POLITIK
Kaltim Perlu Contoh Jakarta; Kalau Rapat Banmus DPRD Dihadiri Pemprov

Agiel Suwarno memuji cara kerja Banmus DPRD Jakarta. Karena selalu melibatkan unsur pemprov. Sehingga eksekusi program pembangunan lebih cepat. Karena sudah tahu sama tahu sejak awal.
Anggota DPRD Kaltim Agiel Suwarno memaparkan hasil kunjungan kerja ke DPRD DKI Jakarta beberapa hari lalu. Satu hal yang ia pengin betul terjadi di Kaltim. Adalah saat Rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kaltim. Ada unsur pemprov yang hadir.
“Pada tanggal 29-31 Maret, kami dari Banmus DPRD Kaltim melakukan kunjungan kerja ke DPRD DKI Jakarta. Untuk replikasi atau meniru hal-hal baik yang bisa diadopsi ke Kaltim, salah satunya mesti melibatkan unsur pemerintah provinsi dalam rapat Banmus,” ucap Agiel, Selasa 4 April 2023.
Secara teknis rapat Banmus yang diterapkan DPRD DKI. Hasil rapat harus diketahui pemprov. Sehingga kepala daerah wajib hadir dalam rapat Banmus. Kalau gubernur mendadak berhalangan, ada koordinasi. Sehingga ada penyesuaian agenda kerja.
Di Kaltim Kebalikannya
‘Budaya’ di DPRD Kaltim, kata Agiel justru kebalikannya. Rapat Banmus tidak pernah mengundang pemprov. Sehingga sering berdampak pada ketidakhadiran kepala daerah saat Rapat Paripurna DPRD.
Seperti yang terjadi pada Rapur Pengesahan Raperda RTRW Kaltim. Ataupun rapur-rapur penting lainnya. Sehingga berdampak pada disharmonisasi antara legislatif dan eksekutif.
Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan, jadwal atau agenda kedewanan juga harus bersesuaian dengan agenda Pemprov, sehingga ada sinkronisasi termasuk agenda prioritas.
“Dengan begitu jika jadwal sudah difinalisasi bersama pemerintah, maka mereka menyepakati jadwal dengan dewan agar tidak bertabrakan.”
“Selama ini kadang kita rapat dengan tim pemprov tidak hadir sehingga kadang yang mestinya gubernur hadir menjadi tidak. Seperti pengesahan rancangan peraturan daerah (Raperda) RTRW kemarin bahkan gubernur tidak hadir,” ujar Agiel.
Hal lain yang dijadikan fokus pembahasan pada kunjungan kerja ke DKI Jakarta tersebut. Soal anggaran mereka dalam sisi sosialisasi peraturan daerah (Sosper) dan hal-hal teknis lainnya. (mhn/dra)

-
SEPUTAR KALTIM4 hari ago
Bontang Raih Peringkat Pertama Keterbukaan Informasi Publik se-Kaltim 2025
-
SEPUTAR KALTIM2 hari ago
Lewat Penguatan Demokrasi, Darlis Dorong Masyarakat Samarinda Lebih Kritis dan Aktif
-
SEPUTAR KALTIM4 hari ago
Bulbak PKH 2025 Resmi Ditutup, Kaltim Perkuat Sektor Peternakan
-
SEPUTAR KALTIM4 hari ago
Kaltim Catat Lompatan Besar dalam Keterbukaan Informasi Publik 2025
-
NUSANTARA4 hari ago
Program MBG Bantu Anak Kuli Bangunan Dapat Pekerjaan: “Sekarang Bisa Bantu Keluarga”
-
PARIWARA2 hari ago
CustoMAXi Yamaha Makassar 2025, XMAX Motorized Jadi Pusat Perhatian
-
SEPUTAR KALTIM2 hari ago
Sri Wahyuni Soroti Dominasi PPPK dan Tantangan ASN Daerah di Rakernas Korpri 2025
-
OLAHRAGA2 hari ago
Sri Wahyuni: Kaltim Datang ke Pornas untuk Berprestasi, Bukan Sekadar Berpartisipasi