Tertibkan Lalu Lintas Sungai, Pemprov Kaltim Siapkan Rp28 Miliar Bangun Tambatan Ponton Legal

Pemprov Kaltim mengalokasikan Rp28 miliar untuk membangun fasilitas tambatan kapal ponton legal berstandar pelabuhan di Sungai Kunjang dan Sungai Lais guna menertibkan pelayaran.

Kesemrawutan lalu lintas pelayaran di wilayah perairan Kalimantan Timur (Kaltim) perlahan mulai ditata. Pemerintah Provinsi Kaltim telah menyiagakan anggaran fantastis senilai Rp28 miliar.

Untuk menyulap kawasan Sungai Kunjang dan Sungai Lais menjadi fasilitas tambatan kapal tongkang atau ponton yang legal dan berstandar keselamatan tinggi.

Langkah strategis ini tak hanya bertujuan untuk mengurai kepadatan alur sungai, tetapi juga menjadi manuver tegas pemerintah untuk menekan menjamurnya praktik tambat liar yang tak mengantongi izin.

Kepala Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltim, Ahmad Maslihuddin, membeberkan bahwa rencana proyek ini sudah masuk dalam buku perencanaan tahun berjalan.

“Total anggaran yang disiapkan Rp 28 miliar. Dari jumlah itu, sekitar Rp 20 miliar dialokasikan khusus untuk pembangunan fasilitas tambat di Sungai Kunjang dan Sungai Lais,” terangnya.

Secara teknis, kapasitas kedua titik ini dirancang berbeda menyesuaikan daya dukung alam. Fasilitas di Sungai Kunjang diproyeksikan mampu menjadi titik sandar bagi sembilan ponton sekaligus. Sementara itu, Sungai Lais dirancang jauh lebih masif dengan daya tampung hingga 32 ponton.

“Bentang garis pantai di Sungai Lais sekitar satu kilometer, sehingga kapasitasnya bisa dibuat lebih besar,” papar Maslihuddin.

Tunggu Lampu Hijau Otoritas Pelayaran

Meski dana sudah siap, proyek ini belum bisa langsung dieksekusi. Dishub Kaltim masih harus duduk bersama pemangku kepentingan lain, seperti Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) serta Balai Wilayah Sungai (BWS). Konsolidasi ini wajib dilakukan guna memastikan sinkronisasi kewenangan alur sungai dan ketetapan standar keselamatan.

“Harus dilihat dulu seperti apa kebijakan alur sungainya, apakah tetap berjalan atau justru dihentikan,” ujar Maslihuddin.

Ia juga menyinggung wacana pemberlakuan penggolongan kapal 24 jam nonstop di alur sungai. Jika skema itu berlaku penuh, kapal memang bisa melintas tanpa antrean panjang. Namun, keberadaan tambatan dinilai tetap krusial sebagai area transit darurat.

“Tidak mungkin juga tidak ada tambat. Kapal tetap perlu tempat bergantian, berselisihan, atau menunggu giliran,” tambahnya.

Maslihuddin pun bersikap realistis. Jika di tengah jalan proyek ini terganjal rekomendasi otoritas pelayaran, dana puluhan miliar tersebut dipastikan tidak akan dibiarkan mengendap.

“Kalau disetujui lanjut, kita lanjutkan. Kalau tidak bisa, anggaran dikembalikan ke tim anggaran,” tegasnya.

Konstruksi Permanen

Tidak main-main, fasilitas yang akan dibangun ini bukan sekadar pelampung seadanya. Pemerintah merancang struktur permanen berstandar pelabuhan berupa dolphin yang ditopang tiang pancang baja atau beton.

Nantinya, setiap modul sandar untuk satu ponton akan dikunci oleh empat titik dolphin. Setiap titiknya akan ditancapkan hingga enam tiang pancang dengan kedalaman 30 hingga 60 meter, menyesuaikan kontur dasar sungai.

“Satu modul ada empat dolphin, jadi empat titik ikat. Ini untuk meminimalisir kejadian putus tali. Karena harus dipancang cukup dalam, biayanya memang besar,” urainya.

Terkait potensi gesekan dengan para pemain tambat ilegal yang selama ini beroperasi di kawasan tersebut, Maslihuddin mengaku tak ambil pusing. Menurutnya, pemerintah berpijak pada regulasi yang jelas dan tak terbantahkan.

“Yang kita bangun ini legal dan punya dasar. Kalau yang ilegal memang tidak ada izinnya. Mau diajukan ke pengadilan pun, yang menang tetap yang legal,” pungkasnya menutup perbincangan. (ens)