POLITIK
Kaltim Perlu Contoh Jakarta; Kalau Rapat Banmus DPRD Dihadiri Pemprov
Agiel Suwarno memuji cara kerja Banmus DPRD Jakarta. Karena selalu melibatkan unsur pemprov. Sehingga eksekusi program pembangunan lebih cepat. Karena sudah tahu sama tahu sejak awal.
Anggota DPRD Kaltim Agiel Suwarno memaparkan hasil kunjungan kerja ke DPRD DKI Jakarta beberapa hari lalu. Satu hal yang ia pengin betul terjadi di Kaltim. Adalah saat Rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kaltim. Ada unsur pemprov yang hadir.
“Pada tanggal 29-31 Maret, kami dari Banmus DPRD Kaltim melakukan kunjungan kerja ke DPRD DKI Jakarta. Untuk replikasi atau meniru hal-hal baik yang bisa diadopsi ke Kaltim, salah satunya mesti melibatkan unsur pemerintah provinsi dalam rapat Banmus,” ucap Agiel, Selasa 4 April 2023.
Secara teknis rapat Banmus yang diterapkan DPRD DKI. Hasil rapat harus diketahui pemprov. Sehingga kepala daerah wajib hadir dalam rapat Banmus. Kalau gubernur mendadak berhalangan, ada koordinasi. Sehingga ada penyesuaian agenda kerja.
Di Kaltim Kebalikannya
‘Budaya’ di DPRD Kaltim, kata Agiel justru kebalikannya. Rapat Banmus tidak pernah mengundang pemprov. Sehingga sering berdampak pada ketidakhadiran kepala daerah saat Rapat Paripurna DPRD.
Seperti yang terjadi pada Rapur Pengesahan Raperda RTRW Kaltim. Ataupun rapur-rapur penting lainnya. Sehingga berdampak pada disharmonisasi antara legislatif dan eksekutif.
Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan, jadwal atau agenda kedewanan juga harus bersesuaian dengan agenda Pemprov, sehingga ada sinkronisasi termasuk agenda prioritas.
“Dengan begitu jika jadwal sudah difinalisasi bersama pemerintah, maka mereka menyepakati jadwal dengan dewan agar tidak bertabrakan.”
“Selama ini kadang kita rapat dengan tim pemprov tidak hadir sehingga kadang yang mestinya gubernur hadir menjadi tidak. Seperti pengesahan rancangan peraturan daerah (Raperda) RTRW kemarin bahkan gubernur tidak hadir,” ujar Agiel.
Hal lain yang dijadikan fokus pembahasan pada kunjungan kerja ke DKI Jakarta tersebut. Soal anggaran mereka dalam sisi sosialisasi peraturan daerah (Sosper) dan hal-hal teknis lainnya. (mhn/dra)
-
KUTIM5 hari agoPLN dan Pemkab Kutai Timur Bahas Aset Daerah untuk Proyek SUTT 150 kV Muara Wahau–Sangatta
-
EKONOMI DAN PARIWISATA5 hari agoEkspor Kepiting Kaltim Tembus Rp13,44 Miliar, China hingga Singapura Jadi Pasar Utama
-
SAMARINDA4 hari agoBalita di Samarinda Meninggal Setelah Sesak Napas, Ibu Ceritakan Kronologi Perawatan
-
EKONOMI DAN PARIWISATA3 hari agoKaltim Masuk 5 Besar Nasional Pembangunan Pariwisata 2026, Unggul di Lingkungan Pendukung
-
KUKAR5 hari agoAulia Rahman Basri Tekankan Hasil Industri Energi Harus Dirasakan Masyarakat Kukar
-
SAMARINDA2 hari agoWarga Samarinda Turun ke Jalan, Desak Karhutla Kaltim Jadi Bencana Nasional
-
KUKAR4 hari agoJadi Rp50 Juta per RT, Anggaran RT-Ku Terbaik Disalurkan Mulai Bulan Ini
-
KUKAR2 hari agoPersiapan MTQH XLVI Kaltim Capai 80 Persen, Kukar Siapkan Tahap Pembangunan

