Tinggalkan Era Jual Bahan Mentah, Gubernur Rudy Mas’ud Kebut Hilirisasi di KEK Maloy

Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud tinjau KEK MBTK di Kutai Timur (KEK Maloy). Kaltim siap tinggalkan era jual bahan mentah dan fokus percepat hilirisasi industri.

Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, meninjau langsung Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK) di Kutai Timur, Rabu 25 Februari 2026.

Kunjungan ini menjadi sinyal kuat pemerintah provinsi untuk mempercepat industrialisasi agar Kaltim tak lagi sekadar mengeruk dan menjual komoditas mentah.

Dalam tinjauannya, gubernur yang akrab disapa Harum tersebut menegaskan bahwa KEK MBTK harus segera difungsikan sebagai magnet ekonomi baru.

Target KEK MBTK

Target utamanya adalah membangun industri pengolahan yang mampu memberikan nilai tambah pada komoditas lokal sebelum dilempar ke pasar, sehingga Kaltim perlahan bisa lepas dari ketergantungan sektor ekstraktif.

Direktur PT MBTK, Ade Himawan, menjelaskan bahwa Kutai Timur memang dirancang secara geostrategis sebagai episentrum hilirisasi. Sektor yang disasar sangat luas, mulai dari pengolahan kelapa sawit dan produk turunannya, industri mineral, gas, batu bara, hingga pariwisata.

Untuk menopang ambisi tersebut, infrastruktur pendukung seperti pembangunan pelabuhan internasional dan peningkatan akses jalan raya tengah dipersiapkan. Demi menjamin kelancaran logistik bahan baku maupun hasil industri.

“KEK MBTK terbuka untuk berbagai sektor, mulai dari pengolahan kayu, energi, logistik, hingga penyediaan infrastruktur.

Calon investor dari berbagai negara sudah menunggu. Ini menjadi perhatian bersama untuk mendukung kawasan yang telah menyerap anggaran sekitar Rp1,7 triliun,” ujar Ade saat mendampingi kunjungan Gubernur Kaltim.

Di atas kertas, KEK Maloy memiliki daya tawar yang tinggi di mata investor. Posisinya yang membelah lintasan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II menjadikannya titik yang sangat strategis sebagai jalur perdagangan internasional, sekaligus simpul logistik utama di kawasan Indonesia timur.

Sebagai catatan, proyek raksasa ini pertama kali diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 1 April 2019 silam.

Pengembangan kawasan ini disokong oleh pendanaan patungan dari APBN, APBD Provinsi Kaltim, dan APBD Kabupaten Kutai Timur. Dengan total nilai proyek yang diproyeksikan menyentuh angka Rp2,6 triliun. (ens)