Anhar: Pemkot Samarinda Jangan Pandang Remeh PKL

Anggota DPRD Samarinda Anhar masih menyayangkan aksi penutupan Tepian Mahakam. Terlebih pemkot tak memikirkan keberlanjutan usaha para PKL Tepian.

Empat bulan sudah Tepian Mahakam depan gubernuran tutup. Kini, kawasan tersebut tidak ‘bercahaya’ lagi. Gelap gulita saat malam tiba. Dan tampak masih cukup banyak warga yang mendatanginya. Entah untuk apa.

Untuk diketahui, Pemkot Samarinda menutup Tepian Mahakam untuk menyeterilkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan tersebut. Selain juga akan direvitalisasi menjadi Tepian Mahakam next level.

Sehingga aktivitas wisata kuliner yang sudah eksis sejak lama. Harus dibubarkan. Begitu juga dengan pedagangnya.

Pemkot tidak merelokasi PKL Tepian karena pada dasarnya, mereka tidak berjualan di pasar atau tempat perdagangan yang diatur.

Anggota Komisi III DPRD Samarinda Anhar ikut angkat bicara. Menurutnya, pemkot tidak perlu segitunya.

“Coba saja berikan mereka ruang dengan metode dan manajemen penataan PKL yang bagus tanpa harus memindahkan dan tanpa harus mengejar-ngejar mereka,” jelas Anhar, Kamis, 2 Februari 2023.

Anhar menilai pemkot tidak bisa menyepelekan PKL. Karena dari pedagang kecil itulah, ekonomi kerakyatan bisa berputar. Sehingga bisa mengurangi jumlah pengangguran dan angka kemiskinan.

Bonusnya, makanan khas Samarinda bisa dipasarkan secara natural. Tanpa program promosi dan semacamnya.

“PKL juga termasuk memiliki potensi besar yang dapat menumbuhkan nilai ekonomi masyarakat. Jadi tidak bisa dipandang sebelah mata.”

“Jika ditata kelola dengan baik. Seperti kota lain itu PKL-nya malah menjadi (pelaku) wisata kuliner dengan menampilkan makanan khas mereka,” sambungnya.

Anhar menyadari, keberadaan PKL yang tidak sesuai aturan kerap mengganggu keindahan dan lalu lintas kota. Tak hanya di Tepian, tapi hampir di seluruh kota. PKL kerap berjualan di trotoar, bahkan memakan bahu jalan.

Karena itu, politikus PDIP tersebut berharap, pemkot memiliki formula yang pas untuk melakukan pembinaan. Selain mengontrol letak lapak, juga memastikan kualitas produknya. Jika ini terjadi, pemerintah dan PKL bisa saling mengambil manfaat.

“Jangan sampai terlihat indah tapi rakyat secara ekonomi sengsara. Sebenarnya juga PKL bisa memberikan nilai tambah APBD kita lewat PAD. Kalau pemkot bisa memikirkan konsep yang baik,” pungkasnya. (sgt/dra)