Tekan Inflasi Jelang Lebaran, BI Kaltim Pakai Aplikasi AI ‘Mandau’ dan Strategi 4K

Tekan inflasi jelang Lebaran 2026, BI Kaltim siapkan strategi 4K dan aplikasi AI ‘Mandau’ untuk pantau harga pangan. Transaksi digital pemda (QRIS & KKI) juga terus dikebut.

Menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah, ancaman lonjakan harga kebutuhan pokok selalu menjadi langganan tahunan. Merespons siklus ini, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) bersama pemerintah daerah setempat mulai merapatkan barisan untuk mengunci stabilitas ekonomi di Bumi Etam.

Langkah antisipasi ini dimatangkan melalui High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kaltim 2026. Yang digelar di Ruang Maratua BI Kaltim, Jumat (6/3/2026).

Kepala Perwakilan BI Kaltim, Jajang Hermawan, menegaskan bahwa radar pemantauan inflasi kini difokuskan pada deretan komoditas yang punya rekam jejak sering bikin kantong masyarakat jebol jelang Lebaran.

Untuk meredam gejolak tersebut, Jajang memastikan instansinya terus mengawal penerapan jurus andalan bernama strategi 4K.

“BI Kaltim juga terus mendorong implementasi strategi 4K sebagai pilar utama stabilitas harga. Yakni Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif,” papar Jajang dalam pertemuan tersebut.

Pantau Harga Pakai Kecerdasan Buatan (AI)

Menariknya, TPID Kaltim kini tidak lagi hanya mengandalkan pantauan manual. Pemerintah daerah telah mengoptimalkan aplikasi Mandau (Mekanisme Pengendalian Komoditas Utama) Kaltim.

Aplikasi ini dipersenjatai dengan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) yang terintegrasi lintas instansi. Lewat Mandau, pergerakan harga komoditas strategis di pasar dapat dipantau secara real-time dan responsif. Sehingga pemerintah bisa langsung mengambil tindakan sebelum harga terlanjur meroket.

Kebut Digitalisasi Keuangan Daerah

Di samping urusan perut dan inflasi pangan, BI Kaltim juga menyoroti pentingnya modernisasi transaksi keuangan di tubuh pemerintahan melalui TP2DD.

Tren transaksi nontunai di Kaltim yang terus menanjak menjadi momentum pas untuk memperluas ekosistem pembayaran digital pemerintah. BI terus mendorong elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) melalui penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Dan juga Kartu Kredit Indonesia (KKI) untuk belanja daerah.

Digitalisasi ini juga diyakini menjadi kunci untuk menciptakan tata kelola uang rakyat yang lebih transparan, efisien, dan bebas bocor.

“Kami meyakini bahwa melalui sinergi yang kuat. Antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, serta seluruh pemangku kepentingan, berbagai tantangan yang dihadapi ke depan dapat dikelola dengan baik. Sekaligus membuka peluang untuk memperkuat ketahanan ekonomi daerah,” ungkap Jajang optimis.

Sebagai komitmen penutup, seluruh kepala daerah di Kaltim yang hadir sepakat untuk langsung tancap gas mengeksekusi strategi 4K. Dan memperluas kanal pembayaran digital di wilayahnya masing-masing demi mengamankan ekonomi warga jelang momen krusial Idulfitri. (ens)