Tangani Inflasi di Kaltim, Ekonom Dorong Pemprov Bereskan Aksesibilitas dan Rajin Sidak

Untuk menangani inflasi di Bumi Etam dalam jangka panjang, Ekonom Purwadi mendorong Pemerintah Provinsi Kaltim membereskan masalah aksesibilitas jalan antar daerah, juga rajin sidak mengecek kondisi barang kebutuhan pokok dan barang penting.

Akhir-akhir ini ancaman inflasi pada momen Ramadan dan jelang Idulfitri menjadi sorotan Pemerintah Provinsi Kaltim. Meski angka inflasi masih tercatat rendah, namun beberapa komoditas mengalami kenaikan harga.

Pada Januari 2025, inflasi tahunan (year on year) di Provinsi Kaltim tercatat sebesar 0,21 persen, mengalami penurunan jika dibanding Desember 2024 yang mencapai 1,47 persen. Dan mengalami kenaikan di bulan berikutnya.

Pada Februari 2025, inflasi tahunan Kaltim sedikit meningkat menjadi 0,22 persen. Kenaikan itu didorong oleh inflasi di Kabupaten Berau sebesar 2,69 persen. Diketahui harga cabai di Berau sempat mengalami lonjakan.

Kenaikan itu dikhawatirkan akan berdampak pada kenaikan harga sejumlah komoditas lain. Seperti beras, minyak, gula, hingga daging, jadi bahan pokok yang rawan akan kenaikan harga utamanya menjelang momen Idulfitri.

Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menjelaskan dirinya akan segera mengambil upaya-upaya untuk mengendalikan inflasi di Kaltim. Ia menyebut ada 4 strategi agar harga bahan pokok tetap terjangkau dan pasokan aman.

Empat strategi tersebut berupa upaya keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi lintas sektor. Termasuk juga memberikan subsidi pada proses distribusi bapokting jelang hari raya.

“Terus kuatkan komunikasi efektif, lakukan sinergi dan kolaborasi dari pemerintah daerah dengan forum komunikasi pimpinan daerah, dan mitra strategis dalam pengendalian inflasi agar daya beli masyarakat tetap terjangkau,” katanya belum lama ini.

Kunci Pengendali Inflasi

Terpisah, Ekonom Kaltim asal Unmul Purwadi Purwoharsojo menyebut inflasi merupakan lagu lama di Kaltim. Setiap tahun atau setiap momen besar seperti Ramadan, Idulfitri, atau bahkan Nataru, selalu terjadi inflasi.

“Ini kan setiap tahun terjadi. Seharusnya tiap tahun databasenya udah punya. Jadi tahun berikutnya bisa diantisipasi,” katanya Rabu, 12 Maret 2025.

Purwadi tak ingin kalau pemerintah baru bertindak kalau menunggu kenaikan barang dilaporkan. Jangan sampai oknum peninbun dan pengetap barang tidak terdeteksi. Dan juga jangan sampai menunggu viral dulu.

Ia mendorong Pemerintah Provinsi Kaltim melakukan pengecekan atau sidak tiap bulan ke lapangan. Memastikan bahwa ketersediaan barang aman dan harga stabil. Hal itu jauh lebih baik untuk pengendalian.

“Pola nya harus diubah. Kalau nggak tahun depan bisa naik lagi.”

Selain itu, Purwadi menyebut adanya kenaikan harga di Kaltim diakibatkan banyaknya barang yang diimpor dari daerah lain. Tidak langsung diperoleh dari dalam daerah. Terlebih kondisi aksesibilitas jalan antar daerah juga belum oke.

Ia mendorong pemerintah juga melakukan upaya perbaikan jalan penghubung antar-daerah itu dulu. Agar akses antara satu daerah ke daerah lain bisa lebih mudah, meningkatkan ekonomi, dan memperlancar distribusi.

“Jangka panjang penanganan inflasi ya harus infrastruktur dulu. BBM solar juga jangan sampai ngantri biar nggak makin mahal.”

“Dan pemerintah harus berani beda. Reklamasi lahan tambang dan lindungi lahan pertanian. Karena banyak di Kaltim adanya alih fungsi lahan. Itu harus jadi perhatian,” pungkasnya. (ens/sty)