penyelesaiannya.

“Satu hal yang perlu saya sampaikan adalah saat ini saya lagi fokus untuk memperjuangkan pembangunan Kota Balikpapan secara luas. Melalui bantuan keuangan (Bankeu) Provinsi Kaltim,” ujar politis PAN dalam sambutannya.

Pada tahun 2023 ini, Bankeu ke Balikpapan mencapai Rp 90 miliar. Terbesar sepanjang sejarah perjuangan wakil rakyat provinsi dapil Balikpapan.

Setelah diperjuangkan, masyarakat diminta untuk berkolaborasi. Mengawal dan mengawasi proses pembangunannya. Agar dapat terlaksana dengan baik.

“Saran, pendapat, dan masukan dari masyarakat di reses ini. Termasuk soal penerangan jalan. Akan kami sampaikan dan perjuangkan.”

“Karena pada dasarnya tidak ada anggota dewan yang tidak ingin memperjuangkan kebutuhan masyarakat luas,” pungkasnya.

Selain soal lampu jalan, masyarakat setempat juga mengusulkan seminisasi jalan hingga drainase. Termasuk usulan untuk menambah kuota Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun depan.

Karena kalau ikuti zonasi banyak warga atau orang tua murid yang keberatan atau kejauhan dari rumah. Sigit pun akan berusaha menyampaikan usulan ini kepada instansi terkait. (dra)

Artikel Warga Sumber Rejo (Masih) Keluhkan Penerangan Jalan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo menjadi pemateri dalam Seminar DPD Ikatan Penyuluh Perikanan Indonesia (IPKANI) Kaltim. Dengan Tema Peran Penyuluh Perikanan Kaltim dalam Menyongsong IKN, di Hotel  Grand Sawit, Selasa 14 Februari 2023.

Dalam materinya, Sigit bilang keuntungan yang berasal dari sektor perikanan di Kaltim tergolong kecil. Tidak sepadan dengan potensi yang dimiliki. Karena itu, butuh perhatian besar agar potensi cuan dari laut Kaltim tidak menguap begitu saja. Di antaranya dengan menambah jumlah penyuluh perikanan.

Hal ini semakin urgen karena IKN Nusantara berada di wilayah Kalimantan Timur.

“Peran Dinas Kelautan dan Perikanan termasuk teman-teman penyuluh harus mempersiapkan SDM agar ke depan lebih baik untuk menghadapi IKN,” kata Sigit.

Jangan dulu bicara jauh tentang prospek bagus industri perikanan. Karena Kaltim (yang ada IKN-nya) menjadi pusat perhatian investor. Kehadiran ibu kota saja sudah otomatis menyerap banyak orang baru. Mereka jelas butuh bahan pangan laut. Sehingga permintaan ikan dan produk kelautan lainnya akan meningkat.

“Tentunya, aspek lumbung pangan harus dipersiapkan sebaik mungkin. Tidak hanya pertanian namun juga perikanan,” sebut Sigit.

Untuk itu lanjut dia, DPRD Kaltim secara insitusi siap bersinergi dengan penyuluh perikanan. Untuk memajukan sektor perikanan dan mendorong kualitas SDM penyuluh perikanan.

Penyuluh perikanan sebagai ujung tombak juga perlu diberikan pembekalan. Agar mampu memberikan pendidikan dan pemberdayaan bagi kelompok ikan dan nelayam, sehingga produktifitas hasil perikanan dapat meningkat.

“Sebagai fungsi anggaran, DPRD Kaltim berkomitmen untuk membantu penyuluh, kelompok perikanan, nelayan, dan UMKM yang bergerak di sektor perikanan melalui Pokir DPRD Kaltim. Termasuk mendorong agar anggaran Dinas Perikanan dan Kelautan sebagai OPD teknis yang bersentuhan langsung ke petani dan nelayan untuk terus ditingkatkan,” tegas Ketua DPW PAN ini. (dra)

Artikel Sigit Wibowo dalam Seminar IPKANI Kaltim 2023: Laut Kita Luas tapi Penyuluh Perikanannya Kurang pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo kembali melakukan tugas kedewanannya di dapilnya; Balikpapan. Kali ini, misi yang dibawa Sigit adalah melakukan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan (Sosbang).

Agenda tersebut berlangsung di RT 16 Kelurahan Gunung Samarinda, Kota Balikpapan, pada Sabtu 11 Februari 2023. Di hadapan tokoh masyarakat, dasawisma, tokoh agama, serta masyarakat setempat. Sigit mengatakan bahwa DPRD Kaltim rutin melakukan sosbang. Bertujuan untuk menumbuhkan dan merawat rasa kebangsaan masyarakat.

“Pembangunan yang kita laksanakan sejak negara kita merdeka harus didukung oleh masyarakat secara luas.”

“Tanpa dukungan masyarakat, mustahil kita akan mencapai tujuan kita berbangsa yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia,” terang Sigit.

Nah, agar ada hubungan timbal balik yang ideal antara pemerintah dan masyarakat. Sigit mengajak peserta sosbang untuk melek terhadap perkembangan politik Tanah Air.

Terdengar sepele atau bahkan tidak terlalu penting buat masyarakat akar rumput. Namun pengetahuan tentang politik bisa menentukan arah bangsa. Paling sederhana saja, kata Sigit. Dengan tahu profil politikus, warga bisa memilah mana yang bagus untuk dipilih.

Karena bagaimanapun, arah kebijakan ditentukan oleh para petinggi negara dan daerah. Orang-orang itu, bisa memiliki kekuasaan dan kewenangan karena proses politik; Pemilu.

“Saya berharap masyarakat jangan anti pati terhadap perkembangan politik dan demokrasi di negeri ini.”

“Karena dengan kita aktif dalam memilih pemimpin dan wakil rakyat secara tepat. Maka akan berpengaruh terhadap kebijakan politik bangsa dan daerah.”

“Kita bisa ambil contoh kenaikan harga sembako dipengaruhi besar oleh kebijakan politik pemerintah.”

“Jika pemerintah memberikan ruang persaingan pasar bebas maka stabilitas susah untuk dikendalikan dan cendrung merugikan masyarakat. Untuk itu, pemerintah terus melakukan stabilitas harga dengan operasi pasar,” jelas Sigit.

Pada kegiatan sosbang tersebut menghadirkan narasumber Gigih Widya Wirawan dari Lembaga Mitra Iswara dan Puji Setiawan Wahono dari Lembaga Informasi Pembagunan Daerah. (dra)

Artikel Legislator Kaltim Ajak Warga Gn. Samarinda Tidak Alergi Politik pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Ribuan kades dari seluruh Indonesia belum lama ini menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPR RI. Yang intinya, mereka meminta penambahan durasi jabatan dari 6 ke 9 tahun. Serta maksimal menjabat 3 kali.

Sigit merasa sah-sah saja pada kades menuntut hal itu pada negara. Karena itu merupakan hak menyampaikan pendapat. Meski begitu, penetapannya harus tetap melihat urgensi di lapangan.

“Kita hargai usulannya. Tapi kita lihat dulu, masa jabatan 6 tahun untuk 3 periode. Berarti semuanya 18 tahun. Itu sudah sangat cukup untuk membangun desa,” jelas Sigit kepada Kaltim Faktual, Selasa, 7 Februari 2023.

Setelah mengikuti pemberitaan soal usulan perpanjangan masa jabatan itu. Sigit menyimpulkan alasan-alasan yang para kades sampaikan kurang bijaksana. Jika terkabul, ia khawatir akan muncul pemerintahan diktator di desa-desa.

Mengenai kekhawatiran para kades soal tidak tuntasnya program pembangunan. Jika ‘terlalu cepat’ berganti kades. Sigit lagi-lagi kurang sependapat. Karena tidak ada kewajiban setiap kades baru harus menghapus program kades sebelumnya. Dan bekerja dengan program buatannya sendiri. Alias masih bisa melanjutkan program positif dari kepemimpinan sebelumnya.

Selain itu, program pembangunan sudah disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Sehingga menurut Sigit Wibowo, pergantian kades tidak akan terlalu berpengaruh.

“Artinya setiap kontestasi pasti ada persaingan dan itu juga untuk kedewasaan. Setiap ada pergantian kepala desa itu biasa saja. Toh sudah ditetapkan rencana kerjanya.”

“Jadi nanti kalau kepala desanya berganti, bisa dilanjutkan program kerjanya. Ditambah dengan program kerja dari kepala desa yang baru. Itu juga sudah sesuai dengan RPJMDes yang telah disepakati masyarakat,” sambungnya.

Dengan akumulasi masa jabatan selama 27 tahun. Sigit Wibowo justru khawatir bakal muncul kekuasaan yang otoriter. Kalau sudah begitu, keran Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) berpotensi lebih deras mengalirnya.

“Filosofi kekuasaan itu, semakin lama seseorang berkuasa, semakin banyak dia menguasai dan punya kesempatan untuk melakukan apapun.”

“Kalau bahasa sekarang itu kecenderungan untuk melakukan tindakan KKN,” ujarnya.

Sigit juga bilang, perlu ada kajian yang mendalam terhadap usulan perpanjangan masa jabatan tersebut. Apakah memang benar keinginan dari masyarakat yang mereka pimpin. Atau hanya keinginan para oknum kades saja.

“Bisa jadi ternyata masyakat desa itu tidak butuh perpanjangan masa jabatan. Mungkin saja yang mereka lebih butuhkan adalah pembangunan, pemberdayaan, bahkan kesejahteraan yang lebih baik, walaupun kadesnya berganti,” tutup Sigit. (sgt/dra)

Artikel Kades Menjabat 9 Tahun? Sigit Wibowo: Kelamaan, Entar Malah KKN! pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.