Tahun Baru Semangat Baru, Gubernur Rudy Mas’ud Minta Birokrasi Kaltim ‘Naik Kelas’

Sambut 2026, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud peringatkan OPD agar ‘gaspol’ serapan anggaran sejak awal tahun. Tak ada waktu santai, ekonomi rakyat dan status WTP jadi taruhan.

Hingar-bingar perayaan pergantian tahun sudah di depan mata. Namun, di balik semarak menyambut kalender baru, ada pesan serius yang dilontarkan dari pucuk pimpinan Benua Etam.

Gubernur Kalimantan Timur, Dr. H. Rudy Mas’ud, menegaskan bahwa tahun 2026 bukan momen untuk berleha-leha. Alih-alih larut dalam euforia, ia justru meminta tahun depan dijadikan momentum pembuktian kinerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Standar Lebih Tinggi

Rudy mengirim sinyal tegas agar jajarannya tidak terjebak di zona nyaman. Ia menuntut birokrasi bekerja dengan standar yang lebih tinggi yakni lebih gesit, disiplin, dan terukur. Tujuannya agar setiap sen anggaran daerah benar-benar terserap dan dampaknya langsung menetes ke ekonomi rakyat tanpa jeda.

“Kita mulai tahun 2026 dengan spirit baru. Tahun baru, semangat baru dan harapan baru,” tegas Gubernur Rudy, Minggu 28 Desember 2025.

Meski tetap memberikan kredit positif atas kinerja OPD sepanjang 2025 sebagai fondasi awal, Gubernur menekankan bahwa tantangan tahun depan berbeda. Ia tak mau lagi melihat pola “kejar tayang” di akhir tahun. Realisasi belanja harus rapi dan terukur setiap bulannya.

Evaluasi Bulanan Lebih Ketat

Mekanisme evaluasi bulanan pun bakal diperketat. Bagi Rudy, lambatnya serapan anggaran sama saja dengan menahan laju ekonomi daerah. Ia ingin uang negara segera berputar di masyarakat.

“Semakin cepat belanja pemerintah, semakin cepat pula dampaknya bagi ekonomi masyarakat. Karena itu perencanaan harus lebih awal, kerja disiplin dan lebih cepat. Kalau tidak, ini akan menjadi masalah,” cetusnya mengingatkan.

Orang nomor satu di Kaltim ini mewanti-wanti agar mesin birokrasi sudah “gaspol” sejak kuartal pertama (Q1). Pasalnya, jika rapor serapan anggaran merah di kuartal I dan II, pemerintah pusat bisa saja memberikan “hukuman” berupa penilaian minus untuk alokasi dana di kuartal berikutnya.

Tata Kelola Keuangan Harus Aman

Namun, kecepatan bukan satu-satunya parameter. Rudy juga menyoroti aspek keamanan anggaran. Ia meminta tata kelola keuangan yang bersih, akuntabel, dan konsisten menggunakan sistem akuntansi pemerintahan.

Jangan sampai niat mengejar target malah berujung menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Siapkan bukti dukung dari berbagai kegiatan dan program yang telah dilaksanakan,” tandasnya.

Target akhirnya adalah harga mati: mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Gubernur menegaskan tidak boleh ada penurunan kasta opini BPK menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP), apalagi sampai jatuh ke level disclaimer. (ens)