Wagub Seno Aji Dorong Sinergi untuk Perlindungan Perempuan dan Anak

Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Hal ini disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi Daerah PPPA Kaltim 2025 di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Kutai Timur, Minggu 25 Mei 2025 malam.

Rakorda yang berlangsung pada 25–27 Mei ini mengangkat tema “Membangun Sinergitas dan Kolaborasi untuk Mewujudkan Lingkungan yang Ramah Perempuan dan Peduli Anak melalui Ruang Bersama Indonesia (RBI)”.

“Isu perempuan dan anak adalah tanggung jawab bersama. RBI bukan sekadar forum, tapi harus menjadi gerakan nyata menciptakan lingkungan yang aman dan setara,” ujar Seno.

Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Kaltim mendukung penuh implementasi RBI di seluruh kabupaten/kota sebagai bagian dari penguatan sistem perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak.

“Kita ingin Kaltim jadi contoh bahwa perlindungan perempuan dan anak bukan hanya wacana, tapi kerja nyata yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan media,” tegasnya.

Seno juga menyoroti pentingnya pelaksanaan D/KRPPA (Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak) dalam mendukung Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Saat ini, sembilan dari sepuluh kabupaten/kota di Kaltim telah meraih predikat KLA.

Kabupaten Mahakam Ulu menjadi satu-satunya daerah yang belum masuk kategori KLA. Menurut Seno, ini menjadi tantangan bersama agar semua pihak lebih aktif meningkatkan pengasuhan, kesejahteraan keluarga, dan perlindungan anak hingga ke tingkat desa.

“Desa dan kelurahan sebagai ujung tombak pembangunan harus menjadi bagian penting dari sistem RBI. Kita ingin perempuan dan anak terlibat aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan,” tambahnya.

Rakorda PPPA 2025 dihadiri Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman, Kepala DP3A Kaltim Noryani Sorayalita, perwakilan Komisi IV DPRD Kaltim, Deputi Bidang Kesetaraan Gender KemenPPPA Dr. Amurwani Dwi Lestariningsih, Fasilitator Nasional D/KRPPA Drs. Dermawan, serta kepala OPD dan instansi vertikal lainnya.

Forum ini diharapkan menghasilkan kebijakan yang aplikatif dan berkelanjutan demi terwujudnya lingkungan yang ramah perempuan dan peduli anak di Kalimantan Timur. (sef/pt/portalkaltim/sty)