Komisi IV: Pemberlakuan Sistem Zonasi PPDB di Kaltim Alami Kendala

Zonasi PPDB Kaltim masih butuh perbaikan. Karena di lapangan nyata masih banyak persoalan yang dihadapi. Terbatasnya jumlah sekolah SMA dan SMK, ternyata tak sebanding dengan jumlah lulusan tiap tahun.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Puji Setyowati menyebutkan. Pemberlakuan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kaltim hingga kini masih menjadi persoalan.

Persoalan yang paling krusial yakni terbatasnya jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) negeri di beberapa wilayah zonasi, bahkan tidak sebanding dengan jumlah lulusan pelajar setiap tahun.

“Karena tidak sebanding itu terkadang sekolah negeri terbatas dengan jumlah batasan kuota, jadi yang selalu ditemukan kendalanya kepenuhan, jangan sampai justru karena zonasi ada anak yang tidak jadi sekolah,” ujar Puji baru-baur ini.

Menurutnya, jika persoalan ini dapat disikapi dengan baik, maka tentu dapat menimbulkan pemerataan siswa SMA dan SMK antara sekolah negeri maupun sekolah swasta. Puji pun mengimbau kepada seluruh para orangtua siswa agar tidak segan memasukan anaknya di sekolah-sekolah swasta.

“Karena biar bagaimanapun, kita juga tetap mengedukasi agar sekolah swasta juga dapat distribusi siswa dan siswi,” ujarnya.

Seharusnya, kata dia, Dalam menghadapi potensi pemerataan distribusi pelajar yang akan beranjak ke SMA dan SMK swasta, maka perlu ada penambahan sarana dan prasarananya mesti turut diperhatikan.

“Ini supaya ada pemerataan, pemenuhan kuota jumlah siswa, harus seiring juga dengan fasilitas,” tutupnya. (hms7/dprdkaltim/am)

ADVERTORIAL DISKOMINFO KALTIM