DPRD Samarinda: Mencegah Pencurian Kabel LPJU Itu Bisa, tapi Mahal

Menurut anggota DPRD Samarinda, Samri Saputra, satu-satunya hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi pencurian kabel LPJU. Adalah menghukum berat pelakunya supaya jera. Karena untuk mencegahnya, ada harga yang harus dibayar. Sementara kekuatan finansial pemkot tidak memadai.

Kasus pencurian kabel Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di Samarinda pekan lalu. Yang merugikan Dishub Samarinda hingga Rp67 juta. Hanyalah 1 dari sekian banyak kasus serupa. Aksi pencurian kabel itu sudah seperti wabah musiman.

Menurut Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Samri Saputra kasus pencurian ini bukan hanya merugikan negara. Tapi juga masyarakat. Karena yang diambil oleh komplotan pencuri ini adalah kabel aktif. Supaya tidak berulang, dia berharap pelaku mendapat sanksi yang berat, agar menjadi warning bagi komplotan lainnya.

“Ya nanti kita minta kita minta tindak hukum yang tegas. Supaya ada efek jera dan tidak melakukan lagi,” ungkapnya, Selasa.

Hal lain yang bisa dilakukan, yakni dengan merekayasa instalasi listrik LPJU. Di-setting agar lebih safety dan menyulitkan pencuri. Walau mungkin tidak signifikan, menurut Samri cara ini layak dipertimbangkan.

“Ini juga sebagai hal yang perlu diperhatikan dari kontraktor. Itu ketika membuat instalasi harus memperhatikan tingkat keamanan,” jelasnya.

Satu hal lagi adalah memberangus penadah. Karena pencuri tidak akan beraksi kalau kabel curiannya tidak ada yang membeli. Pemerintah bisa menjalin koordinasi dengan aparat penegak hukum untuk melakukan ini.

Mencegah Pencurian; Mau tapi Sulit

Lantas bagaimana dengan langkah pencegahan? Menurut Samri, hal itu sangat mungkin dilakukan. Secara teknis bisa, tapi secara anggaran … sulit terealisasi.

“Memang dilema, di sisi lain kita memerlukan yang safety. Sedangkan anggaran yang diberikan tidak mencukupi,” ujarnya.

Satu di antara cara untuk meningkatkan keamanan yakni dengan menerapkan sistem kabel tanam. Namun realisasinya berat, karena membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Anggaran LPJU yang didapat Dishub tak akan cukup untuk itu.

Opsi lainnya adalah dengan menambah personel keamanan. Tapi lagi-lagi, penambahan orang berarti penambahan biaya operasional.

“Harusnya sumber daya manusia yang ada itu ditambah. Tapi memang kembali lagi ke anggaran yang terbatas itu,” lanjutnya.

“Di satu sisi kita mau memberikan pelayanan yang baik untuk kemaslahatan warga Kota Samarinda. Tetapi kita tidak bisa juga jika tidak memberikan gaji kepada sumber daya manusia, semisal ditambah,” imbuhnya.

Terlepas dari dilematis yang terjadi, pemkot harus bertindak lebih aktif dari sebelumnya. Jika hanya sekadar memperbaiki kerusakan akibat dicuri, tanpa melakukan upaya tambahan. Samri memprediksi misi Samarinda Terang 2024 akan sulit terwujud.

Tentu ini menjadi ironi, ibu kota provinsi Kaltim. Kota terbesar di Pulau Kalimantan. Dekat dengan IKN pula. Namun Samarinda menjadi kota yang gelap gulita saat malam tiba. (gig/dra)