POLITIK

Kaltim Perlu Contoh Jakarta; Kalau Rapat Banmus DPRD Dihadiri Pemprov

Diterbitkan

2 tahun yang lalu

pada

5 April 2023

Oleh

Redaksi 2

Anggota DPRD Kaltim, Agiel Suwarno. (Hafif Nikolas/Kaltim Faktual)

Agiel Suwarno memuji cara kerja Banmus DPRD Jakarta. Karena selalu melibatkan unsur pemprov. Sehingga eksekusi program pembangunan lebih cepat. Karena sudah tahu sama tahu sejak awal.

Anggota DPRD Kaltim Agiel Suwarno memaparkan hasil kunjungan kerja ke DPRD DKI Jakarta beberapa hari lalu. Satu hal yang ia pengin betul terjadi di Kaltim. Adalah saat Rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kaltim. Ada unsur pemprov yang hadir.

“Pada tanggal 29-31 Maret, kami dari Banmus DPRD Kaltim melakukan kunjungan kerja ke DPRD DKI Jakarta. Untuk replikasi atau meniru hal-hal baik yang bisa diadopsi ke Kaltim, salah satunya mesti melibatkan unsur pemerintah provinsi dalam rapat Banmus,” ucap Agiel, Selasa 4 April 2023.

Secara teknis rapat Banmus yang diterapkan DPRD DKI. Hasil rapat harus diketahui pemprov. Sehingga kepala daerah wajib hadir dalam rapat Banmus. Kalau gubernur mendadak berhalangan, ada koordinasi. Sehingga ada penyesuaian agenda kerja.

Di Kaltim Kebalikannya

‘Budaya’ di DPRD Kaltim, kata Agiel justru kebalikannya. Rapat Banmus tidak pernah mengundang pemprov. Sehingga sering berdampak pada ketidakhadiran kepala daerah saat Rapat Paripurna DPRD.

Seperti yang terjadi pada Rapur Pengesahan Raperda RTRW Kaltim. Ataupun rapur-rapur penting lainnya. Sehingga berdampak pada disharmonisasi antara legislatif dan eksekutif.

Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan, jadwal atau agenda kedewanan juga harus bersesuaian dengan agenda Pemprov, sehingga ada sinkronisasi termasuk agenda prioritas.

“Dengan begitu jika jadwal sudah difinalisasi bersama pemerintah, maka mereka menyepakati jadwal dengan dewan agar tidak bertabrakan.”

“Selama ini kadang kita rapat dengan tim pemprov tidak hadir sehingga kadang yang mestinya gubernur hadir menjadi tidak. Seperti pengesahan rancangan peraturan daerah (Raperda) RTRW kemarin bahkan gubernur tidak hadir,” ujar Agiel.

Hal lain yang dijadikan fokus pembahasan pada kunjungan kerja ke DKI Jakarta tersebut. Soal anggaran mereka dalam sisi sosialisasi peraturan daerah (Sosper) dan hal-hal teknis lainnya. (mhn/dra)