KUTIM
Transparansi Keuangan Diusulkan Dibahas Rinci dalam Rapat DPRD Kutim



Persoalan transparansi dan akuntabilitas keuangan Kabupaten Kutai Timur menjadi sorotan F-Nasdem DPRD Kutim. Ia mengusulkan agar persoalan ini dapat menjadi perhatian serius dan dibahas terinci melalui rapat DPRD Kutim.
Dalam sidang paripurna ke-27 masa persidangan ke III tahun sidang 2023/2024 DPRD) Kutim, Kamis 13 Juni 2024 lalu, Fraksi Nasdem menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.
“Mengawali pemandangan umum Fraksi Nasdem ini, kami menyampaikan bahwa transparansi adalah hal yang sangat penting,” kata Anggota DPRD Kutim F-Nasdem, Ubaldus Badu.
Menurutnya. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 menggambarkan hasil dan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
“Ini adalah upaya untuk mendorong akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah,” katanya.
“Ini adalah kesempatan untuk melakukan kajian ulang terhadap perencanaan keuangan di masa mendatang,” ujarnya.
“Kami berharap ke depan, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah terus dijaga dan ditingkatkan,” bebernya.
Ia pun mengusulkan agar hal ini dapat dibahas oleh DPRD Kutim dari semua fraksi yang akan menjadi rekomendasi kebijakan kepada pemerintah.
Dilain itu, Fraksi Nasdem juga mengapresiasi capaian kinerja keuangan daerah tahun 2023.
“Kami sangat menghargai pencapaian ini, karena ini menunjukkan kerja keras dan perencanaan yang matang,” ungkapnya.
Realisasi pendapatan daerah mencapai Rp8,59 triliun atau 104,13% dari target anggaran.
Belanja daerah juga menunjukkan hasil yang baik dengan realisasi sebesar Rp7,54 triliun atau 84,18% dari anggaran yang ditetapkan.
Pembiayaan daerah menunjukkan penerimaan dan pengeluaran masing-masing mencapai 100% dari target, yaitu Rp1,57 triliun dan Rp46,5 miliar.
Saldo kas akhir sebesar Rp1,77 triliun menunjukkan masih ada kegiatan yang belum terlaksana. (han/am)


-
BALIKPAPAN4 hari ago
Hingga Mei 2025, BPJS Ketenagakerjaan Balikpapan Bayarkan Rp211 Miliar Klaim JHT
-
SEPUTAR KALTIM4 hari ago
Dishub Kaltim Pastikan Operator Ojol Terapkan Tarif Sesuai Pergub 2023, Maxim Siap Patuhi Aturan
-
SAMARINDA2 hari ago
BRIDA Kaltim Petakan Daya Dukung Wilayah untuk Dukung Pembangunan IKN
-
SEPUTAR KALTIM4 hari ago
Darlis Pattalongi: Ijazah PAUD Bukan Syarat Mutlak Masuk SD di Kaltim
-
SAMARINDA3 hari ago
Guru Senior Terkejut Ditunjuk Jadi Plt Kepala SMAN 10 Samarinda
-
NUSANTARA4 hari ago
PMI di Korsel Meninggal Akibat Kecelakaan Kerja, Pemerintah Bawa Pulang Jenazah dan Beri Santunan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
-
SAMARINDA3 hari ago
Kepala SMA 10 Samarinda Diberhentikan Sementara, Pertanyakan Kewenangan Plt Disdikbud
-
SEPUTAR KALTIM2 hari ago
Ratusan PPPK Kaltim Tandatangani SPK, BKD Tegaskan Komitmen Kinerja