Meski Tak Ada Kasus, Pemprov Kaltim Terus Vaksinasi Hewan Cegah PMK

Pemprov Kaltim akan terus melakukan program vaksinasi terhadap hewan khususnya ternak sapi. Untuk mengendalikan PMK. Meski provinsi ini masuk dalam zero case atau tanpa kasus.

Pemerintah Provinsi Kaltim memandang serius penanganan penyakit mulut dan kuku (PMK) yang terjadi pada hewan ternak sapi. Tahun ini, sesuai rapat pimpinan di lingkup Pemerintah Provinsi Kaltim, Gubernur Kaltim Isran Noor menegaskan masalah PMK di daerah agar betul-betul diperhatikan.

Apalagi, Kaltim dipastikan sudah masuk zero case. Artinya, sudah tidak ada kasus mengarah ke PMK.

“Memang, kita sudah masuk zero case, tapi kewaspadaan penting dilakukan. Karena itu, pengendalian PMK harus dilakukan, khususnya tahun ini,” pintanya.

Berdasarkan data dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kaltim dan BPKAD Kaltim, ada kurang lebih anggaran dialokasikan tahun ini mencapai Rp2,7 miliar dengan tujuan pengendalian PMK.

Tahun lalu Kaltim mendapatkan dosis vaksin PMK sebanyak 74.800 dosis dan telah terealisasi 80 persen.

“Untuk itu, saya minta ini harus dikendalikan dengan maksimal sesuai anggaran yang tersedia,” pesan gubernur.

Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Fahmi Himawan menjelaskan. Alokasi Rp2,7 miliar itu diperuntukan bagi pelaksanaan fasilitas pendukung optimalisasi reproduksi, penandaan hewan dan vaksinasi PMK, serta ģangway dan kandang jepit.

Kemudian juga akan dilakukan pengadaan hijauan pakan ternak dalam rangka penguat kondisi ternak terdampak PMK di sejumlah titik di Kaltim.

Tak hanya itu, pendampingan dan pengawalan kegiatan penandaan dan pendataan hewan terdampak PMK, juga akan dilakukan.

Termasuk pengadaan sarana penunjang kegiatan vaksinasi PKM di lapangan, belanja obat-obatan dan vitamin, serta edukasi PMK ke kelompok ternak dan lain-lainnya.

“Yang jelas, pada 2023 ini tetap dilaksanakan vaksinasi secara berkelanjutan. Dengan tujuan untuk membentuk kekebalan individual hewan ternak. Harapannya herd immunity tahun ini dapat tercapai 80 persen,” jelas Fahmi. (am)

ADVERTORIAL DISKOMINFO KALTIM