Tim Penilai Penghargaan Pembangunan Daerah Lakukan Verifikasi di Kaltim

Tim penilai PPD melakukan verifikasi di Kaltim. Tim ini akan menilai apakah Kaltim laik mendapatkan penghargaan pembangunan daerah tingkat nasional. Kaltim terakhir dapat PPD tahun 2015.

Tim penilai penghargaan pembangunan daerah (PPD) sudah tiba di Kaltim. Tim tersebut diketuai oleh Direktur Perencana Pengembangan Proyek Infrastruktur Proritas Nasional Kementerian PPN/Bappenas Sumedi Andono Mulyo, selaku tim penilai utama.

Direktur Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi Kementerian PPN Bappenas, Ahmad Dading Gunadi selaku tim penilai utama.

Serta guru besar Institut Teknologi Bandung (ITB) di Fakultas Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Prof Tommy Firman selaku tim penilai independen.

Kedatangan tiga orang dari kementerian dan akademisi perguruan tinggi ini dalam rangka melakukan penilaian tahap tiga verifikasi Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) di Provinsi Kaltim.

Mereka disambut oleh Sekretaris Daerah Kaltim Sri Wahyuni. Bersama seluruh stakeholder yang juga dihadiri para asisten, staf ahli gubernur, kepala dinas dan badan, Ketua DPRD Kaltim serta Forkompimda Kaltim. Dalam penilain tahap ketiga verifikasi PPD, tim penilai melakukan konfirmasi dan tanya jawab.

Sekda Sri Wahyuni menyatakan, tim penilai utama dan tim penilai independen terkait penilaian PPD, telah melakukan kunjungan satu hari di Balikpapan. Untuk meninjau beberapa lokasi sesuai dengan informasi yang disampaikan kepada tim penilai.

“Hari ini, tim penilai utama dan tim independen akan melakukan verifikasi dan menggali informasi lebih lanjut kepada para pemangku kepentingan,” jelasnya.

Dia menyampaikan tim penilai yang melakukan verifikasi bagi Pemprov Kaltim memasuki tahap ketiga dalam penghargaan PPD.

Ini lanjutnya, sebuah momentum yang baik pada saat Kaltim menjadi mitra utama Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Tahun ini Kaltim juga menjadi satu-satunya daerah di tanah air dan level Asia Pasifik yang telah berhasil melaksanakan carbon fund. Kalau kemarin pada saat kami presentasi dengan tim, kita sampaikan pada saat itu kita baru menandatangani perjanjian kerjasama dengan Kementerial LHK terkait penggunaan dana carbon fund dari World Bank sebesar 20,9 juta USD.”

“Tetapi pada hari ini kami sedang melakukan asistensi untuk melaksanakan kegiatan, sebab dananya sudah masuk ke kas daerah pada pekan lalu, dan pada saat ini asistensi untuk pelaksanaan kegiatan di lapangan,” paparnya.

Sekda menambahkan, terakhir Provinsi Kaltim mendapatkan PPD pada tahun 2015 dan tentu Penghargaan Pembangunan Daerah ini akan menjadi sebuah hadiah, tidak hanya bagi Pemprov Kaltim tapi bagi seluruh masyarakat Kalimantan Timur.

Termasuk semua yang hadir pada kesempatan ini, yang selalu bersama-sama dengan Pemprov dalam setiap pelaksanaan kegiatan atau upaya-upaya untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan.

“Tim peneliti utama dan tim peneliti independen nantinya akan menggali lebih lanjut terkait informasi yang diperlukan yang akan dikonfirmasi dari seluruh stakeholders, ketua dan anggota DPRD Kaltim, akademisi, LSM, dunia usaha, tokoh masyarakat, mahasiswa, TGUP3 Kaltim unsur kelompok wanita, anak penyandang disabilitas, ketua forum anak, unsur penggiat lingkungan hidup, perusahan, dari unsur lembaga internasional yang menjadi mitra pembangunan Kaltim, serta undangan lainnya,” papar Sri Wahyuni.

Tim penilai utama Sumedi Andono menegaskan, Kaltim benchmarknya bukan provinsi yang lain, tapi harus kota ibu kota yang lain seperti Tokyo, Seoul, Kuala Lumpur dan sebagainya.

Oleh sebab itu, tantangan bersama bagaimana greeding seluruh tata kelola termasuk perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi agar supaya kinerja pembangunan setara dengan Tokyo, Seoul dan ibukota yang lain.

“Jadi ini kesempatan dan momentum yang baik bagi kita untuk memperbaiki tata kelola dan menuju kinerja pembangunan yang lebih baik, salah satu kunci dari kemajuan adalah inovasi, jadi daerah bangsa yang inovatif.

Itu akan lebih cepat berkembang, cepat maju dan cepat sejahtera, dan kami dari Bappenas pada hari ini mengklarifikasi bukan menilai, tapi mengklarifikasi apa yang sudah dilakukan oleh Kaltim mungkin dari kegiatan atau program atau kebijakan yang sudah dilakukan bisa direplikasi daerah lain karena sudah maju dan berkembang,” tandasnya.

Ada tiga hal yang ingin diklarifikasi tim penilai. Pertama adalah bagaimana kinerja pembangunan Kaltim. Apakah on the track ataukah cukup atau masih kurang, kemudian bagaimana keterlibatan masyarakat dari dinas, termasuk LSM, tokoh masyarakat, serta pendekatan partisipatif, pendekatan politik dari DPRD Kaltim dalam proses perumusan kebijakan.

“Sebenarnya ada tiga tahap penilaian, tahap pertama terhadap dokumen perencanaan, karena perencanaan yang baik itu dimulai dari penyusunan kebijakan secara terukur, kemudian penganggaran secara akurat, ini bobotnya 30 persen termasuk dokumen inovasinya. Kemudian tahap kedua itu sudah dilakukan di Jakarta presentasi dan wawancara oleh Sekda Prov Kaltim bersama tim. Dan hari ini, proses verifikasi itu bobotnya 45 persen,” jelas Sumedi. (mar/yans/adpimprovkaltim)

ADVERTORIAL DISKOMINFO KALTIM