Connect with us

KUTIM

Transparansi Keuangan Diusulkan Dibahas Rinci dalam Rapat DPRD Kutim

Diterbitkan

pada

Anggota DPRD Kutim F-Nasdem, Ubaldus Badu saat diwawancarai wartawan usai paripurna. (Kaltim Faktual)

Persoalan transparansi dan akuntabilitas keuangan Kabupaten Kutai Timur menjadi sorotan F-Nasdem DPRD Kutim. Ia mengusulkan agar persoalan ini dapat menjadi perhatian serius dan dibahas terinci melalui rapat DPRD Kutim.

Dalam sidang paripurna ke-27 masa persidangan ke III tahun sidang 2023/2024 DPRD) Kutim, Kamis 13 Juni 2024 lalu, Fraksi Nasdem menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

“Mengawali pemandangan umum Fraksi Nasdem ini, kami menyampaikan bahwa transparansi adalah hal yang sangat penting,” kata Anggota DPRD Kutim F-Nasdem, Ubaldus Badu.

Menurutnya. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 menggambarkan hasil dan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

Baca juga:   Usai Reses, Legislator Kutim Arang Jau Sebut Banyak Aspirasi Masyarakat Terkait Pertanian

“Ini adalah upaya untuk mendorong akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah,” katanya.

“Ini adalah kesempatan untuk melakukan kajian ulang terhadap perencanaan keuangan di masa mendatang,” ujarnya.

“Kami berharap ke depan, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah terus dijaga dan ditingkatkan,” bebernya.

Ia pun mengusulkan agar hal ini dapat dibahas oleh DPRD Kutim dari semua fraksi yang akan menjadi rekomendasi kebijakan kepada pemerintah.

Dilain itu, Fraksi Nasdem juga mengapresiasi capaian kinerja keuangan daerah tahun 2023.

“Kami sangat menghargai pencapaian ini, karena ini menunjukkan kerja keras dan perencanaan yang matang,” ungkapnya.

Realisasi pendapatan daerah mencapai Rp8,59 triliun atau 104,13% dari target anggaran.

Baca juga:   Peningkatan Infrastruktur Air Semakin Baik, DPRD Kutim Apresiasi Program Pamsimas dan Kinerja PDAM

Belanja daerah juga menunjukkan hasil yang baik dengan realisasi sebesar Rp7,54 triliun atau 84,18% dari anggaran yang ditetapkan.

Pembiayaan daerah menunjukkan penerimaan dan pengeluaran masing-masing mencapai 100% dari target, yaitu Rp1,57 triliun dan Rp46,5 miliar.

Saldo kas akhir sebesar Rp1,77 triliun menunjukkan masih ada kegiatan yang belum terlaksana. (han/am)

Ikuti Berita lainnya di Gambar berikut tidak memiliki atribut alt; nama berkasnya adalah Logo-Google-News-removebg-preview.png

Bagikan

advertising

POPULER

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Hello. Add your message here.