54 Pejabat Administrator Pemprov Kaltim Ikuti Pemetaan Potensi dan Kompetensi Jabatan

Sebanyak 54 pejabat administrator lingkup Pemprov Kaltim ikuti Pemetaan Potensi dan Kompetensi Jabatan. Kegiatan ini tentu saja untuk meningkatkan kemampuan masing-masing pejabat agar memiliki kompetensi, integritas dan moralitas yang baik.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni membuka dan memberikan arahan kepada pejabat administrator yang mengikuti Pemetaan Potensi dan Kompetensi Jabatan Administrator di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Kegiatan ini dilaksanakan di UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai BKD Kaltim, Jalan Kartini Nomor 13 Samarinda, Selasa 27 Februari 2024.

Peserta penilaian potensi dan kompetensi jabatan administrator kali ini berjumlah 54 orang pejabat administrator lingkup Pemprov Kaltim.

Dalam arahannya, Sekda Sri Wahyuni menyampaikan bahwa sebelumnya pada sharing session bersama pejabat administrator yang digelar BPSDM Kaltim telah diberikan penguatan.

Penguatan ini menjelaskan bahwa pejabat administrator menjadi kader-kader untuk melanjutkan kepemimpinan di dinas/instansi di bawah Pemprov Kaltim.

“Tetapi jenjang ini tidak serta merta jika eselon III harus naik ke eselon II, semua ada prosesnya. Ada uji kompetensinya. Jangankan untuk naik ke eselon II, untuk eselon III saja ada penyesuaian berdasarkan kompetensi dari pejabat administrator. Ini adalah sebuah tuntutan dari yang namanya sistem merit,” ujar Sri Wahyuni.

Dengan adanya penilaian kompetensi pejabat administrator ini, enggak menjadikan downgrade.

Penilaian ini justru untuk meningkatkan kemampuan masing-masing pejabat administrator bahwa setiap saat harus adaptif dan bisa menyesuaikan diri, memiliki kompetensi, integritas dan moralitas yang baik.

“Eselon II pun harus begitu, ada uji kompetensi setiap 2 tahun sekali. Untuk memastikan bahwa kita tetap berada di jalur yang sesuai dengan isu-isu yang sudah ada. Pejabat administrator memiliki bawahan yang harus dikelola dengan baik, seperti pejabat pengawas dan PPPK yang fresh graduate dan mungkin punya skill. Nah untuk mengelola sumber daya, mengelola isu-isu dibutuhkan pimpinan yang memiliki kompetensi yang memadai. Melalui penilaian potensi dan kompetensi ini kita harapkan dapat mengetahui area-area yang mungkin selama ini diabaikan, tetapi sebenarnya itu merupakan core untuk menjadi pemimpin, untuk menggerakkan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi,” jelas Sri.

Harapannya, penilaian potensi dan kompetensi ini juga ada skillage untuk peningkatan kapasitas pejabat administrator di Pemprov Kaltim.

Tentu saja hasilnya akan menjadi basis data bagi tim penilai kinerja untuk melakukan penempatan, penyesuaian, memetakan posisi jabatan dan pengaturan manajemen ASN menjadi lebih baik.

“Semua peserta agar dapat mengikuti ini dengan baik, dengan rileks, konsentrasi, bahwa semua yang dijalani ini untuk bapak ibu sendiri dan untuk Pemprov Kaltim,” ungkapnya. (rw)